“Blunder” Trump Tentang Yerusalem

Screenshot_2017-12-09-18-39-53-1

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini dimuat dalam kolom opini Koran Suara Pembaruan, Sabtu-Minggu/9-10 Desember 2017, hal. 16-17)

Pada Rabu (6/12) siang waktu Amerika Serikat (AS), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Diplomatic Reception Room, Gedung Putih, Washington DC, telah memberikan pidato yang kontroversial. Dalam pidatonya itu, Trump memberikan pengakuan resmi bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Trump juga menegaskan bahwa pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem akan segera diproses.

Sontak saja masyarakat internasional memberikan respons miring terhadap Trump. Trump dinilai banyak pihak telah melanggar sejumlah resolusi PBB, Trump juga dituding telah menyulut perang di Timur Tengah dan perang terhadap 1,5 miliar umat Muslim di dunia yang tentu saja tak akan menerima kota suci itu berada di bawah hegemoni Israel. Uni Eropa sendiri, yang merupakan sekutu tradisional Amerika, menentang keras langkah Trump tersebut dengan meminta, “dimulainya kembali proses perdamaian menuju solusi dua negara” dan “harus ditemukan suatu cara, melalui negosiasi, untuk menyelesaikan status Yerusalem sebagai ibukota masa depan kedua negara, sehingga aspirasi dari kedua belah pihak bisa terpenuhi”.

Dengan merujuk pada respons miring masyarakat internasional itu, maka langkah Trump ini dapat disebut sebagai blunder terbesar kebijakan luar negeri Amerika. Continue reading

Advertisements

Mencermati Kebijakan Trump

Screenshot_2017-10-31-20-45-49-1-1

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini pernah dimuat dalam opini Koran Republika, 26 Januari 2017, hal. 6)

Ada yang menarik untuk dicermati dalam pidato pelatikan presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 20 Januari 2017. Dalam pidato yang berdurasi sekitar 17 menit, pria berusia 70 tahun itu berjanji kepada 800 ribu warga AS yang menyaksikan secara langsung, bahwa mereka akan selalu menjadi prioritas utama kebijakan yang dibuatnya, termasuk kebijakan di bidang perdagangan, pemberlakukan tarif pajak, imigrasi, hingga kebijakan luar negeri yang akan dibuat untuk memberikan manfaat bagi pekerja dan keluarga di AS.

Di antara kebijakan-kebijakan itu, hanya kebijakan luar negeri saja yang tidak disinggung Trump secara rinci. Padahal, kalau boleh saya istilahkan, presiden AS adalah presiden kebijakan luar negeri.

Dalam konteks ini, Trump hanya menyebut bahwa negeri Paman Sam akan tetap menjalin persahabatan dan niat baik dengan seluruh negara di dunia. Tetapi pada praktiknya, Trump menambahkan, hal itu harus dilakukan dengan menempatkan kepentingan AS sebagai prioritas. Continue reading