Elektoral Parpol pasca Kenaikan Harga BBM

BLSM Oleh Asrudin (Tulisan tidak dipublikasikan di media manapun).

Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menuai kontroversi. Selain karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik, isu ini syarat dengan muatan politik. Apalagi isu ini digulirkan menjelang pemilu tahun 2014.

Sejak pemerintah menggulirkan isu kenaikan harga BBM beberapa bulan lalu, dukungan dan penentangan datang dari berbagai partai politik (parpol). Parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintah seperti Golkar, PAN, PKB, Partai Demokrat (PD), dan PPP konsisten mendukung rencana pemerintah tersebut karena alasan terkurasnya dana APBN dan naiknya harga minyak dunia. Sementara partai oposisi PDIP, Gerindra, Hanura dan satu partai yang masih tergabung dalam koalisi yaitu PKS, juga tak kalah konsisten menolak rencana pemerintah, karena dinilai bisa menambah penderitaan rakyat.

Perbedaan sikap politik partai itu kemudian diselesaikan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mensahkan atau tidak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Setelah melalui voting (17/6), DPR akhirnya menyetujui usulan RAPBN-P 2013. Itu sama saja, mayoritas anggota DPR menyetujui rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM dan menaikan harga BBM.

Dari voting tersebut, tercatat sebanyak 338 anggota DPR menyatakan setuju dengan usulan RAPBN-P 2013. Sementara yang menolak sebanyak 181 orang. Dari sembilan fraksi di DPR, tercatat empat fraksi (PDIP, Gerindra, Hanura, dan PKS) secara tegas menolak usulan RAPBN-Perubahan yang diajukan oleh pemerintah. Sementara lima fraksi lainnya (Golkar, PAN, PKB, Demokrat, dan PPP) tetap mendukung rencana pemerintah meloloskan RAPBN-P 2013.

Setelah DPR memutuskan menerima RAPBN-P 2013 untuk disahkan menjadi undang-undang, pemerintah melalui Menteri ESDM Jero Wacik kemudian mengumumkan harga baru BBM bersubsidi, pada Jumat (21/6/2013) pukul 22.00 WIB di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta. Harga baru BBM itu diberlakukan mulai Sabtu (22/6/2013) pukul 00.00 WIB. Atas keputusan itu, harga bensin premium berubah menjadi Rp6.500 per liter dari harga Rp4.500 dan minyak solar menjadi Rp5.500 per liter dari harga Rp4.500 per liter.

Untuk meredam kemarahan publik atas kenaikan BBM, pemerintah pun menyiapkan langkah-langkah kebijakan strategis sebagai kompensasi dicabutnya subsidi BBM dengan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLSM ini akan diberikan selama 4 sampai 5 bulan dengan besaran Rp 150.000 per rumah tangga. Untuk merealisasikan hal itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 9,7 triliun.

Lalu bagaimana publik merespons hal itu. Apakah publik setuju dengan hasil politik parlemen yang memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Apakah publik juga setuju dengan program kompensasi BLSM yang diberikan oleh pemerintah. Serta partai politik manakah yang akan diuntungkan atau dirugikan secara elektoral terkait naiknya harga BBM dan kompensasi BLSM. Jawaban ini dapat kita analisis melalui temuan survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Continue reading

Hipokrisi PKS dan Pemulihan Citra

Oleh PKSAsrudin (Tulisan ini dimuat kolom opini sayangi.com, Sabtu 15 Juni 2013)

Tepat kiranya tahun 2103 ini disebut sebagai tahun politik. Di tahun ini akan banyak kasus-kasus korupsi elite politik terkuak sebelum Pemilu 2014 berlangsung. Untuk itu, bagi elite partai politik (Parpol) yang lengah, bersiaplah untuk mengakhiri kariernya sebagai politikus.

Pada Februari 2013 lalu misalnya, Anas Urbaningrum (AU) memutuskan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengalami efek “Tahun Politik 2013”. Tidak tanggung-tanggung, Presiden partai ini, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging di Kementerian Pertanian. LHI dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima suap dari perusahaan impor daging, PT. Indoguna Utama, dengan barang bukti senilai Rp 1 miliar. KPK juga menetapkan Direktur PT. Indoguna Utama, Juard Effendi dan Abdi Arya Effendi sebagai tersangka pemberi suap.

Mengikuti jejak AU, LHI pun akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden PKS, posisinya digantikan oleh Anis Matta. Namun, kasus LHI ini rupanya tidak hanya berimbas pada akhir karier politik pribadinya semata, tapi juga berefek pada citra buruk PKS yang selama ini dikenal sebagai partai dengan slogan “Bersih dan Peduli”. Citra buruk PKS itu tergambar dalam hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pada Maret 2013 lalu. Menurut survei LSI, akibat terkuaknya kasus suap impor daging sapi yang melibatkan LHI, tingkat keterpilihan PKS langsung turun secara signifikan. Jika pada Pemilu 2009, tingkat keterpilihan PKS berada di angka 7,88%, kini suaranya turun menjadi 3,7%. Suara PKS itu jauh tertinggal dari suara Partai Golkar (22.2%), PDIP (18.8%), Demokrat (11.7%), Gerindra (7.3%), NasDem (4.5%), PKB (4.5%), PPP (4.0%), dan PAN (4.0%).

Menyikapi hal itu, PKS tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan citranya dengan berbagai manuver politik. Dalam manuvernya, PKS menuding ada konspirasi politik di balik penetapan tersangka LHI oleh KPK. Penetapan tersangka hingga penahanan yang dilakukan oleh KPK pun dikait-kaitkan PKS dengan Pemilu 2014. PKS menilai, kasus LHI merupakan pertarungan yang tidak sehat menjelang Pemilu 2014. Tidak hanya itu, kasus LHI ini juga disikapi PKS dengan mengancam akan keluar dari barisan koalisi, manuver politik yang sering dilakukan oleh PKS sebelumnya.

Manuver politik “ancam keluar” dari koalisi pemerintahan pernah dilakukan PKS pada kasus tidak dipilihnya Hidayat Nur Wahid sebagai wakil SBY pada Pilpres 2009, atau ketika Tifatul Sembiring diisukan tersingkir dari susunan Menteri menjelang satu tahun usia KIB Jilid II, atau ketika Presiden mencopot menteri PKS, Suharna Surapranata yang sebelumnya menjabat Menteri Riset dan Teknologi, serta kasus Skandal Bank Century. Namun kenyataannya, ancaman PKS itu hanyalah retorika. Meski PKS sering menyuarakan sikap politik yang berseberangan, pada akhirnya mereka bertahan dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) pendukung Pemerintah. Manuver politik PKS seperti ini yang disebut oleh David Runciman (2010), ilmuwan politik dari University of Cambridge, sebagai political hypocricy. Continue reading

Analisis Konstruktivisme tentang Persepsi Ancaman

Constructivism Oleh Asrudin dan Mirza Jaka Suryana (Tulisan ini dimuat Jurnal Global & Strategis, Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga), Th. 7 No. 1 (Januari-Juni 2013), hlm. 105-121

Abstract

In this article, we are trying to explain the perception of threat in the framework of constructivism. We have found that when viewing other states, policymakers are making constructions in their mind. The realism paradigm explain that threat is real in the international state system, yet it is not completely true: rather, it is a fantasy. We have put realism here as a paradigm, sets of value, or ideology which inherent in the mind of policymakers. As a result from this kind of paradigm, there emerge various constructions in the form of strategic doctrine as ways to anticipate any kind of threats by other states. The consequence of this paradigm has made Iran and Israel refuse to joined in the conference’s held by the International Atom Enegery Agency (IAEA) at Vienna, Austria, 21-22 November, 2011, to creates a nuclear free zone in the Middle East.

Keywords:

perception of threat, international security, ideology, realism, constructivism, IAEA, Middle East, Iran, Israel, United States of America, Vienna, nuclear weapon.

Interaksi kompleks yang terjadi antar berbagai negara akan membawa kemungkinan terjadinya kesalahan suatu negara dalam memahami cara kerja negara lain. Pertikaian menjadi kemungkinan utama jika hal tersebut terjadi. Dari pertikaian kemudian akan melahirkan peperangan. Hal ini merupakan suatu kompleks realitas yang selalu terjadi dari waktu ke waktu, terutama setelah negara terbentuk secara mapan, sejak disepakatinya perjanjian damai Westphalia (the Peace of Westphalia) pada 1648 untuk mengakhiri Perang Agama selama Tiga Puluh Tahun (the Thirty Years’ War) di Eropa.

Kesepakatan Westphalia ini telah memprakarsai sebuah prinsip untuk tidak saling mencampuri urusan negara lain. Prinsip itu dan kewajiban saling mengakui adalah dua hal yang membuat negara menjadi berdaulat. Setiap negara diterima sebagai anggota sah dari sistem itu tanpa memperhatikan ideologinya. Karena negara-negara lain tidak mencampuri masalah agamanya yang bersifat internal, sebuah negara bisa dengan efektif menggunakan kemampuan militer dan administrasinya untuk menangani musuh internalnya. Jadi dimensi internasional dari saling mengakui merupakan faktor utama bagi sebuah negara untuk memperoleh monopoli cara-cara mengatasi kekerasan dalam wilayahnya sendiri. Tidak saling mencampuri dan saling mengakui menuntut agar badan-badan politik disesuaikan dengan model negara berdaulat, dan masing-masing negara merupakan pengawas eksklusif atas wilayah tertentu (Hirst 2004). Jika terjadi pelanggaran atas kesepakatan Westphalia yang dimaksud, perang pun dijadikan sebagai solusi dalam penyelesaiannya. Read more…

Pidato SBY di New York

1137443-sby-terima-penghargaan-620X310

Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat Kolom Opini Koran Pikiran Rakyat, Senin, 3 Juni 2013, hlm. 28)

Sebagaimana diketahui, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menerima penghargaan negarawan dunia atau World Statesman Award (WSA), Kamis (30/5/2013) malam waktu setempat atau Jumat (31/5/2013) pagi waktu Jakarta. Penyerahan penghargaan ini diserahkan Appeal of Conscience Foundation (ACF) di Hotel Pierre New York, AS.

Penghargaan ini diberikan ACF kepada SBY karena dirinya dinilai mampu mempromosikan kebebasan beragama dan menjaga toleransi di Indonesia. Penghargaan itu sendiri diserahkan langsung kepada SBY oleh mantan Menlu AS Henry Kissinger dan Pendiri/Presiden ACF Rabi Arthur Schneier.

Namun penghargaan ini sarat dengan kontroversi. Selain karena dipertanyakannya kredibilitas ACF sebagai pemberi penghargaan (Raja Juli Antoni, 2013 & Antonius Made Tony Supriatma, 2013), SBY juga dinilai banyak pihak tidak pantas menerima penghargaan tersebut, karena gagal menjaga toleransi antar umat beragama. Bahkan Romo Franz Magnis-Suseno sampai melayangkan surat langsung kepada ACF dan mempertanyakan dasar pemberian penghargaan ini. Franz melihat rencana pemberian penghargaan kepada SBY hanya akan mempermalukan organisasi tersebut.

Direktur Human Rights Watch (HRW) Asia John Sifton juga mempersoalkan penghargaan tersebut. Menurut Sifton, SBY gagal melindungi kalangan minoritas untuk menjalankan ajaran agamanya. Hal itu terjadi lantaran SBY memasukkan menteri agama dan menteri dalam negerinya yang terlalu konservatif ke kabinet sebagai bentuk kompromi politik. Selain itu, kata Sifton, terdapat kelompok ekstrimis yang bersikap terlalu berlebihan dan banyak politisi yang diam saja dan tidak berani melawan mereka. Continue reading