Demokrasi di Persimpangan Jalan

Freedom-House Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat Kolom Opini Koran Kompas, Senin 22 Oktober 2012, hlm.7)

Freedom House, lembaga riset dan advokasi di bidang demokrasi dan hak asasi manusia terkemuka di AS, pada 17 September 2012 memublikasikan hasil penelitiannya terkait pembangunan demokrasi di 35 negara, periode 1 April 2009-31 Desember 2011.

Hasil laporan penelitian itu diberi judul ”Countries at the Crossroads 2012”. Bersama negara-negara ASEAN lain, seperti Vietnam, Malaysia, dan Kamboja, Freedom House memasukkan Indonesia dalam daftar negara-negara yang demokrasinya berada di persimpangan jalan.

Penilaian buruk terhadap demokrasi Indonesia ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Indeks Demokrasi Global dari Economist Intelligence Unit pada 2011, misalnya, juga menempatkan Indonesia sebagai negara yang cacat demokrasinya (flawed democracy). Indonesia di tempatkan pada peringkat ke-60 dari 167 negara yang diteliti. Peringkat Indonesia masih jauh di bawah Timor Leste (42), Papua Niugini (59), Afrika Selatan (30), dan Thailand (57). Cacat ini ditandai, antara lain, oleh pemilu yang tidak bersih, pemerintahan yang korup dan ingkar janji-janji pemilu, serta keterancaman pluralisme (Latif, 2012).

Merujuk laporan Freedom House dan Indeks Demokrasi Global, patut kita bertanya: masih pantaskah negara ini berbangga dengan sebutan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan AS?

Indikator

Pemerintah boleh saja membela diri dengan menolak hasil penelitian tersebut karena kesuksesan Indonesia dalam menjalankan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara demokratis pada 1999, 2004, dan 2009. Bahkan, pemilu di tingkat kepala daerah pun sudah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pembelaan seperti itu tentu bisa dibenarkan. Namun, juga harus diingat, indikator maju atau tidaknya demokrasi tidak hanya diukur melalui sukses pemilu. Banyak indikator lain yang mesti diperhatikan. Continue reading