Merkantilisme Obama

Obama2012_sotu Oleh Asrudin (Tulisan dimuat Kolom Opini Koran Sinar Harapan, 21 Februari 2013, h. 4)

Dalam state of the union address (12/2), Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menyampaikan sejumlah persoalan krusial AS yang harus diselesaikan pemerintahannya.

Sesuai prediksi para pengamat politik dan seperti yang pernah disampaikan Obama pada pelantikan dirinya sebagai presiden AS yang kedua kali pada 21 Januari, persoalan ekonomi dan pengangguran yang menjadi keprihatinan kebanyakan warga AS, akan menjadi agenda kerja utama pemerintahannya.

Untuk mengatasinya, Obama mendesak anggota Kongres dari Partai Republik dan Partai Demokrat agar ikut bekerja sama, mendorong ekonomi dengan memperkuat dan memperbesar jumlah kelas menengah, membangun kembali infrastruktur Amerika, serta meningkatkan sektor manufaktur.

Dalam menjalankan kebijakan luar negeri pun, masalah ekonomi tetap dijadikan perhatian utama. Obama akan melakukan pengetatan anggaran dalam hal penempatan pasukan AS di luar negeri sebagai cara mengurangi beban pengeluaran negara.

Untuk merealisasikannya, Obama mempercepat proses penarikan mundur pasukan AS dari Afghanistan, dan menyerahkan sepenuhnya masalah keamanan pada pasukan Afghanistan, yang rencananya akan diselesaikan secara menyeluruh di wilayah tersebut pada 2014.

Hal serupa berlaku pula pada kebijakan luar negeri lain seperti isu Korea Utara. Meskipun Obama dalam pidatonya menyinggung tentang program pelucutan senjata nuklir Korut, sesungguhnya hal itu merupakan strategi untuk mengalihkan kepentingan Amerika dari kawasan Timur Tengah ke kawasan Asia-Pasifik. Hal itu dilakukan Obama karena kawasan Asia Pasifik saat ini dinilai sangat vital bagi kepentingan ekonomi AS.

Dengan disinergikannya kepentingan ekonomi dalam negeri dengan masalah kebijakan luar negeri AS, sebagaimana dikatakan Obama dalam pidatonya hal ini menunjukkan Obama telah menerapkan sebuah kebijakan yang oleh Daniel Drezner (Profesor Politik Internasional dari Tufts University) disebut sebagai “Obama’s Mercantilist” dalam tulisannya di blog Foreign Policy (14/2).

Negara Kuat

Dalam literatur ekonomi politik internasional, merkantilisme adalah sebuah mazhab pemikiran yang menggambarkan pandangan dunia pemimpin politik dalam membangun negara modern. Mereka berpendapat aktivitas ekonomi seharusnya tunduk dan memiliki tujuan utama membangun negara yang kuat. Dengan kata lain, ekonomi adalah alat politik dasar bagi kekuasaan politik.

Merkantilisme cenderung melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang saling bertentangan, daripada sebagai wilayah kerja sama dan saling menguntungkan. Singkatnya, persaingan ekonomi antarnegara adalah permainan zero-sum di mana keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain (Jackson & Sorensen, 1999). Continue reading

2013, Tahun Politik Muka Dua

Political Mask Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat Kolom Opini Koran Jawa Pos, 04 Februari 2013, hlm.4).

BANYAK orang yang mengatakan, 2013 adalah “tahun politik”. Akan banyak kejutan politik menyibak sebelum Pemilu 2014 berlangsung. Sayangnya, kejutan-kejutan itu bukan dalam arti positif, melainkan negatif.

Tahun 2013 diprediksi menjadi kuburan karir para politisi yang lengah dan memiliki celah untuk dikasuskan secara hukum. Masih hangat, petinggi Partai Demokrat (PD) Andi Mallarangeng (AM) ditetapkan KPKsebagai tersangka korupsi terkait kasus Hambalang tahun anggaran 2010-2012. Penetapan AM sebagai tersangka membuatnya memutuskan mundur dari jabatan Menpora, serta sekretaris dan anggota Dewan Pembina PD.

PKS saat ini juga mengalami kepahitan “tahun politik”. Tidak tanggung-tanggung, presiden partai ini, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap impor daging sapi. Mengikuti jejak AM dari PD, LHI pun akhirnya memutuskan mundur dari jabatannya dan digantikan Anis Matta.

Yang menarik dan perlu diperhatikan adalah para politisi yang tersandung masalah selama ini dikenal publik sebagai sosok “bersih”. Mereka juga petinggi partai yang selama ini giat mengampanyekan perang melawan korupsi. PD terkenal dengan slogan, “Katakan Tidak Pada Korupsi,” sementara PKS konsisten dengan slogan “Bersih dan Peduli.” Tak heran, terkuaknya skandal menyingkap “topeng” bersih itu.

Dalam literatur ilmu politik, fenomena topeng politisi tersebut yang sering disebut “politik muka dua”

Politik Mandevillian

Ilmuwan politik dari University of Cambridge, David Runciman, dalam bukunya berjudul Political Hypocricy: The Mask of Power, from Hobbes to Orwell and Beyond (2010) menjelaskan bahwa politik muka dua merupakan cermin kemunafikan politisi.

Menurut Runciman, istilah kemunafikan berakar dari dunia teater dan agama. Di atas panggung para aktor sering berpura-pura memainkan peran yang sama sekali bukan dirinya. Di luar panggung, kepandaian mereka menampilkan lebih dari satu wajah dapat menimbulkan potensi tidak dapat dipercaya. Sebagaimana aktor yang dinilai oleh penontonnya, politisi juga senantiasa diamati publik. Mereka akan selalu menunjukkan wajah kebaikan yang diharapkan, sering bukan wajah yang sesungguhnya, untuk mendapatkan tepuk tangan meriah pendukung dan meredam pengkritiknya. Usaha memainkan peran, baik oleh aktor dan politisi ini, menurut Runciman, adalah kemunafikan yang menyuguhkan penipuan jenis tertentu. Continue reading