Elektoral Parpol pasca Kenaikan Harga BBM

BLSM Oleh Asrudin (Tulisan tidak dipublikasikan di media manapun).

Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menuai kontroversi. Selain karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik, isu ini syarat dengan muatan politik. Apalagi isu ini digulirkan menjelang pemilu tahun 2014.

Sejak pemerintah menggulirkan isu kenaikan harga BBM beberapa bulan lalu, dukungan dan penentangan datang dari berbagai partai politik (parpol). Parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintah seperti Golkar, PAN, PKB, Partai Demokrat (PD), dan PPP konsisten mendukung rencana pemerintah tersebut karena alasan terkurasnya dana APBN dan naiknya harga minyak dunia. Sementara partai oposisi PDIP, Gerindra, Hanura dan satu partai yang masih tergabung dalam koalisi yaitu PKS, juga tak kalah konsisten menolak rencana pemerintah, karena dinilai bisa menambah penderitaan rakyat.

Perbedaan sikap politik partai itu kemudian diselesaikan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mensahkan atau tidak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Setelah melalui voting (17/6), DPR akhirnya menyetujui usulan RAPBN-P 2013. Itu sama saja, mayoritas anggota DPR menyetujui rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM dan menaikan harga BBM.

Dari voting tersebut, tercatat sebanyak 338 anggota DPR menyatakan setuju dengan usulan RAPBN-P 2013. Sementara yang menolak sebanyak 181 orang. Dari sembilan fraksi di DPR, tercatat empat fraksi (PDIP, Gerindra, Hanura, dan PKS) secara tegas menolak usulan RAPBN-Perubahan yang diajukan oleh pemerintah. Sementara lima fraksi lainnya (Golkar, PAN, PKB, Demokrat, dan PPP) tetap mendukung rencana pemerintah meloloskan RAPBN-P 2013.

Setelah DPR memutuskan menerima RAPBN-P 2013 untuk disahkan menjadi undang-undang, pemerintah melalui Menteri ESDM Jero Wacik kemudian mengumumkan harga baru BBM bersubsidi, pada Jumat (21/6/2013) pukul 22.00 WIB di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta. Harga baru BBM itu diberlakukan mulai Sabtu (22/6/2013) pukul 00.00 WIB. Atas keputusan itu, harga bensin premium berubah menjadi Rp6.500 per liter dari harga Rp4.500 dan minyak solar menjadi Rp5.500 per liter dari harga Rp4.500 per liter.

Untuk meredam kemarahan publik atas kenaikan BBM, pemerintah pun menyiapkan langkah-langkah kebijakan strategis sebagai kompensasi dicabutnya subsidi BBM dengan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLSM ini akan diberikan selama 4 sampai 5 bulan dengan besaran Rp 150.000 per rumah tangga. Untuk merealisasikan hal itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 9,7 triliun.

Lalu bagaimana publik merespons hal itu. Apakah publik setuju dengan hasil politik parlemen yang memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Apakah publik juga setuju dengan program kompensasi BLSM yang diberikan oleh pemerintah. Serta partai politik manakah yang akan diuntungkan atau dirugikan secara elektoral terkait naiknya harga BBM dan kompensasi BLSM. Jawaban ini dapat kita analisis melalui temuan survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Respons Publik

Menindaklanjuti kenaikan harga BBM dan kompensasi BLSM, LSI melakukan survei untuk mengukur respons publik atas isu tersebut. Survei itu dilakukan melalui Quick Poll, dengan menggunakan “Handset LSI” yang dipegang oleh 1200 responden. Para responden ini dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling. Survei itu sendiri dilakukan pada tanggal 18-20 Juni 2013, dengan Margin of error sebesar +/- 2.9 %.

Dari survei itu diketahui, sebanyak 79.21 % publik tidak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Hanya 19.10 % saja yang menyatakan setuju. Jika dilihat dari segmen yang menentang kenaikan harga BBM, itu merata di semua segmen. Baik laki atau perempuan, dari desa atau kota, orang kaya atau miskin, pendidikan tinggi atau pendidikan rendah, pemilih partai pemerintah ataupun partai oposisi, mayoritas publik menentang kenaikan harga BBM.

Hasil survei LSI ini tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. LSI mencatat bahwa pada rencana kenaikan BBM tahun 2005, 2008, dan 2012, penolakan publik terhadap rencana kenaikan itu juga tinggi. Pada tahun 2005, sebesar 82,3 %. 2008, sebesar 75.1 %. Dan pada 2012, sebesar 86.60 %.

Sebaliknya meski umumnya mayoritas menolak kenaikan harga BBM, namun 58.92% publik menyatakan setuju dengan rencana pemerintah memberikan kompensasi BLSM kepada warga miskin. Dan hanya 29.12 % yang menyatakan tidak setuju.

Itu berarti meski publik tidak menyukai kebijakan menaikan harga BBM, tapi publik masih bisa menoleransi asalkan ada kompensasi berbentuk BLSM yang diberikan oleh pemerintah.

Kemudian siapakah yang akan dirugikan atau diuntungkan atas kebijakan menaikan harga BBM dan pemberian kompensasi BLSM ini. Menurut survei LSI, PD akan terkena getahnya karena mendukung kebijakan menaikan harga BBM. Sebanyak 58.62 % publik menyatakan PD yang paling bertanggung jawab atas kenaikan tersebut. Dan Hanya 15.52 % yang menyalahkan partai lainnya. Namun, di sisi lain jika program BLSM direalisasi oleh pemerintah, PD yang akan diuntungkan secara electoral. Sebanyak 49.45 % publik menyatakan PD lah yang paling berjasa dalam menjalankan program ini. Dan hanya 16.73 % yang menilai partai politik lain yang berjasa.

Partai Lain?

Merujuk pada hasil survei LSI, maka dapat disimpulkan bahwa program BLSM memiliki magnet yang cukup kuat dalam menarik dukungan public karena umumnya masyarakat kecil menyukainya. Bahkan pada 2009 lalu, melalui program BLT (kini BLSM), PD berhasil menang dalam even pileg dan pilpres sekaligus.

Lalu bagaimana dengan partai lainnya. Dari sisi partai koalisi, akan terjadi parade dukungan terhadap kebijakan BLSM. Semua partai koalisi pemerintah akan berebut “peran publik” sebagai pihak yang paling berjasa melakukan program BLSM. Partai-partai koalisi pemerintah yang lain juga ingin memperoleh “berkah” yang pernah diraih PD pada Pemilu 2009. PD kini tak akan sendirian mengklaim program BLSM, karena Golkar dan partai koalisi pemerintah yang lain pun akan melakukan peran public relation (PR) untuk menarik simpati publik sebagai pihak yang berjasa (Analisis LSI, 2013).

Hal yang sama juga akan dilakukan oleh partai oposisi dan PKS. Meski menolak kenaikan BBM, namun partai-partai tersebut akan mendukung kompensasi BLSM karena tidak ingin mengulang blunder politik PDI-P pada 2009 karena mengkritik program BLT yang menyebabkan partai itu kalah di ajang pileg dan pilpres. Dukungan itu sendiri akan diberikan oposisi dan PKS dalam bentuk pengawalan untuk memastikan penyaluran BLSM telah dilakukan secara benar dan tepat sasaran.

Jika skenario politiknya demikian, siapa di antara partai koalisi dan oposisi yang akan diuntungkan secara electoral karena mendukung program BLSM pada pemilu 2014 mendatang? Itu sangat tergantung pada bagaimana partai-partai mampu melakukan PR secara baik terkait BLSM. Karena dengan PR yang baik, sebagaimana dikatakan John E Marston dalam bukunya Modern Public Relations (1963), akan membangun citra yang baik dan bisa mempengaruhi persepsi publik. Itu pun dengan catatan, jika partai-partai tersebut tidak terkena imbas tahun politik 2013 karena terkuaknya skandal kasus korupsi para elite-nya.

Menyikapi hal itu, kita tentu harus ikut mengawal secara bersama-sama kompensasi BLSM agar hal ini tidak dijadikan sebatas hanya untuk strategi komunikasi politik partai dalam meraih dukungan publik yang bisa merugikan publik itu sendiri.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s