Iran Masa Rowhani

Hassan-Rowhani-2_2592721a Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat kolom opini Koran Sinar Harapan, Kamis 20 Juni 2013, hal.4)

Seorang ulama moderat dan reformis Hassan Rowhani (65 tahun) akhirnya berhasil memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Iran, 14 Juni 2013. Rowhani menang setelah memperoleh suara lebih dari 50 persen dan akan menggantikan Mahmoud Ahmadinejad yang sudah dua kali menduduki kursi kepresidenan.

Dalam pilpres Iran ini, Rowhani berhasil mengungguli lawan-lawannya yang berasal dari kubu konservatif: Mohammad Baqer Qalibaf, Saeed Jalili, Mohsen Rezaei, Ali Akbar Velayati dan Mohammad Gharazi.
Banyak pakar menilai, Rowhani menang dalam pilpres karena mendapat dukungan besar dari pemilih Iran, mayoritas adalah anak muda (60%), yang sangat menginginkan perubahan. Dukungan juga datang dari tokoh-tokoh berpengaruh, diantaranya mantan Presiden Iran Mohammad Khatami dan Akbar Hashemi Rafsanjani. Selain itu, Rowhani diuntungkan oleh terpecahnya suara dari kubu konservatif dan mundurnya Mohammad Reza Aref, calon dari kalangan reformis Iran lainnya.

Terpilihnya Rowhani sebagai presiden Iran, memunculkan harapan dari berbagai pihak, khususnya Barat, bahwa ia akan membawa angin perubahan positif bagi Iran dan dunia.
Yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah Rowhani memenuhi harapan tersebut mengingat ia dikenal sebagai seorang moderat dan reformis dan dapatkah ia menjebol tatanan politik Iran yang selama ini dikuasai pemimpin tertinggi, Ayatullah Ali Khamenei, dan memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan Iran.

Pengaruh Ayatullah

Sejak Revolusi Iran 1979 (Revolusi Islam), revolusi besar ketiga dalam sejarah setelah Revolusi Perancis dan Bolshevik, yang berhasil menyingkirkan Shah Mohammad Reza Pahlavi yang korup dan represif, Iran mengalami perubahan drastis.

Perubahan itu mencakup segala aspek, baik dari bentuk negara, sistem pemerintahan, dan pola hubungan luar negeri. Revolusi itu sendiri dimotori oleh para ulama yang merasa bahwa Iran mengalami krisis identitas dari negara yang berideologi agama menuju negara yang sekuler. Pasca revolusi, sistem pemerintahan diatur kembali dan Iran menjadi negara yang sangat anti-Barat. Bentuk pemeritahan yang sebelumnya berupa monarki konstitusional pun diubah menjadi bentuk sistem velayat-e faqih yang didasarkan pada pemikiran Khomeini sebagai pilar utama Revolusi 1979 (Walliyudin, 2012).

Meski Khomeini meninggal dunia pada 3 Juni 1989, sistem ini tetap diabadikan. Ali Khamenei yang ditunjuk menjadi pengganti Khomeini pun terus menggunakan sistem velayat-e faqih untuk melindungi integritas revolusi Islam dengan mempertahankan pengawasan yang ketat terhadap proses politik Iran, universitas, dan pertemuan-pertemuan publik.

Demi memastikan irama kebijakan presiden terpilih sesuai dengan pilar yang dibangun Khomeini, diperkuatlah peran Majelis Wali (Guardian Council), sebuah lembaga yang terdiri atas pejabat-pejabat konservatif bukan hasil pemilu, tetapi dibentuk secara konstitusional untuk menggugurkan calon-calon dengan gagasan-gagasan yang dinilai tidak cukup Islami serta mematahkan kebijakan presiden terpilih ketika dianggap bertentangan dengan prinsip Revolusi Iran.

Akibat sistem itu, Rafsanjani (seorang reformis) yang terpilih menjadi presiden pertama pada tahun 1989, hampir tidak leluasa menikmati kekuasaannya dan tidak dapat mengambil keputusan secara independen karena berdasarkan konstitusi hak itu diberikan kepada pemimpin spiritual tertinggi Iran.

Selain Rafsanjani, tokoh reformis lainnya Mohammed Khatami juga mengalami kesulitan yang sama ketika terpilih menjadi presiden pada 1997. Meski Khatami mencoba menekankan rule of law, memberikan kelonggaran seperti perempuan yang diijinkan mendorong penutup kepala agak ke belakang, kebebasan pers, membuka Iran terhadap pasar global dan dunia Barat, tetapi, selama delapan tahun kepemimpinannya, majelis yang dikuasai oleh para ulama itu selalu menjegal upaya-upaya tersebut.

Dengan demikian sistem yang ingin ditegakkan Khomeini dan penggantinya di Iran adalah yang membela nilai-nilai Islam, antimodernisasi, dan anti-Barat. Khomeini memandang kehadiran pengaruh dunia Barat di Iran sebagai korupsi terhadap kultur masa lampau negeri itu dan nilai-nilai Islami. Idealnya, seorang Ayatullah tidak akan pernah bersedia mengompromikan visi mereka, terlebih dengan orang Amerika atau Eropa—pun tidak dengan warga Iran yang memiliki pandangan berbeda soal kedudukan Iran dalam dunia abad kedua puluh satu (Ian Bremer, 2007).

Tetap Sama?

Ketika Rowhani yang reformis terpilih sebagai Presiden Iran, dunia pun bertanya akankah kekuasaannya tetap tunduk sepenuhnya pada otoritas Khamenei sebagai Ayatullah ataukah ia akan melakukan sejumlah ‘kenakalan’ terutama dalam hal hubungan Iran-Barat. Jika merujuk pada catatan masa lalu, di era presiden Mohammad Khatami, Rowhani pernah bernegosiasi dengan Barat mengenai berkas nuklir Teheran. Saat itu, Iran menghentikan pengayaan uranium dan lebih banyak bekerja sama dengan para inspektur dari Organisasi Energi Atom Internasional.

Tampaknya kini Rowhani tetap ingin memperbaiki hubungan Iran yang memburuk dengan Barat selama masa Ahmadinejad dan memulai keterbukaan politik. Selama kampanye pilpres, Rowhani berjanji akan melakukan pendekatan dengan negara-negara barat. Dan setelah dirinya terpilih menjadi presiden, Rouhani menegaskan kembali sikap politiknya yang moderat dan berjanji memberikan Iran kesejahteraan, meminimalisasi sanksi yang selama ini diterima Iran akibat program nuklirnya, serta terlibat aktif dalam pergaulan internasional (Associated Press, 18/6).

Namun, sistem velayat-e faqih akan membuat Rowhani kesulitan untuk mewujudkan janji-janjinya mengingat pengatur kebijakan luar negeri dan keamanan dalam konstitusi Iran masih berada dalam kendali Ayatullah Ali Khamenei. Bila Rowhani tetap memaksakan keinginannya dan melakukan perlawanan terhadap Khamenei, bukan tidak mungkin dirinya akan mendapatkan kesulitan yang sama seperti Rafsanjani dan Khatami.

Jangankan seorang moderat, konservatif seperti Ahmadinejad pun merasakan kesulitan yang sama ketika memaksakan kebijakan yang diinginkannya. Pada masa-masa terakhir pemerintahannya, Ahmadinejad kerap bersitegang dengan dewan ulama yang dipimpin oleh Khamenei. Oleh karena itu, selama empat tahun kepemimpinannya mendatang, kemungkinan besar Rowhani akan lebih banyak memendam sikap moderatnya dan bertindak sesuai dengan petunjuk Ayatullah Ali Khamenei.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s