Solusi untuk Krisis Suriah

Suriah Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat kolom opini JaringNews.com, Sabtu 27 Juli 2013)

Solusi damai bagi penyelesaian krisis di Suriah rupanya menemui jalan buntu. Kekerasan di negara itu justru terus berlangsung dan bahkan intensitasnya meningkat. Akibatnya pengungsi dan korban tewas jumlahnya terus bertambah.

Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana disampaikan Ivan Simonovich, Asisten Urusan HAM untuk Sekeretaris Jenderal PBB, Selasa (16/7) lalu, tercatat sebanyak 5.000 orang tewas setiap bulan dan 6.000 orang lagi mengungsi setiap harinya. Hampir 1,8 juta orang berada di negara-negara sekitar Suriah.

Sementara itu, Pejabat PBB untuk masalah kemanusiaan Valerie Amos menggarisbawahi situasi di Kota Tua di Homs, di mana pasukan pemerintah meningkatkan pengepungan sejak bulan lalu. PBB memperkirakan sebanyak 2.500 warga sipil masih terjebak di sana. Amos mengatakan komunitas internasional bisa mempertimbangkan solusi operasi lintas perbatasan untuk membawa masuk bantuan ke Suriah karena jumlah pengungsi di dalam negeri Suriah jumlahnya lebih banyak daripada yang berada di luar negeri. Namun usulan solusi tersebut ditolak oleh pemerintah Suriah.

Situasi ini, kata Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi Antonio Guterres, yang telah memicu krisis terburuk pengungsian sejak pembantaian Rwanda hampir 20 tahun lalu. Waktu itu, lebih dari dua juta penduduk Rwanda melarikan diri pada peristiwa pembantaian 1994, di mana suku Hutu membunuh 800 ribu suku Tutsi dan Hutu moderat dalam tempo tiga bulan saja.

Jika situasinya sudah seperti ini, adakah solusi bagi penyelesaian krisis di Suriah, minimal dari aspek keamanan manusia.

Masalah Utama

Apa yang menyebabkan Suriah terus mengalami krisis adalah karena begitu banyak aktor yang terlibat konflik di dalamnya.

Dulu, krisis di Suriah terjadi karena terkena efek Musim Semi Arab, di mana unjuk rasa massa yang dimulai pada 26 Januari 2011 silam menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad. Assad pun meresponsnya dengan menerjunkan Tentara Suriah demi memadamkan unjuk rasa tersebut. Hal ini yang lalu memicu munculnya komponen sipil dari oposisi bersenjata dan pemberontak anti Assad di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah untuk melakukan perlawanan terhadap tentara pemerintah Suriah.

Kini persoalan di Suriah jauh lebih pelik. Krisis di Suriah tidak lagi menjadi persoalan pertempuran antara Tentara Pembebasan Suriah dengan tentara pasukan Assad, tapi juga persaingan kepentingan di antara aktor-aktor negara besar di Suriah, seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, dan China. Bahkan Iran pun turut terlibat di dalamnya. Karena aktor-aktor inilah, Suriah menjadi arena pertempuran tiada henti, mirip bara api, antara pasukan pemerintah pimpinan Assad dan oposisi. AS secara tegas mendukung oposisi, sementara Rusia China, dan Iran tetap konsisten berpihak kepada Assad.

Politik blok dukungan di Suriah yang mirip dengan situasi dimasa Perang Dingin ini yang kemudian menyulitkan upaya komunitas internasional untuk bisa menyelesaikan krisis. Terkait hal itu, terdapat beberapa masalah utama yang menyebabkan komunitas internasional kesulitan menyelesaikan krisis di Suriah.

Pertama, karena keputusan Cina dan Rusia (19/7/2012) yang memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang berisi ancaman sanksi terhadap Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Ini merupakan yang ketiga kali bagi Rusia –sekutu utama pemerintah Suriah– dan Cina menggunakan hak veto mereka untuk menghalangi resolusi yang dirancang untuk menekan al-Assad. Akibat Veto ini, PBB menjadi kehilangan fungsinya untuk bisa menghentikan konflik di Suriah.

Bahkan utusan khusus PBB dan Liga Arab, Kofi Annan, sampai memutuskan mundur untuk mengemban tugas dalam menangani masalah di Suriah, pada akhir Agustus 2012 lalu. Dalam konferensi pers di Jenewa, Kamis (2/8/2012), Annan mengatakan tidak mungkin baginya untuk dapat menjalankan tugas di Suriah, jika pemerintah Suriah, oposisi dan anggota tetap dewan keamanan PBB sendiri tidak menghendaki solusi damai dalam menyelesaikan konflik.

Kedua, Iran juga ikut memperkeruh krisis di Suriah dengan terus meningkatkan bantuannya untuk Bashar al-Assad. Menurut pihak Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS), Iran terus menyediakan rezim Assad dengan perlengkapan militer dan mendukung kelompok Hizbullah untuk terlibat dalam konflik yang terjadi di Suriah. Sementara itu, Rusia juga dikabarkan terus memberikan bantuan dana besar kepada Suriah untuk membiayai perang melawan kelompok oposisi. Suriah juga sedang mendiskusikan ihwal pengiriman senjata peluru kendali S-300 dari Rusia. Suriah akan memanfaatkan senjata itu untuk melawan seteru-seterunya dari Barat. Dengan dukungan ini, Suriah menjadi semakin agresif dalam melakukan serangan ke kubu oposisi.

Ketiga, tak kalah dengan Iran dan Rusia, AS dan Negara Barat juga intens memberikan dukungan kepada oposisi Suriah. Meski terdapat perbedaan pandangan politik dari faksi-faksi oposisi, AS tetap mendesak pihak sekutu untuk mengkoordinasi pasokan peralatan militer dan persenjataan lainnya demi memastikan senjata itu diterima oleh faksi oposisi yang lebih moderat. Pihak Kementerian Luar Negeri AS menyatakan, pengiriman pasokan militer saat ini sudah dilakukan kepada pemimpin militer oposisi Jenderal Salim Idris. AS berharap, dengan memperkuat Komanda Militer, AS dan sekutunya bisa memberikan tekanan kepada rezim Assad untuk melakukan negosiasi.

Ciptakan Zona Aman

Dengan sejumlah masalah di atas, tentu krisis di Suriah tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu dekat ini. Namun, dari perspektif human security, masih ada upaya yang bisa dilakukan, yakni dengan meminimalisasi korban dari pihak warga sipil.

Salah satu solusi terbaik adalah dengan menciptakan kawasan konservasi atau zona aman oleh PBB. Maksud dari zona aman ini adalah PBB diharuskan untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian internasional di kawasan zona aman yang telah ditentukan, di mana nantinya masyarakat sipil Suriah akan ditempatkan. Zona aman ini bisa ditetapkan di dekat perbatasan Turki, Lebanon, Irak, dan Yordania, tempat kebanyakan para pengungsi Suriah berada. PBB juga harus secepatnya membujuk kepada dua pihak yang bertikai untuk memberikan kesempatan bagi warga sipil di kota Aleppo, Damaskus, Kota Tua di Homs, dan Khaldiyeh, yang terjebak dalam pertempuran untuk mengungsi.

Untuk memuluskan langkah ini, PBB mesti bisa meyakinkan rezim al-Assad melalui diplomasi intens yang bersahabat bahwa penempatan pasukan perdamaian internasional di zona aman ini bukanlah bentuk intervensi terhadap kubu yang bertikai, tapi sebatas hanya untuk menyelamatkan warga sipil.

Walaupun begitu, PBB juga harus belajar dari pengalaman masa lalu. Masih segar dalam ingataan, jika menengok kembali ke belakang pada peristiwa Srebrenica pada Juli 1995, di mana PBB telah gagal mempertahankan zona aman dan akhirnya 7.000 orang muslim, baik laki-laki dan anak-anak, dieksekusi oleh tentara Serbia Bosnia di bawah pimpinan Jenderal Mladic (Geoffrey Robertson, 2000).

Pelajaran dari Srebrenica ini bukanlah berarti bahwa zona aman merupakan ide yang buruk, melainkan perlu untuk dipertahankan melalui beberapa pembenahan sistem pertahanan keamanan agar bisa menjamin keselamatan manusia dan tempat dimana mereka mengungsi. Itu berarti PBB memerlukan kapabilitas dalam skala besar sistem keamanan manusia yang terdiri dari personil militer, sipil dan polisi. Selain itu PBB juga memerlukan dukungan kekuatan dari udara dan transportasi laut. Namun, dukungan itu lebih ditujukan untuk kebutuhan keamanan manusia semata, dan bukan sistem militer yang dirancang untuk melakukan tindakan ofensif kepada masing-masing kubu yang bertikai, apalagi mendukung salah satunya. Membangun kapabilitas keamanan manusia model zona aman ini adalah tugas mendesak untuk direalisasi di Suriah secepatnya.

Terkait dengan hal itu, Indonesia seharusnya tidak ikut terjebak dalam politik blok dukungan di Suriah dengan ikut meminta Presiden Suriah Bashar al-Assad mundur dari jabatannya. Hal itu dikatakan Presiden SBY ketika bertemu dengan ahli tafsir asal Suriah, Syekh Muhammad Ali Ash-Shobuni, di Istana Presiden Bogor (7/1/2013). Sebaliknya Indonesia justru harus memainkan perannya dengan mendorong PBB membuat zona aman dan menempatkan pasukan penjaga perdamaian internasional di wilayah tersebut. Meski efektivitas zona aman ini belum tentu efektif, tapi dengan persiapan yang cukup matang hal ini dimungkinkan bisa meminimalisasi jatuhnya korban dari pihak warga sipil.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s