Bara Konflik di Laut China Selatan

Jakarta Beat Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat JakartaBeat, Selasa 18 Februari 2014)

Ketegangan antar negara yang mengklaim wilayah di Laut China Selatan (LCS) belum juga mereda. Intensitasnya bahkan menunjukkan grafik yang meningkat.

Baru-baru ini, ketegangan nampak terlihat ketika Filipina dan China terlibat dalam perang kata-kata. Dalam perang itu, Presiden Filipina Benigno S. Aquino III menyebut pemimpin China seperti Adolf Hitler. Aquino membandingkan pemimpin China dengan Hitler karena kaitannya dengan sengketa wilayah di LCS. Aquino menilai China saat ini semakin bertindak agresif dengan mengklaim hampir keseluruhan wilayah di LCS.

Dalam kaitan itu, Aquino dalam wawancaranya dengan The New York Times (Rabu, 5/2/2014), membandingkan upaya Cina mengusai wilayah sengketa di LCS dengan upaya para anggota Nazi Jerman mengusai Cekoslowakia pada 1938 atau menjelang Perang Dunia II. Aquino juga mengingatkan bagaimana negara-negara Barat saat itu gagal mendukung Cekoslowakia dalam menghadapi Hitler.

Menurut Aquino, kondisi seperti di Cekoslowakia itulah yang saat ini sedang dihadapi oleh Filipina. Filipina kini dipaksa untuk menyerahkan wilayahnya sedikit demi sedikit kepada pihak asing yang jauh lebih kuat (China). Meski Aquino mengakui kemampuan militer negaranya adalah yang paling lemah di wilayah itu, namun ia menegaskan tidak akan menyerahkan sejengkal pun wilayahnya kepada China. Oleh sebab itu, Aquino mengharapkan bantuan dunia internasional untuk menghadapi China dan hukum internasional bisa ditegakkan.

Menariknya, pernyataan Aquino ini disampaikan dua minggu setelah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe membandingkan hubungan China-Jepang dengan situasi di Eropa menjelang Perang Dunia I. Sebagaimana diketahui, China dan Jepang saat ini sedang bersitegang dalam merebut wilayah kepulauan di Laut China Timur. Bahkan, pada beberapa kesempatan, kapal militer kedua negara pernah berhadap-hadapan di wilayah itu.

Pernyataan Aquino langsung ditanggapi keras oleh pemerintah China. Pihak China menyebut Aquino sebagai politikus amatir. Media corong pemerintahan komunis China, Xinhua, juga mengunggah tanggapan pemerintah China yang mengatakan klaim-nya atas wilayah di LCS yang diperebutkan itu memiliki dasar sejarah yang kuat.

Pemerintah China menegaskan negaranya memiliki hak wilayah berdasarkan sejarah selama 2.000 tahun, di mana Pulau Paracel dan Pulau Spratly termasuk bagian negara mereka. Klaim itu mencakup sembilan garis putus-putus yang melintang hingga ratusan mil di sebelah selatan dan timur Provinsi Hainan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketegangan antara Filipina dan China di LCS sebetulnya dipicu oleh masalah klasik dalam hubungan internasional, yaitu klaim kedaulatan. Kedaulatan inilah yang selalu dijadikan kata kunci, tidak hanya oleh Filipina dan China, tapi juga oleh setiap negara yang bersengketa di LCS.

Masalah Kedaulatan

Istilah konflik di LCS sebetulnya merujuk pada gugusan kepulauan Paracels yang masih dipersengketakan oleh tiga negara (China, Vietnam, dan Taiwan), dan kepulauan Spratly yang dipersengketakan oleh enam negara (China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei). Namun, kepulauan Spratly merupakan titik api yang paling potensial untuk berkembang menjadi wilayah konflik militer di masa depan, tidak saja karena adanya tuntutan yang tumpang tindih yang melibatkan keenam negara, tetapi juga karena adanya kepentingan negara-negara besar (Jepang, AS, Rusia) di perairan LCS (Usman & Sukma, 1997) atas perdagangan di wilayah tersebut. Continue reading