Bara Konflik di Laut China Selatan

Jakarta Beat Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat JakartaBeat, Selasa 18 Februari 2014)

Ketegangan antar negara yang mengklaim wilayah di Laut China Selatan (LCS) belum juga mereda. Intensitasnya bahkan menunjukkan grafik yang meningkat.

Baru-baru ini, ketegangan nampak terlihat ketika Filipina dan China terlibat dalam perang kata-kata. Dalam perang itu, Presiden Filipina Benigno S. Aquino III menyebut pemimpin China seperti Adolf Hitler. Aquino membandingkan pemimpin China dengan Hitler karena kaitannya dengan sengketa wilayah di LCS. Aquino menilai China saat ini semakin bertindak agresif dengan mengklaim hampir keseluruhan wilayah di LCS.

Dalam kaitan itu, Aquino dalam wawancaranya dengan The New York Times (Rabu, 5/2/2014), membandingkan upaya Cina mengusai wilayah sengketa di LCS dengan upaya para anggota Nazi Jerman mengusai Cekoslowakia pada 1938 atau menjelang Perang Dunia II. Aquino juga mengingatkan bagaimana negara-negara Barat saat itu gagal mendukung Cekoslowakia dalam menghadapi Hitler.

Menurut Aquino, kondisi seperti di Cekoslowakia itulah yang saat ini sedang dihadapi oleh Filipina. Filipina kini dipaksa untuk menyerahkan wilayahnya sedikit demi sedikit kepada pihak asing yang jauh lebih kuat (China). Meski Aquino mengakui kemampuan militer negaranya adalah yang paling lemah di wilayah itu, namun ia menegaskan tidak akan menyerahkan sejengkal pun wilayahnya kepada China. Oleh sebab itu, Aquino mengharapkan bantuan dunia internasional untuk menghadapi China dan hukum internasional bisa ditegakkan.

Menariknya, pernyataan Aquino ini disampaikan dua minggu setelah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe membandingkan hubungan China-Jepang dengan situasi di Eropa menjelang Perang Dunia I. Sebagaimana diketahui, China dan Jepang saat ini sedang bersitegang dalam merebut wilayah kepulauan di Laut China Timur. Bahkan, pada beberapa kesempatan, kapal militer kedua negara pernah berhadap-hadapan di wilayah itu.

Pernyataan Aquino langsung ditanggapi keras oleh pemerintah China. Pihak China menyebut Aquino sebagai politikus amatir. Media corong pemerintahan komunis China, Xinhua, juga mengunggah tanggapan pemerintah China yang mengatakan klaim-nya atas wilayah di LCS yang diperebutkan itu memiliki dasar sejarah yang kuat.

Pemerintah China menegaskan negaranya memiliki hak wilayah berdasarkan sejarah selama 2.000 tahun, di mana Pulau Paracel dan Pulau Spratly termasuk bagian negara mereka. Klaim itu mencakup sembilan garis putus-putus yang melintang hingga ratusan mil di sebelah selatan dan timur Provinsi Hainan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketegangan antara Filipina dan China di LCS sebetulnya dipicu oleh masalah klasik dalam hubungan internasional, yaitu klaim kedaulatan. Kedaulatan inilah yang selalu dijadikan kata kunci, tidak hanya oleh Filipina dan China, tapi juga oleh setiap negara yang bersengketa di LCS.

Masalah Kedaulatan

Istilah konflik di LCS sebetulnya merujuk pada gugusan kepulauan Paracels yang masih dipersengketakan oleh tiga negara (China, Vietnam, dan Taiwan), dan kepulauan Spratly yang dipersengketakan oleh enam negara (China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei). Namun, kepulauan Spratly merupakan titik api yang paling potensial untuk berkembang menjadi wilayah konflik militer di masa depan, tidak saja karena adanya tuntutan yang tumpang tindih yang melibatkan keenam negara, tetapi juga karena adanya kepentingan negara-negara besar (Jepang, AS, Rusia) di perairan LCS (Usman & Sukma, 1997) atas perdagangan di wilayah tersebut.

China misalnya, selama ini mengklaim kedaulatan di hampir seluruh wilayah LCS. Pun negara-negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam juga turut mengklaim wilayah itu sebagai kedaulatannya. Bahkan Filipina dan China sempat terlibat konflik bersenjata di wilayah yang masih direbutkan oleh kedua negara: Scarborough Shoal, LCS. Wilayah itu diduga memiliki kandungan gas alam dan minyak yang berlimpah.

Dengan melihat pada situasi tersebut, rupanya konflik di LCS terjadi karena masing-masing negara yang bersengketa meyakini wilayah perairan tersebut adalah bagian dari kedaulatannya. Identifikasi mengenai kedaulatan negara inilah yang mengakibatkan konflik sering kali terjadi di antara negara yang bersengketa.

Secara historis, kedaulatan negara terbentuk secara mapan, ketika perjanjian damai Westphalia (the Peace of Westphalia) disepakati pada 1648. Kesepakatan Westphalia ini yang telah memprakarsai sebuah prinsip untuk tidak saling mencampuri urusan negara lain. Prinsip itu dan kewajiban saling mengakui adalah dua hal yang membuat negara menjadi berdaulat.

Hanya saja sering kali negara-negara itu bersifat hipokrit dan selalu ingin campur-tangan dalam urusan satu sama lain jika menyangkut kepentingannya. Karenanya, sebagaimana dikatakan oleh Daniel Deudney dalam tulisannya Binding Sovereigns: Authorities, Structures, and Geopolitics in Philadelphian System (1996), meskipun sistem otoritas dan kekuasaan Westphalia itu dominan dalam politik dunia modern, ia tidaklah universal.

Kedaulatan hanya diakui jika mendapat pengakuan eksternal (oleh negara) akan klaim-klaim otoritas final yang dibuat oleh negara-negara lain. Namun sekali lagi itupun bersifat sementara, karena kedaulatan mirip dengan institusi properti privat, klaimnya tidak selalu mutlak (Kratochwil, 1992).

Masalah kedaulatan seperti itulah yang selama ini menjadi kerikil dalam penyelesaian konflik di LCS. Artinya masalah kedaulatan adalah isu yang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Hal itu hanya bisa diselesaikan jika masing-masing negara yang bersengketa memutuskan untuk berperang dan yang memenangkan perang bisa secara mutlak menguasai wilayah yang diklaim itu sebagai miliknya di LCS.

Dalam konteks itu, apa yang dikatakan oleh Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Politik, Dewi Fortuna Anwar tentang konflik di LCS menjadi sangat relevan. Menurut Dewi, “isu sengketa Laut China Selatan tidak akan bisa diselesaikan sampai kiamat,” karena tidak akan ada satu negara yang akan mau memberikan satu pulau pun yang dianggapnya merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya.

Peran Indonesia

Diperkirakan konflik di LCS ini tidak hanya berdampak pada dilanggarnya kedaulatan negara yang bersengketa saja, tapi juga kepada kedaulatan Indonesia karena wilayah yang disengketakan bersinggungan langsung dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di kepulauan Natuna. Oleh sebab itu, Indonesia berkepentingan untuk membuat konflik di LCS tidak menjadi sumber perpecahan di kawasan.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia perlu terus didorong untuk memainkan perannya dalam menyelesaikan konflik di LCS agar tidak terkena imbasnya. Terkait dengan hal itu, sebetulnya pemerintah Indonesia telah memiliki instrumen penyelesaian konflik yang memadai di LCS. Inisiatif Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa yang mengusulkan draf awal kode etik atau zero draft code of conduct LCS bisa dijadikan senjata bagi diplomasi Indonesia.

Ada tiga poin penting yang menjadi tujuan zero draft code of conduct yang diusulkan oleh Marty, yakni untuk menciptakan rasa saling percaya, mencegah insiden, dan mengelola insiden jika insiden itu terjadi. Pada tiga tahap ini juga dipaparkan langkah-langkah konkret yang mengatur kapal-kapal perang untuk menciptakan rasa saling percaya, mencegah insiden dan mengelola insiden. Beruntungnya, secara prinsip tiga target utama dari code of conduct yang telah diusulkan Marty pada September 2012 lalu itu telah disetujui dalam pertemuan antara menteri luar ASEAN dan China di Beijing pada Agustus 2013.

Selanjutnya adalah tinggal bagaimana Indonesia sebagai mediator bisa secara konsisten meyakinkan negara-negara yang bersengketa di LCS menjadi mau menerapkan code of conduct sebagai cara jitu dalam menyelesaian konflik. Jika langkah ini gagal dilakukan, bukan tidak mungkin bara konflik di LCS bisa membumihanguskan wilayah itu kapan saja.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s