Islam and the Secular State

islam-book

Oleh Asrudin Azwar (Review singkat atas buku Abdullahi Ahmed An-Na’im, Islam and the Secular State)

Lagi iseng mencari data tentang Islam di Google untuk Bab tentang Islam dalam buku Teori-Teori HI yang sedang saya rampungkan, nemu bukunya pemikir muslim terkemuka asal Sudan Abdullahi Ahmed An-Na’im, Islam and the Secular State (download). Dalam bukunya itu An-Na’im rupanya memasukkan satu Bab khusus yang mengulas tentang Realitas Keberagaman dan Prospek Pluralisme di Indonesia.

An-Na’im di Bab itu menyoroti perdebatan seputar hubungan antara Islam, negara, dan masyarakat di Indonesia. Menurutnya adalah sebuah kekeliruan bila kita membayangkan adanya dikotomi yang tajam antara negara Islam dan negara Sekular hanya dengan melihat adanya institusi politik sekular, terutama dalam kondisi masyarakat Muslim dewasa ini. Sekularisme tidak mesti meminggirkan Islam dari kehidupan publik atau membatasi perannya pada domain privat dan personal.

Bagi An-Na’im keseimbangan yang tepat bisa dicapai dengan melakukan pemisahan kelambagaan Islam dari negara dengan tetap mengatur peran politik Islam sehingga umat Islam bisa mengajukan kepada negara agar mengadopsi prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan publik dan menetapkannya menjadi undang-undang atau peraturan melalui PUBLIC REASON, dengan tetap tunduk pada prinsip-prinsip HAM dan konstitusi, yang memang penting baik bagi Muslim maupun non-Muslim.

Jika pendekatan ini diambil, umat Islam tidak harus memilih antara negara Islam yang menerapkan syariah atau negara sekular yang betul-betul menolak syariah.

Itulah sebabnya mengapa An-Na’im menyebut perdebatan seputar hubungan antara Islam, negara, dan masyarakat di Indonesia itu menciptakan dikotomi keliru dan dilema yang tidak perlu. An-Na’im menyebutkan bahwa pandangan mengenai negara Islam sebetulnya didasarkan pada klaim yang keliru sebab prinsip-prinsip syariah yang akan diterapkan oleh negara pada dasarnya hanya merepresentasikan pandangan elite yang akhirnya akan menjadi kebijakan negara dan bukan hukum Islam. Sebaliknya, negara sekular yang benar-benar menafikan agama dalam kebijakan publik dan undang-undang juga berdasarkan pada klaim yang keliru karena Islam atau agama lain tidak bisa dipisahkan dari politik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s