Mencermati Kebijakan Luar Negeri Donald Trump

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan tidak pernah dimuat media manapun)

Ada yang menarik untuk dicermati dalam pidato pelatikan presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 20 Januari 2017. Dalam pidato yang berdurasi sekitar 17 menit, pria berusia 70 tahun itu berjanji kepada 800 ribu warga AS yang menyaksikan secara langsung, bahwa mereka akan selalu menjadi prioritas utama kebijakan yang dibuatnya, termasuk kebijakan di bidang perdagangan, pemberlakukan tarif pajak, imigrasi, hingga kebijakan luar negeri yang akan dibuat untuk memberikan manfaat bagi pekerja dan keluarga di AS.

Di antara kebijakan-kebijakan itu, hanya kebijakan luar negeri saja yang tidak disinggung Trump secara rinci. Padahal, kalau boleh saya istilahkan, presiden AS adalah presiden kebijakan luar negeri.

Dalam konteks ini, Trump hanya menyebut bahwa negeri Paman Sam akan tetap menjalin persahabatan dan niat baik dengan seluruh negara di dunia. Tetapi pada praktiknya, Trump menambahkan, hal itu harus dilakukan dengan menempatkan kepentingan AS sebagai prioritas.

Doktrin Trump: “America First”

Meski kebijakan Trump miskin retorika dan terkesan plin-plan, namun ia memiliki konsistensi sikap dalam hal kebijakan luar negeri. Pada 1987 silam misalnya, Trump pernah mengkritik kebijakan pertahanan AS dan mendesak agar negara itu berhenti mengeluarkan anggaran untuk membela negara lain yang mampu membela diri sendiri. Ini sama dengan apa yang diucapkannya ketika ia masih menjadi Capres Republik atau saat ia terpilih menjadi Presiden AS.

Trump, sebagai contoh, pernah mengatakan bahwa, “negara-negara yang kita lindungi mesti membayar ongkos perlindungan ini. Jika tidak, AS harus bersiap untuk membiarkan negara-negara ini melindungi diri mereka sendiri. Kita tidak punya lagi pilihan.” Bahkan ketika mengomentari hubungan Jepang-AS, Trump menegaskan, “Jika kita diserang, mereka tidak perlu datang untuk membantu pertahanan kita, jika mereka diserang, kita harus datang untuk sepenuhnya membantu pertahanan mereka.” Inilah yang menurut Trump merupakan persoalan bagi AS.

Tak hanya itu, Trump juga menuturkan bahwa pembahasan baru akan diadakan dengan sekutu-sekutu AS di NATO demi mempertajam lagi struktur organisasi pakta pertahanan ini serta membahas penyetimbangan kembali pendanaan AS dalam pakta ini.

Thomas Wright (2016), seorang pakar kebijakan luar negeri dari Brookings Institution di Washington, pernah meneliti puluhan wawancara, pidato, pernyataan serta iklan surat kabar untuk memahami kebijakan luar negeri Trump. Hasil dari penelitian itu menyebutkan bahwa pandangan politik dunia Trump tidak pernah berubah selama tiga dekade terakhir (1987-2017).

Pandangan Trump yang tidak berubah itu disebut Wright sebagai “isolationist ideology”. Wright setidaknya membagi ideologi Trump ini menjadi tiga komponen: opposition to U.S. alliances; opposition to free trade; dan support for authoritarianism. Dalam penilaian Wright, tiga pandangan ini, jika diterjemahkan ke dalam kebijakan luar negeri Trump, bisa mengubah tatanan internasional liberal AS yang telah dibangun setelah Perang Dunia II.

Itu berarti, Trump akan mengembalikan realisme kebijakan luar negeri AS dengan lebih ‘bergigi’ – hal yang menurut Trump tidak tampak dalam kebijakan luar negeri Barack Obama.

Terkait pandangan pertama, Trump akan kritis terhadap aliansi internasional AS dan mungkin akan melepaskan jika dianggap merugikan. Kedua, Trump akan menentang setiap perjanjian dagang dengan negara lain yang merugikan dan akan menggunakan tarif serta sanksi untuk mereformasi tata ekonomi internasional agar sesuai dengan kepentingan ekonomi AS. Dan ketiga, Trump akan menjadi lebih dekat dengan sejumlah rezim otoriter yang bersahabat, khususnya Rusia.

Merujuk pada Wright, tak berlebihan kiranya jika perkataan Trump tentang “America First” atau “AS sebagai Prioritas” sangat pas disebut sebagai doktrin kebijakan luar negeri Trump.

Sikap Indonesia

Doktrin kebijakan luar negeri Trump yang mendahulukan kepentingan AS akan memiliki konsekuensi besar terhadap negara lain yang dinilai tidak bersahabat dan tidak menguntungkan AS. Banyak arena internasional yang akan dipertaruhkan, mulai dari NATO dan aliansi keamanan AS dengan Jepang dan Korea Selatan sampai ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini tentu akan ‘menambah tingkat ketidakpastian yang tinggi’ di seluruh dunia.

Menurut hemat penulis, di antara tiga komponen Wright soal kebijakan luar negeri Trump yang mungkin bisa memberikan impikasi besar pada Indonesia adalah yang kedua: opposition to free trade.

Trump diketahui memang sangat anti-globalisasi. Jadi, arah kebijakan luar negerinya pada arena perdagangan internasional cenderung isolasionis dan protektif. Pasca dilantik menjadi presiden, Trump langsung menandatangani surat perintah yang berisi keluarnya AS secara formal dari keanggotaan perjanjian perdagangan Kemitraan Trans Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP). Ini merupakan realisasi atas janji kampanye yang diserukan Trump tahun lalu (2016).

Menurut Trump, keputusan yang diambil terkait TPP tersebut merupakan sebuah hal yang baik bagi para pekerja di AS. Sebagai gantinya, Trump akan menjalin perjanjian perdagangan yang dinegosiasikan secara bilateral.

Langkah Trump ini tentu bisa memberikan efek seperti pengurangan investasi di negara-negara yang upah buruhnya murah (termasuk Indonesia) agar dapat menyerap tenaga kerja di dalam negeri AS. Apalagi sebagian pemilih Trump adalah golongan pekerja yang mengandalkan kekuatan fisik dan tidak diuntungkan oleh proyek-proyek global.

Merujuk data, setelah mencapai puncaknya pada 2013, investasi AS di Indonesia terus mengalami penurunan periode 2014-2016. Investasi asing yang berasal dari AS pada 2013 mencapai US$ 2,4 miliar, meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Namun, setelah itu terus mengalami penurunan meskipun jumlah proyeknya bertambah. Hingga triwulan III 2016, nilai investasi AS di Indonesia hanya mencapai US$ 430 juta dengan jumlah 343 proyek. Ketidakpastian ekonomi global serta turunnya harga minyak hingga dibawah US$ 30 per barel membuat investasi AS di Tanah Air menyusut. Walaupun investasi AS di Indonesia sepanjang Januari-september 2016 berada di urutan 10 – dan masih jauh dari investasi asing terbesar di Indonesia yang berasal dari Singapura dengan nilai US$ 7,1 miliar –  tetapi sejak Oktober 2016 AS telah berniat melakukan peningkatan investasi ke Indonesia sebesar US$ 2,4 miliar atau sekitar Rp 32 triliun. Investasi tersebut meliputi sektor makanan, minuman, dan tembakau; hilirisasi agro; alat berat; serta sektor kertas dan percetakan (katadata.co.id).

Menyikapi itu, Pemerintahan Jokowi harus tetap waspada dan terus mencermati kebijakan AS, karena di bawah Trump, Negeri Paman Sam ini akan lebih selektif dalam membangun kerjasama perdagangannya dengan negara lain. Bisa jadi, Indonesia menjadi salah satu negara yang dinilai Trump tidak menguntungkan. Ini adalah lampu kuning bagi Jokowi untuk lebih responsif dalam meyakinkan Trump agar rencana investasi AS itu tidak diturunkan, apalagi sampai dibatalkan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s