Diplomasi Indonesia Soal Papua/Papua Barat

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Perdebatan mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat kembali disinggung pada Sidang Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ke-71.

Pada sidang yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, dari 13-26 September tersebut, 7 pimpinan negara-negara Pasifik PBB yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) mendesak Indonesia agar melakukan dialog konstruktif. PBB pun diminta negara-negara MSG ikut turun tangan untuk memulai penyelidikan yang kredibel dan independen terkait pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Ketujuh negara yang angkat bicara tersebut adalah Republik Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Tonga, dan Palau, pada 23 September.

Mengenai desakan 7 negara tersebut, Indonesia melalui delegasinya, Nara Rakhmatia, langsung menggunakan hak jawabnya sehari kemudian (24 September). Dalam hak jawabnya itu, Nara dengan tegas meminta kepada kelompok negara-negara kecil itu untuk tidak menggunakan Sidang Umum PBB untuk melanggar kedaulatan negara lain. Bagi Nara, ketujuh negara Pasifik itu tidak memahami sejarah, situasi terkini, dan perkembangan HAM di Indonesia yang progresif. Untuk itu, Nara menuduh pernyataan ketujuh negara tersebut bernuansa politis dan mendukung gerakan separatis, yang akan bisa mengganggu ketertiban umum.

Terkait dengan hak jawab yang dilontarkan oleh Nara, ada dua hal yang menurut hemat penulis penting untuk dievaluasi agar diplomasi Indonesia soal Papua dan Papua Barat sesuai dengan jalurnya. Pertama, terkait persoalan kedaulatan. Kedua, terkait persoalan HAM. Kedua isu ini – kedaulatan dan HAM- pada saat sekarang dalam pemikiran internasional bagaikan dua sisi dari sebuah koin yang sama. Untuk itu, mengaitkan kedaulatan negara dengan penegakan HAM adalah mutlak hukumnya.

Terbatasnya Kedaulatan

 Konsepsi kedaulatan negara yang menekankan pada haramnya suatu negara melakukan intervensi urusan dalam negeri negara lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Nara di atas, pada dasarnya merupakan warisan dari sistem Westphalia 1648 untuk mengakhiri Perang Agama selama Tiga Puluh Tahun di Eropa.

Sistem Westphalia ini telah memprakarsai sebuah prinsip untuk tidak saling mencampuri urusan negara lain. Prinsip itu dan kewajiban saling mengakui adalah dua hal yang membuat negara menjadi berdaulat. Setiap negara diterima sebagai anggota sah dari sistem itu tanpa memperhatikan ideologinya. Karena suatu negara tidak boleh mencampuri masalah negara lain yang bersifat internal, maka sebuah negara bisa dengan efektif menggunakan kemampuan militer dan administrasinya untuk menangani musuh internalnya. Jadi dimensi internasional dari saling mengakui merupakan faktor utama bagi sebuah negara untuk memeroleh monopoli cara-cara mengatasi kekerasan dalam wilayahnya sendiri. Tidak saling mencampuri dan saling mengakui menuntut agar badan-badan politik disesuaikan dengan model negara berdaulat, dan masing-masing negara merupakan pengawas eksklusif atas wilayahnya sendiri (Paul Hirst, 2004).

Namun, konsepsi kedaulatan warisan sistem Westphalia ini mengalami koreksi pada dekade 2000-an. Salah satu momen besar koreksi itu adalah ketika International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) mengeluarkan dokumen tentang Responsibility to Protect (R2P) pada 2001 dan disahkan oleh UN World Summit (UNGA) pada 2005. Konsep R2P itu menegaskan tentang terbatasnya kedaulatan negara. R2P bersikukuh bahwa ketika suatu negara tidak memenuhi peran protektifnya, ada entitas di luar negara itu yang bisa masuk untuk melindungi rakyat negara tersebut dalam penderitaan yang luar biasa. Dalam konteks R2P inilah, intervensi atas negara pelanggar HAM berat menjadi bisa dibenarkan.

Untuk membuat intervensi menjadi absah, doktrin R2P menetapkan sejumlah prinsip intervensi kemanusiaan. Dalam dokumen ICISS, prinsip pertama R2P adalah intervensi dilakukan jika ada “kehilangan nyawa dalam skala besar, baik aktual maupun yang dipersepsikan, dengan niatan genosida atau tidak, yang merupakan produk dari tindakan sengaja negara, atau pengabaian negara atau ketidakmampuan negara untuk bertindak, atau kegagalan negara dalam bertindak.”

Berkaitan dengan itu, sebetulnya apa yang diungkit ketujuh negara MSG terkait pelanggaran HAM di Papua pada Sidang MU PBB ini beralasan. Tujuannya masih sesuai dengan spirit R2P. Apalagi, sebagaimana disindir Utusan Khusus PBB Kepulauan Solomon tentang Papua Barat, Rex Horoi, Indonesia terlihat menutup mata terhadap kematian lebih dari 500.000 orang Papua selama kurang lebih lima puluh tahun terakhir. Komnas HAM sendiri mencatat adanya dugaan pelanggaran HAM berat di Papua, yaitu kasus Wasior (2001), kasus Wamena (2003), kasus Paniai (Desember 2014), kasus Biak berdarah (Juli 1998), dan sejumlah kasus-kasus lainnya.

Belajar dari Kasus Timtim

Mengingat konsepsi kedaulatan telah berubah dari prinsip non-intervensi menjadi boleh adanya intervensi, maka sejumlah pelanggaran HAM berat di Papua dan Papua Barat tidak boleh dianggap enteng oleh Indonesia. Jika pelanggaran HAM berat di Papua terus dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin hal ini akan menjadi batu krikil yang bisa mengganjal sepatu diplomasi Indonesia.

Dulu kasus Timtim pernah menjadi batu krikil seperti yang dimaksud. Setelah terjadinya tragedi Santa Cruz pada November 1991 (Dili’s Massacre), dimana TNI dengan menggunakan senjata mesin M-16 buatan AS, menembak demonstran sehingga menimbulkan jatuh korban 271 orang, Indonesia terus mendapat tekanan internasional yang luar biasa atas tuduhan pelanggaran HAM berat. Mendapatkan amunisi dukungan internasional, mayoritas rakyat Timtim pun akhirnya memutuskan untuk memilih merdeka ketimbang menerima tawaran paket otonomi dari Indonesia ketika dihadapkan pada jajak pendapat.

Berangkat dari berubahnya konsepsi kedaulatan dan kasus Timtim, Indonesia harus ke luar dari analogi Habibie yang keliru, “Timtim ibarat Puerto Rico bagi Amerika yang sejarahnya juga bukan bagian dari nasionalisme negara itu, sedangkan Aceh dan Irian Jaya, misalnya, sama dengan Georgia atau New York bagi Amerika. Tentu saja Amerika Serikat tidak akan pernah melepaskan Georgia atau New York, sebagaimana Indonesia tidak akan melepaskan Aceh atau Irian Jaya (Achmad Kusaeni, 2000).

Itu artinya diplomasi Indonesia soal Papua dan Papua Barat tidak bisa lagi mengandalkan sebatas ucapan: ini masalah kedaulatan negara. Indonesia melalui Presiden Jokowi mesti  segera merealisasikan janjinya untuk menyelesaikan masalah separatisme di Papua dan Papua Barat dengan dialog dan tidak mengedepankan pendekatan keamanan. Tak hanya itu, pemerintah juga mesti menuntaskan semua kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah Papua. Dengan begitu, Papua yang memang secara de jure telah menjadi wilayah integral NKRI melalui hasil act of self determination tahun 1969 dan diratifikasi oleh Resolusi PPB No. 2504 yang ditetapkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 19 November 1969, tidak akan diungkit-ungkit lagi oleh negara lain diforum internasional PBB.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s