Demokrasi Kebablasan?

screenshot_2017-03-05-14-16-46

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan kontroversial. Katanya, demokrasi kita sudah kebablasan. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berpidato dalam pengukuhan pengurus DPP Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).

Bagi Jokowi, demokrasi yang kebablasan itu telah membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sebutnya lagi, penyimpangan praktik itu mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA, saling memaki dan menghujat, serta menjurus pada memecah belah bangsa kita. Karenanya, Jokowi kemudian memberikan solusi untuk menghadapi demokrasi yang kebablasan itu dengan penegakan hukum. Ia meminta aparat hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Hemat saya, istilah ini adalah sebuah penghianatan politik atas publik. Mengapa? Karena sasaran tembak Jokowi atas istilah politik barunya itu ditujukan kepada publik. Padahal Jokowi telah berutang budi banyak kepada demokrasi. Melalui demokrasi, publik telah membuat Jokowi terpilih menjadi Presiden. Itulah sebab, saya menggunakan tanda tanya (?) dalam tulisan ini setelah kalimat “demokrasi kebablasan”.

Demokrasi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mencoba mendefinisikan apa yang disebutkan Jokowi sebagai demokrasi kebablasan. Menurut Wiranto (27/2/2017), dalam demokrasi harus terdapat dua aspek yang harus terpenuhi secara seimbang, yakni hak dan kewajiban masyarakat.

Wiranto mencontohkan, salah satu bentuk nyata dari demokrasi yang kebablasan adalah aksi unjuk rasa yang melewati batas waktu. Sedianya, unjuk rasa hanya boleh dilakukan sampai pukul 18.00. Hal itu, kata Wiranto, sudah diatur untuk mengimbangi hak bagi masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa, juga demi yang tidak ikut berpartisipasi. Ini yang disebut Wiranto sebagai kebablasan dalam perspektif aplikasinya. Tak hanya itu, Wiranto juga menyinggung soal maraknya berita hoaks beberapa waktu belakangan. Berita hoaks, katanya, juga merupakan contoh dari demokrasi yang kebablasan. Sebab, penyebaran berita hoaks seperti tidak menghormati hak orang lain. Tapi kalau kewajiban ada, maka hoaks itu tidak akan terjadi.

Definisi Wiranto atas demokrasi kebablasan jelas problematis. Definisi itu hanya menegaskan sikap pemerintah yang terlalu menitikberatkan demokrasi kepada hak dan kewajiban masyarakat saja. Sementara pemerintah sendiri seakan tak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jika pemahaman ini diterima tanpa kritik lebih lanjut, demokrasi akan kehilangan fungsi sebagaimana harusnya.

Padahal seperti diketahui bersama, demokrasi kini diartikan sebagai hak pilih yang dimiliki semua rakyat secara umum dan masyarakat untuk mengemban sebuah jabatan. Oleh karenanya, pemilihan umum akan dianggap sebagai aspek popular atau utama dari demokrasi liberal masa kini. Kata liberal dalam frasa demokrasi liberal tidak mengacu pada siapa yang berkuasa tetapi pada bagaimana kekuasaan dijalankan. Demokrasi mengandaikan bahwa pemerintah dibatasi kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaannya. Dengan begitu, pemerintah dibatasi oleh aturan hukum, khususnya oleh hukum dasar atau konstitusi (Marc F. Platner, 1998). Itu artinya, demokrasi telah memberikan keistimewaan kepada rakyat, sementara pemerintahan berkuasa yang dipilih oleh rakyatnya melalui jalur demokrasi justru akan mendapat kontrol lebih.

Oleh sebab itu, agar demokrasi dapat berfungsi dan bekerja dengan baik, elite-elite politik yang berkuasa, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada rakyatnya. Caranya bisa dengan tidak melakukan korupsi, taat hukum, santun dalam bertutur, dan tidak kotor dalam melakukan kampanye politik. Jika ini sudah dilakukan, maka rakyat akan menilai positif pemerintah yang berkuasa, dan pemerintah pun tak perlu lagi khawatir kepada rakyatnya yang disebut sebagai kebablasan itu. Inilah yang disebut dengan “demokrasi”, tapi tanpa “kebablasan”.

Kebablasan?

Sangat jelas tergambar bahwa tidak ada yang namanya demokrasi kebablasan. Andaikan ada, namanya pastilah paranoid kebablasan. Ini bisa terjadi karena pemerintah terlalu alergi pada kritik tajam yang mungkin datang dari berbagai pihak (baca: rakyat).

Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi diimbau untuk tidak alergi dalam menyikapi kritik, apalagi yang datang dari rakyatnya. Presiden Jokowi justru harus menjadi pemimpin terdepan dalam memapankan sistem demokrasi di Indonesia. Jokowi sudah tepat ketika mengatakan perlu adanya penegakan hukum agar demokrasi tidak menjadi kebablasan. Tetapi bukan penegakan hukum yang “tajam ke bawah, tumpul ke atas”.

Kita bisa ambil contoh kasus gugatan petani pegunungan Kendeng dan Yayasan Wahana lingkungan hidup (Walhi) terhadap PT Semen Indonesia. Meski Sidang peninjauan kembali Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan petani pegunungan Kendeng dan Walhi terhadap PT Semen Indonesia, pada 5 Oktober 2016 lalu, dan membuat izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk PT Semen Indonesia itu dibatalkan. Namun, Ganjar malah menerbitkan izin lingkungan terbaru untuk PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Izin terbaru yang diterbitkan ini adalah untuk mengatur kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen Indonesia. Penerbitan izin itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 660.1/6 Tahun 2017.

Ganjar mengakui, diskresi (membuat keputusan tersendiri) ini sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi, baik sebelum dan setelah kebijakan tersebut dibuat. Padahal amar putusan MA dengan tegas menyebutkan pembatalan izin pembangunan pabrik, bukan untuk merevisi atau memperbaiki pembangunan pabrik.

Itu artinya Gubernur Jateng telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan bahkan melabrak aturan konstitusi. Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 telah menegaskan bahwa negara harus melindungi setiap warganya. Jika presiden mengiyakan langkah Ganjar ini, maka Jokowi pun dapat dianggap ikut melanggar konstitusi dan akan membuat demokrasi menjadi kebablasan. Untuk hal tersebut, maka istilah Jerry Nadler sangat pas untuk dikutip dalam tulisan ini: menyebut demokrasi dengan disertai label kebablasan adalah, “a totalitarian tool of dictators.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s