Demokrasi Kebablasan?

screenshot_2017-03-05-14-16-46

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan kontroversial. Katanya, demokrasi kita sudah kebablasan. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berpidato dalam pengukuhan pengurus DPP Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).

Bagi Jokowi, demokrasi yang kebablasan itu telah membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sebutnya lagi, penyimpangan praktik itu mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA, saling memaki dan menghujat, serta menjurus pada memecah belah bangsa kita. Karenanya, Jokowi kemudian memberikan solusi untuk menghadapi demokrasi yang kebablasan itu dengan penegakan hukum. Ia meminta aparat hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Hemat saya, istilah ini adalah sebuah penghianatan politik atas publik. Mengapa? Karena sasaran tembak Jokowi atas istilah politik barunya itu ditujukan kepada publik. Padahal Jokowi telah berutang budi banyak kepada demokrasi. Melalui demokrasi, publik telah membuat Jokowi terpilih menjadi Presiden. Itulah sebab, saya menggunakan tanda tanya (?) dalam tulisan ini setelah kalimat “demokrasi kebablasan”. Continue reading

Advertisements

Diplomasi Indonesia Soal Papua/Papua Barat

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Perdebatan mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat kembali disinggung pada Sidang Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ke-71.

Pada sidang yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, dari 13-26 September tersebut, 7 pimpinan negara-negara Pasifik PBB yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) mendesak Indonesia agar melakukan dialog konstruktif. PBB pun diminta negara-negara MSG ikut turun tangan untuk memulai penyelidikan yang kredibel dan independen terkait pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Ketujuh negara yang angkat bicara tersebut adalah Republik Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Tonga, dan Palau, pada 23 September.

Mengenai desakan 7 negara tersebut, Indonesia melalui delegasinya, Nara Rakhmatia, langsung menggunakan hak jawabnya sehari kemudian (24 September). Dalam hak jawabnya itu, Nara dengan tegas meminta kepada kelompok negara-negara kecil itu untuk tidak menggunakan Sidang Umum PBB untuk melanggar kedaulatan negara lain. Bagi Nara, ketujuh negara Pasifik itu tidak memahami sejarah, situasi terkini, dan perkembangan HAM di Indonesia yang progresif. Untuk itu, Nara menuduh pernyataan ketujuh negara tersebut bernuansa politis dan mendukung gerakan separatis, yang akan bisa mengganggu ketertiban umum. Continue reading

One Year On, Jokowi’s Foreign Policy Still Lacks Purpose

By: Asrudin Azwar & Yohanes Sulaiman | The Jakarta Globe | October 13, 2015

Seorang prajurit Lanal Sabang berjaga di depan Kapal 'Silver Sea 2' dari Thailand di Pangkalan TNI AL Sabang, Pulau Sabang, Aceh, Senin (12/10)

An Indonesian Marine guards a Thai ship seized on suspicion of involvement in illegal fishing operations, in Subang, Aceh. (Antara Photo/Regina Safri)

This month marks the end of the Joko Widodo-Jusuf Kalla administration’s first year in office, which is a good moment to examine the effectiveness of the president’s policies. Joko’s foreign policy plans — supposedly guided by his vision of Indonesia’s role as a ‘Global Maritime Axis’ — had been particularly promising, but what has happened to them?

In his inauguration address last year, Joko stated that Indonesia, as the third-most populous democracy, the most populous Muslim-majority country and the largest economy in Southeast Asia, would keep pursuing the “free and active” foreign policy of old, but backed by stronger defensive capabilities. Continue reading

A Closer Look at President Joko Widodo’s First 100 Days in Office

viewpoint28-740x1024

Oleh Asrudin Azwar & Yohanes Sulaiman (Tulisan ini pernah dimuat koran The Jakarta Globe)  (JG Graphics/Josep Tri Ronggo).

When President Joko “Jokowi” Widodo was inaugurated, on Oct. 20, 2014, he was sworn in with high expectations. One hundred days on, however, a majority those who voted for him feel disappointed and betrayed with what his administration has so far accomplished.

Granted, it is very difficult — and unfair — to evaluate a government’s first 100 days in office, because such a short time frame makes it difficult for any president to accomplish a great deal. At the same time, the milestone is a good time to evaluate a newly appointed leader based on the decisions he has so far made. Continue reading