Diplomasi Indonesia Soal Papua/Papua Barat

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Perdebatan mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat kembali disinggung pada Sidang Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ke-71.

Pada sidang yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, dari 13-26 September tersebut, 7 pimpinan negara-negara Pasifik PBB yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) mendesak Indonesia agar melakukan dialog konstruktif. PBB pun diminta negara-negara MSG ikut turun tangan untuk memulai penyelidikan yang kredibel dan independen terkait pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Ketujuh negara yang angkat bicara tersebut adalah Republik Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Tonga, dan Palau, pada 23 September.

Mengenai desakan 7 negara tersebut, Indonesia melalui delegasinya, Nara Rakhmatia, langsung menggunakan hak jawabnya sehari kemudian (24 September). Dalam hak jawabnya itu, Nara dengan tegas meminta kepada kelompok negara-negara kecil itu untuk tidak menggunakan Sidang Umum PBB untuk melanggar kedaulatan negara lain. Bagi Nara, ketujuh negara Pasifik itu tidak memahami sejarah, situasi terkini, dan perkembangan HAM di Indonesia yang progresif. Untuk itu, Nara menuduh pernyataan ketujuh negara tersebut bernuansa politis dan mendukung gerakan separatis, yang akan bisa mengganggu ketertiban umum. Continue reading

Menolak Argumentasi HT/HTI

hizb1-530-300-1

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Pada Minggu 4 September 2016, ribuan massa dari Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas Islam lainnya, menggelar aksi menolak cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka mengimbau masyarakat untuk tidak memilih kembali Ahok pada Pilgub DKI yang akan berlangsung pada 2017 mendatang.

Massa yang beraksi tersebut juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Haram menentukan Pemimpin Kafir’. Jubir HTI, Muhammad Ismail Yusanto, dalam orasinya di depan seribuan massa pada Bundaran Patung Kuda Indosat bahkan menegaskan, “Kita menolak pemimpin kafir. Hal ini telah termuat pada Alquran. Ini bukan masalah SARA.” Selain itu, mereka juga mengkritik kebijakan Ahok, “kebijakan yang didesain Ahok itu tajam ke bawah akan tetapi tumpul ke atas. Yaitu melakukan penggusuran-penggusuran terhadap masyarakat mungil. Jika beliau konsisten kenapa Pulau G yang berdiri tanpa IMB tidak digusur”.

Untuk kritik HTI atas kebijakan Ahok, tentu ini bisa dibenarkan karena demokrasi sendiri menuntut publik untuk tetap bersikap kritis terhadap pemimpinnya agar bekerja sesuai dengan yang diamanatkan rakyat. Namun, sikap politik HTI untuk menolak pemimpin yang terpilih secara demokratis (Ahok) atas alasan kafir, tentu ini menjadi problematis. Tulisan ini dibuat sebagai respons penulis atas HT (HTI), dan ditujukan untuk mendekonstruksi tujuan politik HT (HTI) yang sangat problematis tersebut. Continue reading