Menolak Argumentasi HT/HTI

hizb1-530-300-1

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Pada Minggu 4 September 2016, ribuan massa dari Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas Islam lainnya, menggelar aksi menolak cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka mengimbau masyarakat untuk tidak memilih kembali Ahok pada Pilgub DKI yang akan berlangsung pada 2017 mendatang.

Massa yang beraksi tersebut juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Haram menentukan Pemimpin Kafir’. Jubir HTI, Muhammad Ismail Yusanto, dalam orasinya di depan seribuan massa pada Bundaran Patung Kuda Indosat bahkan menegaskan, “Kita menolak pemimpin kafir. Hal ini telah termuat pada Alquran. Ini bukan masalah SARA.” Selain itu, mereka juga mengkritik kebijakan Ahok, “kebijakan yang didesain Ahok itu tajam ke bawah akan tetapi tumpul ke atas. Yaitu melakukan penggusuran-penggusuran terhadap masyarakat mungil. Jika beliau konsisten kenapa Pulau G yang berdiri tanpa IMB tidak digusur”.

Untuk kritik HTI atas kebijakan Ahok, tentu ini bisa dibenarkan karena demokrasi sendiri menuntut publik untuk tetap bersikap kritis terhadap pemimpinnya agar bekerja sesuai dengan yang diamanatkan rakyat. Namun, sikap politik HTI untuk menolak pemimpin yang terpilih secara demokratis (Ahok) atas alasan kafir, tentu ini menjadi problematis. Tulisan ini dibuat sebagai respons penulis atas HT (HTI), dan ditujukan untuk mendekonstruksi tujuan politik HT (HTI) yang sangat problematis tersebut.

Tujuan HT

People are tired of democracy . . . Our people are Muslims and they yearn for Allah and to live by his laws”, demikian jawaban seorang anggota HT ketika menjawab analis dalam suatu acara Radio Free Europe (Akbarzadeh, 2004).

Dalam konteks itu, HT rupanya menilai demokrasi bertentangan dengan Islam. Bagi HT, demokrasi adalah bentuk dari menyekutukan Tuhan dengan menyamai-Nya. Jika Islam menempatkan kedaulatan pada Tuhan, demokrasi justru menaruh kesetiannya kepada manusia. Dalam demokrasi, para pembuat hukum adalah manusia, sedangkan dalam Islam, hukum dibuat oleh Tuhan. Demokrasi pun kemudian dianggap sebagai ide yang menolak kedaulatan Tuhan.

Itulah sebabnya, Partai Pembebasan Islam (Hizb al-Tahrir al-Islami, HT), yang dibentuk di Yerusalem pada 1952 oleh para cendekiawan Palestina dan para anggota Persaudaraan Muslim, Taqiyy al-Din al-Nabahani itu, memproklamasikan tujuan HT adalah untuk membentuk suatu “kekhalifahan” yang di dalamnya, “penguasa diterima, diangkat, dan diakui dengan syarat ia menjadikan Islam sebagai pesan bagi dunia melalui ide da’wah dan jihad. Ia juga harus menjadikan Islam sebagai pembimbing utama bagi umat manusia dan memimpin ummah ke dalam perjuangan melawan Kufr, sistem dan pemikirannya sehingga Islam dapat membungkus seluruh dunia (Sayed Khatab, 2001).”

Menurut Khatab, menjadikan Islam sebagai “pesan bagi dunia melalui da’wah” masih bisa dimaklumi namun sulit untuk memahami makna menjadikan Islam pesan bagi dunia melalui “jihad”. Karena jihad biasanya digunakan sebagai satu-satunya cara dimana suatu kekhalifahan dapat didirikan dalam suatu Negara untuk kemudian meluaskannya dengan cara berekspansi dengan mengambil alih Negara lain.

Pada April 1974 misalnya, HT yang saat itu dipimpin Salih Siriyya dari Palestina, pernah berhasil mengontrol senjata namun gagal dalam usaha mereka untuk mengontrol Akademi Teknik Militer di Kairo. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya suatu organisasi Muslim mengumumkan secara terbuka maksudnya untuk mengganti pemerintahan melalui kekuatan (Khatab, 2001).

Oleh karena tujuan politik HT adalah untuk membangun khilafah, dengan begitu HT tidak akan pernah mau menerima Negara modern yang dihasilkan oleh demokrasi. Dan sikap politik seperti ini masih terus ditunjukkan HT hingga sekarang. Dengan sikap yang seperti itu, HT akan selalu menjadi ancaman bagi setiap Negara modern mana pun di dunia.

Di sinilah ironisnya. Meski HT telah mendapat banyak manfaat dari demokrasi dan dapat mendirikan banyak kantor cabang di Negara-negara demokrasi Barat, namun HT tetap saja memberi label kafir untuk demokrasi. Bukankah ini merupakan sebuah kemunafikan? Padahal selama lima dekade pertama sejak HT didirikan, organisasi Islam tersebut terus berkembang dan telah memiliki markas, jurnal dan situsnya sendiri, dengan kantor cabang di lebih dari 50 negara termasuk Inggris, AS, dan Australia yang merupakan negara demokrasi mapan. HT bahkan bisa meluaskan jaringannya sampai ke Indonesia (HTI).

Menolak HTI

Merujuk pada apa yang sudah penulis bahas di atas, menjadi tak heran jika kemudian HTI begitu getol menolak kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta. Bagi mereka Ahok adalah pemimpin yang kafir. Dalam melakukan penolakannya, HTI bisanya merujuk pada Alquran, surat Al Maidah ayat 51: “mereka yang memilih pemimpin kafir (Yahudi dan Nasrani) adalah zalim”. Itulah mengapa banyak pengikut HT (HTI) yang menginginkan Allah saja yang memerintah agar hidup bisa sesuai dengan hukum-hukum-Nya.

Padahal, jika menyitir riwayat yang dikemukakan oleh Khaled M. Abou El Fadl dalam bukunya Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women (2003), disebutkan bahwa pemerintahan oleh manusia yang demokratis tetap dibutuhkan. Dalam riwayat itu dijelaskan lebih lanjut bahwa kelompok Khawarij mengklaim bahwa semua hukum hanyalah milik Allah. Kemudian Ali ibn Abi Thalib menjawab: “pernyataan tersebut memang benar, tapi apa yang kelompok Khawarij maksudkan dengan pernyataan itu keliru. Memang benar bahwa semua hukum hanyalah milik Allah, tapi mereka mengklaim bahwa pemerintahan juga milik Allah. Yang benar, kata Ali, adalah kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa mau tidak mau manusia harus mengandalkan pemerintah (baca: pemerintah yang demokratis). Melalui pemerintah pajak dikumpulkan, musuh diusir, jalan-jalan dijaga dan hak-hak orang yang lemah dari orang-orang yang kuat dan jahat tetap terlindungi.

Dalam konteks inilah argumentasi HT/HTI mesti ditolak. Untuk itu, biarkan mekanisme demokrasi tetap bekerja di Indonesia. Karena hanya melalui pemilu yang demokratis, masyarakat bisa melakukan protest vote atas pemimpinnya yang dianggap zalim, baik itu yang Muslim ataupun yang non-Muslim. Bukankah Ibn Taimiyah sendiri pernah mengatakan: “Sesungguhnya manusia telah sepakat bahwa akibat sikap zalim adalah kebinasaan dan akibat sikap adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Allah akan menolong negara yang adil meski ia kafir dan tidak akan menolong negara yang zalim, meski ia mukmin.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s