Analisis Konstruktivisme tentang Persepsi Ancaman

Constructivism Oleh Asrudin dan Mirza Jaka Suryana (Tulisan ini dimuat Jurnal Global & Strategis, Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga), Th. 7 No. 1 (Januari-Juni 2013), hlm. 105-121

Abstract

In this article, we are trying to explain the perception of threat in the framework of constructivism. We have found that when viewing other states, policymakers are making constructions in their mind. The realism paradigm explain that threat is real in the international state system, yet it is not completely true: rather, it is a fantasy. We have put realism here as a paradigm, sets of value, or ideology which inherent in the mind of policymakers. As a result from this kind of paradigm, there emerge various constructions in the form of strategic doctrine as ways to anticipate any kind of threats by other states. The consequence of this paradigm has made Iran and Israel refuse to joined in the conference’s held by the International Atom Enegery Agency (IAEA) at Vienna, Austria, 21-22 November, 2011, to creates a nuclear free zone in the Middle East.

Keywords:

perception of threat, international security, ideology, realism, constructivism, IAEA, Middle East, Iran, Israel, United States of America, Vienna, nuclear weapon.

Interaksi kompleks yang terjadi antar berbagai negara akan membawa kemungkinan terjadinya kesalahan suatu negara dalam memahami cara kerja negara lain. Pertikaian menjadi kemungkinan utama jika hal tersebut terjadi. Dari pertikaian kemudian akan melahirkan peperangan. Hal ini merupakan suatu kompleks realitas yang selalu terjadi dari waktu ke waktu, terutama setelah negara terbentuk secara mapan, sejak disepakatinya perjanjian damai Westphalia (the Peace of Westphalia) pada 1648 untuk mengakhiri Perang Agama selama Tiga Puluh Tahun (the Thirty Years’ War) di Eropa.

Kesepakatan Westphalia ini telah memprakarsai sebuah prinsip untuk tidak saling mencampuri urusan negara lain. Prinsip itu dan kewajiban saling mengakui adalah dua hal yang membuat negara menjadi berdaulat. Setiap negara diterima sebagai anggota sah dari sistem itu tanpa memperhatikan ideologinya. Karena negara-negara lain tidak mencampuri masalah agamanya yang bersifat internal, sebuah negara bisa dengan efektif menggunakan kemampuan militer dan administrasinya untuk menangani musuh internalnya. Jadi dimensi internasional dari saling mengakui merupakan faktor utama bagi sebuah negara untuk memperoleh monopoli cara-cara mengatasi kekerasan dalam wilayahnya sendiri. Tidak saling mencampuri dan saling mengakui menuntut agar badan-badan politik disesuaikan dengan model negara berdaulat, dan masing-masing negara merupakan pengawas eksklusif atas wilayah tertentu (Hirst 2004). Jika terjadi pelanggaran atas kesepakatan Westphalia yang dimaksud, perang pun dijadikan sebagai solusi dalam penyelesaiannya. Read more…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s