Mereformasi DK PBB, Apa Mungkin?

UN-Security-Council-Meets-on-Gaza Oleh Asrudin (Tulisan dimuat Kolom Opini Koran Sinar Harapan, Sabtu 17 November 2012, h. 4.).

Indonesia baru saja selesai menyelenggarakan Forum Demokrasi Bali (FDB) V di Nusa Dua, Bali, 8-9 November 2012. Forum tersebut dihadiri 10 kepala negara/pemerintahan, 27 menteri dan lebih dari 1.200 peserta dari 73 negara termasuk delegasi dari negara-negara pengamat.

Forum itu mengusung tema besar “Memajukan Prinsip Demokrasi dalam Tatanan Global: Bagaimana Pemerintahan Demokrasi Global Berkontribusi kepada Keamanan dan Perdamaian Internasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Penegakan HAM”.

Dari ketiga tema forum itu, salah satu yang paling disoroti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah pentingnya melakukan reformasi terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Menurutnya, reformasi itu urgen dilakukan agar DK PBB mencerminkan realitas abad 21 yang strategis dan memberikan keamanan untuk semua sehingga keamanan dan perdamaian dunia dapat diwujudkan.

Yang menjadi pertanyaan adalah apa mungkin reformasi itu bisa dilakukan sehubungan dengan gagalnya berbagai upaya yang sudah banyak dilakukan para pakar perdamaian.

Usulan Reformasi

Untuk melakukan reformasi terhadap DK PBB, SBY mengusulkan tata kelola pemerintahan di tingkat global harus dibuat sedemokratis mungkin. Cirinya, kata SBY, pusat kekuatan harus tersebar dan tidak lagi terpusat pada segelintir negara sebagaimana tercermin dalam hak veto yang dimiliki negara “Lima Besar: AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris”.

Usulan SBY ini sebetulnya bukanlah sebuah ide baru. Para pakar perdamaian telah merumuskan banyak formula untuk mereformasi DK PBB agar menjadi lebih demokratis. Di antara yang paling menonjol adalah usulan pemikiran dari Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Anan (2003) dan usulan dari Direktur Toda Institute Global Peace and Policy Research, Majid Tehranian (2010) tentang perubahan struktur keanggotaan DK PBB. Continue reading

Menebak Presiden Amerika

Obama-Wins Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat Kolom Opini Koran Tempo, Rabu 7 November 2012, hlm. A10)

Delapan bulan lalu (12 Maret), ABC News dan The Washington Post merilis hasil survei terkait dengan elektabilitas calon Presiden Amerika Serikat. Dari polling tersebut diketahui, untuk pertama kalinya Mitt Romney, yang saat itu sedang mengikuti pemilu pendahuluan calon presiden dari Partai Republik, berhasil unggul tipis dari Obama. Jika pemilu diadakan saat itu, dapat dipastikan Romney berhasil mengalahkan Obama dengan perolehan suara 49 persen. Sementara Obama hanya meraih 47 persen suara.

Para pengamat politik menilai unggulnya Romney dari Obama saat itu disebabkan oleh lambannya Obama mengatasi krisis ekonomi AS, dilihat dari masih tingginya angka pengangguran (8,6 persen) dan bengkaknya utang negara dengan angka mencapai US$ 14,3 triliun.

Hasil polling itu tentu tidak mengherankan, mengingat publik, sebagaimana tergambar dalam polling Gallup pada akhir Februari lalu, mengatakan pembenahan situasi ekonomi Amerika Serikat merupakan isu terpenting yang menjadi keprihatinan mereka. Menurut polling Gallup, 9 dari 10 pemilih terdaftar mengatakan, ekonomi adalah isu yang sangat penting (45 persen) atau paling penting (47 persen) sebagai pertimbangan mereka dalam mencoblos calon presiden yang akan dipilih.

Namun, setelah memasuki masa debat pada Oktober 2012 hingga menjelang pemilu 6 November 2012, peta dukungan pemilih terhadap kedua kandidat mengalami perubahan. Polling pasca-debat inilah yang akan dijadikan pijakan untuk mengetahui siapa Presiden AS terpilih pada 2012.

Polling pasca-debat

Dari tiga kali debat calon Presiden AS yang digelar di University of Denver Colorado (3 Oktober), di Hofstra University, New York (16 Oktober), serta di Lynn University, Florida (22 Oktober), Obama unggul dengan skor 2-1. Dalam debat pertama, Romney tampil percaya diri dan unggul dari lawannya. Selama 90 menit, ia tampak berfokus mengkritik sejumlah kebijakan ekonomi Obama. Romney menyesalkan keadaan ekonomi AS yang rapuh, dan Obama sebagai presiden dinilai telah gagal dalam menanggulangi masalah tersebut. Menurut Romney, tingkat pengangguran tetap tinggi. Continue reading