Solusi untuk Krisis Suriah

Suriah Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat kolom opini JaringNews.com, Sabtu 27 Juli 2013)

Solusi damai bagi penyelesaian krisis di Suriah rupanya menemui jalan buntu. Kekerasan di negara itu justru terus berlangsung dan bahkan intensitasnya meningkat. Akibatnya pengungsi dan korban tewas jumlahnya terus bertambah.

Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana disampaikan Ivan Simonovich, Asisten Urusan HAM untuk Sekeretaris Jenderal PBB, Selasa (16/7) lalu, tercatat sebanyak 5.000 orang tewas setiap bulan dan 6.000 orang lagi mengungsi setiap harinya. Hampir 1,8 juta orang berada di negara-negara sekitar Suriah.

Sementara itu, Pejabat PBB untuk masalah kemanusiaan Valerie Amos menggarisbawahi situasi di Kota Tua di Homs, di mana pasukan pemerintah meningkatkan pengepungan sejak bulan lalu. PBB memperkirakan sebanyak 2.500 warga sipil masih terjebak di sana. Amos mengatakan komunitas internasional bisa mempertimbangkan solusi operasi lintas perbatasan untuk membawa masuk bantuan ke Suriah karena jumlah pengungsi di dalam negeri Suriah jumlahnya lebih banyak daripada yang berada di luar negeri. Namun usulan solusi tersebut ditolak oleh pemerintah Suriah.

Situasi ini, kata Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi Antonio Guterres, yang telah memicu krisis terburuk pengungsian sejak pembantaian Rwanda hampir 20 tahun lalu. Waktu itu, lebih dari dua juta penduduk Rwanda melarikan diri pada peristiwa pembantaian 1994, di mana suku Hutu membunuh 800 ribu suku Tutsi dan Hutu moderat dalam tempo tiga bulan saja.

Jika situasinya sudah seperti ini, adakah solusi bagi penyelesaian krisis di Suriah, minimal dari aspek keamanan manusia.

Masalah Utama

Apa yang menyebabkan Suriah terus mengalami krisis adalah karena begitu banyak aktor yang terlibat konflik di dalamnya.

Dulu, krisis di Suriah terjadi karena terkena efek Musim Semi Arab, di mana unjuk rasa massa yang dimulai pada 26 Januari 2011 silam menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad. Assad pun meresponsnya dengan menerjunkan Tentara Suriah demi memadamkan unjuk rasa tersebut. Hal ini yang lalu memicu munculnya komponen sipil dari oposisi bersenjata dan pemberontak anti Assad di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah untuk melakukan perlawanan terhadap tentara pemerintah Suriah. Continue reading

Setelah Mursi Jatuh

Morsi Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat kolom opini Koran Sinar Harapan, Sabtu 6 Juli 2013, hal. 4).

Setahun setelah terpilih menjadi presiden, Muhammad Mursi resmi digulingkan dari kursinya oleh militer Mesir, Rabu (3/7) malam waktu setempat. Tidak berhenti sampai di situ, konstitusi Mesir yang ditulis berdasarkan aturan main Mursi dan Ikhwanul Muslimin (IM) pun dibekukan oleh militer dan parlemen dibubarkan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir, Adly Mansour, kemudian ditunjuk sebagai presiden sementara sampai pemilihan presiden berikutnya berlangsung. Lengsernya Mursi diumumkan Panglima Militer Jenderal Abdul Fatah Al-Asisi.

Ketika mengumumkan keputusan militer ini, Al-Asisi didampingi ulama Al-Azhar, pemimpin Gereja Kristen Koptik, pemimpin oposisi Muhammad elBaradei, pemimpin Partai Islam Nour dan tokoh gerakan Tamarod yang mengorganisasi unjuk rasa di Lapangan Tahrir.

Setelah lengser, Mursi pun langsung dikenakan tahanan rumah oleh pihak militer—ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Rakyat Mesir kemudian menyambutnya dengan suka cita. Jutaan pengunjuk rasa anti-Mursi di seluruh negeri bergembira dalam perayaan.

Kembang api meledak di atas kerumunan di Lapangan Tahrir, Kairo, di mana pria dan wanita Mesir menari-nari dan berteriak, “Allahu Akbar” dan “Hidup Mesir.” (Associated Press, 3/7/2013). Menariknya, situasi serupa pernah terjadi dua setengah tahun lalu, di mana gelombang unjuk rasa di tempat yang sama menumbangkan diktator militer Husni Mubarak.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah apa penyebab Mursi dilengserkan; dan akan menjadi seperti apakah Mesir pasca-Mursi–apakah militer akan kembali berkuasa setelah Mursi berhasil dikudeta, ataukah militer tetap akan menghormati mekanisme demokrasi yang menghendaki sipil untuk berkuasa melalui pemilu langsung seperti ketika Mursi terpilih.

Penyebab

Tak diragukan lagi, ketegangan politik antara IM (yang dipimpin mantan Presiden Mursi) di satu sisi dan oposisi serta militer Mesir di sisi yang lain, dimulai setelah Mursi terpilih sebagai presiden dan setelah IM memenangi mayoritas kursi di parlemen. Selama satu tahun Mesir dikuasai, Mursi dan IM cenderung berjalan sendiri dan enggan membagi kekuasaannya kepada oposisi dan militer dalam membangun Mesir. Continue reading

Iran Masa Rowhani

Hassan-Rowhani-2_2592721a Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat kolom opini Koran Sinar Harapan, Kamis 20 Juni 2013, hal.4)

Seorang ulama moderat dan reformis Hassan Rowhani (65 tahun) akhirnya berhasil memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Iran, 14 Juni 2013. Rowhani menang setelah memperoleh suara lebih dari 50 persen dan akan menggantikan Mahmoud Ahmadinejad yang sudah dua kali menduduki kursi kepresidenan.

Dalam pilpres Iran ini, Rowhani berhasil mengungguli lawan-lawannya yang berasal dari kubu konservatif: Mohammad Baqer Qalibaf, Saeed Jalili, Mohsen Rezaei, Ali Akbar Velayati dan Mohammad Gharazi.
Banyak pakar menilai, Rowhani menang dalam pilpres karena mendapat dukungan besar dari pemilih Iran, mayoritas adalah anak muda (60%), yang sangat menginginkan perubahan. Dukungan juga datang dari tokoh-tokoh berpengaruh, diantaranya mantan Presiden Iran Mohammad Khatami dan Akbar Hashemi Rafsanjani. Selain itu, Rowhani diuntungkan oleh terpecahnya suara dari kubu konservatif dan mundurnya Mohammad Reza Aref, calon dari kalangan reformis Iran lainnya.

Terpilihnya Rowhani sebagai presiden Iran, memunculkan harapan dari berbagai pihak, khususnya Barat, bahwa ia akan membawa angin perubahan positif bagi Iran dan dunia.
Yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah Rowhani memenuhi harapan tersebut mengingat ia dikenal sebagai seorang moderat dan reformis dan dapatkah ia menjebol tatanan politik Iran yang selama ini dikuasai pemimpin tertinggi, Ayatullah Ali Khamenei, dan memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan Iran.

Pengaruh Ayatullah

Sejak Revolusi Iran 1979 (Revolusi Islam), revolusi besar ketiga dalam sejarah setelah Revolusi Perancis dan Bolshevik, yang berhasil menyingkirkan Shah Mohammad Reza Pahlavi yang korup dan represif, Iran mengalami perubahan drastis.

Perubahan itu mencakup segala aspek, baik dari bentuk negara, sistem pemerintahan, dan pola hubungan luar negeri. Revolusi itu sendiri dimotori oleh para ulama yang merasa bahwa Iran mengalami krisis identitas dari negara yang berideologi agama menuju negara yang sekuler. Pasca revolusi, sistem pemerintahan diatur kembali dan Iran menjadi negara yang sangat anti-Barat. Bentuk pemeritahan yang sebelumnya berupa monarki konstitusional pun diubah menjadi bentuk sistem velayat-e faqih yang didasarkan pada pemikiran Khomeini sebagai pilar utama Revolusi 1979 (Walliyudin, 2012). Continue reading