Tidak Ada Pengakuan Jadi Pangkal Derita Muslim Rohingya

1344714204-muslims-rally-to-stop-violence-against-rohingya-in-burma--berlin1381718 Komentar saya tentang Rohingya di Koran Jurnal Nasional, Selasa 31 Juli 2012)

Jurnas.com | PEMERINTAH Myanmar dinilai sengaja membiarkan pembantaian terhadap muslim Rohingya. Sikap tidak mengakui mereka sebagai warga asli Myanmar menjadi pangkal aksi kekerasan terhadap mereka.

”Fakta sejarah menyebut keberadaan mereka sudah ada jauh sebelum Myanmar merdeka pada 4 Januari 1948 dari Britania Raya,” kata pengamat hubungan internasional dari The Asrudian Center (TAC), Asrudin, kepada Jurnal Nasional, saat dihubungi, Selasa (30/7).

Dengan tidak mengakui warga Rohingya sebagai warga asli, seakan-akan junta militer berhak melakukan pengusiran atau bahkan membunuhnya sekaligus. ”Bahkan tokoh HAM dan demokratis Myanmar Aung San Suu Kyi pun memilih diam, tanpa melakukan aksi apapun dalam merespons masalah Rohingya,” katanya.

Apalagi dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan terus meningkat antara etnik Rakhine yang beragama Buddha dan minoritas Rohingya yang muslim. Pemicu ketegangan ketika ada klaim tiga orang warga muslim Rohingya memerkosa seorang perempuan Budha,” katanya.

Tetapi, menurutnya, klaim itu tidak memiliki bukti sama sekali dan hanya bersifat tuduhan sepihak. Indonesia bisa membawa masalah Rohingya ini ke forum ASEAN. Di forum ini, negara-negara ASEAN bisa leluasa melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah Myanmar untuk mencari solusi yang konstruktif.

”Tak perlu menyinggung Myanmar karena terbentur prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara anggota,” katanya. Jika itu tidak juga bisa dilakukan, ASEAN dapat berperan dari segi kemanusiaan.

Yakni dengan memberikan bantuan pasokan makanan, pakaian, dan tenda untuk tempat berteduh bagi muslim Rohingya yang berhasil melarikan diri dari tindakan pembantaian di Myanmar. ”Sebagian besar dari mereka saat ini bertahan di tempat penampungan di Distrik Cox Bazaar, Bangladesh. Mereka dalam kondisi memerihatinkan,” katanya.

Problem Kedaulatan di Laut China Selatan

South-China-Sea-detailed-map Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat Kolom Opini JaringNews, 18 Juli 2012)

Telah dipastikan, Kode Etik Tata Perilaku atau Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan yang menjadi isu utama dalam pembahasan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-45 yang dilaksanakan pada 9-13 Juli 2012 lalu, di Phnom Penh, Kamboja, gagal disepakati.

Para menteri luar negeri kesepuluh negara ASEAN sejak Senin (9/7) lalu terus berdebat untuk menghasilkan pernyataan diplomatik. Namun tidak berhasil menemui kesepakatan. Kegagalan itu berarti menahan kemajuan pembahasan tentang tata perilaku, yaitu aturan yang ditujukan untuk meredakan ketegangan dalam masalah Laut China Selatan.

Terkait dengan hasil itu, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa yang memegang peran sebagai mediator, menyatakan “kekecewaan yang sangat mendalam” atas tidak tercapainya konsensus oleh ASEAN. Kekecewaan Marty tentu beralasan mengingat sebelumnya para Menlu ASEAN sempat menyepakati elemen utama dari draft CoC yang akan diberikan kepada China. Hari-hari diplomatik yang panas dalam pertemuan ASEAN itu berakhir hari Jumat (13/7) lalu dengan kegagalan karena posisi negara-negara ASEAN terhadap China terpecah dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, ASEAN gagal mengeluarkan pernyataan bersama.

Tanpa adanya CoC, tentunya akan sulit bagi negara-negara yang bersengketa untuk menutup peluang terjadinya konflik bersenjata di wilayah Laut China Selatan.

Problem Kedaulatan

Istilah konflik Laut China Selatan merujuk pada gugusan kepulauan Paracels yang masih dipersengketakan oleh tiga negara (China, Vietnam, dan Taiwan), dan kepulauan Spratly yang dipersengkatakan oleh enam negara (China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei). Namun, kepulauan Spratly merupakan titik api yang paling potensial untuk berkembang menjadi wilayah konflik militer di masa depan, tidak saja karena adanya tuntutan yang tumpang tindih yang melibatkan ke-enam negara, tetapi juga karena kepentingan negara-negara besar (Jepang, AS, Rusia) di perairan Laut China Selatan (Usman & Sukma, 1997).

China misalnya, selama ini mengklaim kedaulatan di hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Pun negara-negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam juga turut mengklaim wilayah itu sebagai kedaulatannya. Celakanya wilayah ini juga penting sebagai jalur layar internasional, yang membuat Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Rusia juga memiliki kepentingan perdagangan atas wilayah tersebut. Bahkan Filipina dan China pada bulan lalu, sempat terlibat konflik bersenjata di wilayah dekat Scarborough yang kaya akan minyak. Continue reading