Bom Nuklir dan Tamatnya Imajinasi

roy

Oleh Asrudin Azwar

Ada satu pendekatan paling dominan dalam ilmu Hubungan Internasional (HI) yang simplistik menjelaskan realitas politik internasional, yakni realisme. Itu artinya realisme adalah pendekatan yang gampang menyederhanakan persoalan-persoalan yang terjadi dalam arena politik internasional.

Kita bisa melihat itu ketika kaum realisme membuat sejumlah kata kunci: kepentingan nasional adalah mutlak, perang adalah rasional, manusia adalah immoral, dan sistem internasional adalah anarkis. Untuk itu, menurut realis, solusinya pun simplistik: perimbangan kekuatan. Dengan begitu, kepemilikan senjata nuklir menjadi penting. Kalau negara-negara kuat sama-sama memiliki nuklir, senjata ini bisa difungsikan sebagai penangkal dan perdamaian di antara mereka bisa diciptakan.

Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang motor pendekatan realisme (neo-realisme), Kenneth N. Waltz , dalam tulisannya berjudul The Spread of Nuclear Weapons: More May Better bahwa, “semakin banyak negara nuklir, masa depan dunia akan jauh lebih menjanjikan.” Alasan Waltz adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet tetap akan mempertahankan keunggulannya dalam kepemilikan WMD dan bahwa penyebaran senjata nuklir akan mampu meningkatkan penahanan diri dan mencegah perang seperti di masa Perang Dingin. Continue reading

Advertisements

Iran, Antara Rouhani dan Zarif

rouhani-zarif_ll_2

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini pernah dimuat Koran Jawa Pos, 20 Januari 2016).

Memasuki tahun 2016 ini, Iran akhirnya berhasil menapaki babak baru dalam arena internasional. Di tengah perselisihannya dengan Arab Saudi, Iran justru dibebaskan dari sanksi ekonomi negara-negara besar selama 14 tahun lamanya. Berbarengan dengan dicabutnya sanksi ekonomi itu, Iran mengumumkan pembebasan lima warga Amerika Serikat, termasuk wartawan Washington Post Jason Rezaian, sebagai bagian dari pertukaran tawanan dengan AS.

Pencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran itu dilakukan setelah negara tersebut mematuhi perjanjian internasional untuk mengendalikan program nuklirnya. Sebagaimana diakui oleh Badan Energi Atom Perserikatan Bangsa-Bangsa (IAEA) pada 16 Januari 2016, bahwa Iran telah merampungkan segala langkah yang diperlukan untuk menerapkan kesepakatan nuklir. Kesepakatan nuklir itu terkait dengan pemangkasan jumlah sentrifugal dan membongkar reaktor air berat di dekat kota Arak, Iran.

Itu artinya, Iran telah menjalankan semua kesepakatan yang diminta kelompok negara-negara besar  (P5 + 1), yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina dan Rusia ditambah Jerman pada Juli 2015. Tak heran jika kemudian Amerika Serikat mencabut sanksi perbankan, baja, pengapalan, dan sanksi-sanksi lainnya atas Iran. Uni Eropa juga memulai proses pencabutan sanksi atas Iran. Continue reading

Mungkinkah Terjadi Perang Nuklir?

Nuklir Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat JakartaBeat.net, Rabu, 8 Januari 2014).

Sepanjang tahun 2013, isu nuklir tetap menjadi sorotan dunia internasional. Hal itu dapat dilihat dari isu kepemilikan nuklir Iran dan Korea Utara (Korut) yang terus menjadi atau dijadikan perhatian dunia internasional, khususnya oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Korut dan Iran, dinilai Barat masih berpotensi menimbulkan ancaman bagi dunia jika dibiarkan memiliki senjata nuklir.

Besarnya perhatian dan ketakutan Barat (AS) pada kepemilikan senjata nuklir Iran dan Korut, mendorong sebuah lembaga polling kenamaan di AS melakukan jajak pendapat terkait isu tersebut. Hasilnya, mayoritas warga AS menilai program nuklir Iran dan Korut bisa menjadi ancaman keamanan terbesar bagi negaranya.

Survei yang dilakukan oleh Gallup pada 7-10 Februari 2013 melalui wawancara telepon terhadap 1.015 warga AS dewasa (berusia 18 dan yang lebih tua), yang tersebar di 50 negara bagian AS dan District of Columbia, menunjukkan 83% publik AS mengatakan pengembangan senjata nuklir oleh Iran merupakan “ancaman kritis” bagi negaranya, dan 16% mengatakan itu “penting tapi tidak kritis.” Sementara hanya 1% saja yang menilai bukan merupakan “ancaman penting.”

Hasil survei Gallup juga memperlihatkan persepsi negatif publik AS terhadap ancaman nuklir Korut. Delapan puluh tiga persen dari responden mengatakan bahwa pengembangan senjata nuklir oleh Korut merupakan “ancaman penting” bagi AS, dan 14% mengatakan itu “penting tapi tidak kritis”, sementara tiga persen saja yang menyebut itu “tidak penting”. Sayangnya, survei Gallup dilakukan sebelum Korut melakukan uji coba nuklirnya yang ketiga pada 12 Februari 2013. Jika saja dilakukan sesudahnya, sangat mungkin jika hasil penelitian ini akan menunjukkan prosentase persepsi negatif yang lebih tinggi perihal ancaman nuklir Korut.

Penilaian negatif publik AS ini ternyata paralel dengan kabar terakhir dari perkembangan nuklir di Iran dan Korut. Korut misalnya, dilaporkan telah mengaktifkan reaktor nuklirnya. Dengan meneliti gambar satelit yang diambil pada 31 Agustus 2013, para ahli dari AS melihat dua kolom uap mengepul dari sebuah gedung, yang diyakini menyimpan turbin uap dan generator listrik reaktor. “Keberadaan uap mengindikasikan reaktor sedang atau segera dioperasikan,” demikian tulis Nick Hansen dan Jeffrey Lewis, dalam postingan di blog 38north.org (program Institut AS-Korea di Johns Hopkins School of Advanced International Studies).

Begitu pula dengan Iran. Meski perundingan nuklir dalam wadah P5+1 (AS, Inggris, China, Prancis, Rusia, dan Jerman, dengan Iran) di Jenewa pada November 2013, berhasil baik, tetapi tetap saja masih terdapat persoalan dalam hal trust. Meskipun Iran berhasil dibujuk untuk mengembangkan uranium secara terbatas dengan tidak memasang sentrifugal, namun pada kenyataan, Iran masih saja memperluas program nuklirnya melalui pemasangan ribuan sentrifugal generasi baru di reaktor nuklir Arak. Dengan ribuan sentrifugal ini, Iran dapat melakukan pengayaan uranium secara lebih cepat, tidak hanya untuk kebutuhan pembangkit listrik, namun juga untuk kepentingan persenjataan. Dengan siasat tersebut, tak mengherankan jika Iran menyebut hasil kesepakatan P5+1 sebagai kemenangan diplomasi mereka terhadap Barat.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, dengan tidak adanya perkembangan yang positif perihal nuklir Korut dan Iran, tampaknya bahaya perang nuklir akan terus menghantui dunia di sepanjang tahun 2014 dan tahun-tahun setelahnya. Tulisan ini tidak hendak mengulas persoalan nuklir Iran dan Korut secara khusus. Tetapi membahas mengenai bahaya senjata nuklir dan ancaman yang bisa ditimbulkannya. Dengan membahas hal itu, kita akan ketahui apakah nuklir Iran dan Korut seperti yang ditakutkan Barat bisa menimbulkan perang nuklir ataukah tidak. Continue reading

Menyingkap Motif Politik Luar Negeri Presiden Iran

Rowhani Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat Kolom Opini JaringNews, Jumat 11 Oktober 2013)

Terdapat tiga perkembangan positif dalam politik luar negeri Iran pasca kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad. Pertama, sejak Hassan Rowhani terpilih menjadi presiden Iran pada 14 Juni 2013, ia berjanji bahwa politik luar negeri Iran akan difokuskan pada upaya meredakan ketegangan yang menyelimuti masalah program nuklir Iran dengan negara-negara Barat.

Kedua, janji itu ditepati Rowhani ketika menghadiri pertemuan dengan negara-negara P5+1 (yang terdiri dari China, AS, Jerman, Inggris, Perancis, dan Rusia), pada Kamis (26/9) lalu. Pertemuan yang dilakukan di sela-sela Sidang Umum (SU) PBB di New York itu difokuskan untuk menyelesaikan masalah program nuklir Iran, yang sampai saat ini masih terkatung-katung. Pertemuan yang dihadiri Presiden Iran Hassan Rowhani, itu berjalan tidak begitu lama karena semua pihak yang hadir langsung bersepakat untuk segera menuntaskan masalah tersebut dalam tempo yang singkat. Rowhani sendiri menargetkan selesai dalam tempo satu tahun. Untuk menunjukkan keseriusan diplomasi Iran, Rowhani rencananya akan membawa proposal tentang nuklir Iran di pertemuan berikutnya pada 15-16 Oktober 2013 di Jenewa.

Ketiga, dapat dilihat ketika Presiden AS Barack Obama dan Presiden Iran Hassan Rowhani melakukan pembicaraan bersejarah melalui telepon, Jumat (27/9) waktu Amerika. Ini adalah pembicaraan pertama di antara kedua pemimpin negara sejak revolusi Islam 1979. Dalam percakapan telepon itu, Obama mengatakan dia dan Rowhani menyadari tantangan yang membentang di hadapan kedua negara dan akan terus membahasnya sampai tercapai kesepakatan atas program nuklir Iran. Rowhani juga mengonfirmasi pembicaraan telepon itu melalui akun Twitter kantor kepresidenan, “di pembicaraan telepon, Presiden Rowhani dan Presiden Barack Obama menyatakan keinginan politik bersama mereka untuk bisa memecahkan masalah nuklir sesegera mungkin.”

Berdasarkan ketiga hal tadi, banyak analis dan praktisi hubungan internasional, khsusunya di AS, yang kemudian menaruh harapan positif pada diri Rowhani. Mereka umumnya meyakini bahwa motif politik luar negeri Iran di era Rowhani akan jauh lebih moderat jika dibandingkan dengan presiden Iran sebelumnya, Ahmadinejad. Benarkah demikian?

Nada dan Gaya

President of International American Council, Majid Rafizadeh, dalam kolomnya di Al-Arabiya (27/9) yang berjudul Why Obama and Rowhani didn’t bump into each other, menyinggung dua hal yang membuat banyak pihak terkesima dengan karakter kepemimpinan Rowhani, yaitu nada (tone) dan gaya (style). Dalam konteks itu, Rowhani telah berhasil membuat suatu pembedaan penting dirinya dari pendahulunya, Ahmadinejad. Dan itu Rowhani tunjukkan ketika berpidato di hadapan MU PBB pada 24 September 2013. Continue reading

Ancaman Nuklir di Timur Tengah

Iran-Israel Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat Kolom Opini Koran Jakarta, Kamis 1 Desember 2011, hlm.4)

Konferensi yang membahas zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah baru saja selesai diselenggarakan di Wina, Austria, (21-22 November 2011). Konferensi yang diselenggarakan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) itu dihadiri negara-negara Arab dan Israel. Pembicaraan difokuskan pada bagaimana Timur Tengah dapat belajar dari pengalaman negara-negara yang telah menerapkan zona bebas senjata nuklir (NWFZ) seperti Afrika dan Amerika Latin.

Meskipun dalam forum itu suasana dilaporkan relatif tenang selama perdebatan berlangsung, terdapat dua hal penting yang telah membuat forum itu menjadi gagal. Pertama, Israel dengan tegas mengatakan keengganannya untuk menerapkan zona bebas senjata nuklir. Padahal Israel merupakan satusatunya negara yang memiliki senjata nuklir di kawasan Timur Tengah. Negara ini bahkan diduga memiliki sekitar 200 hulu ledak nuklir.

Sepertinya Israel tidak pernah tertarik untuk meratifi kasi atau mengakui kepemilikan atas senjata nuklirnya. Kedua, Iran pun yang diduga memiliki senjata nuklir justru melakukan boikot dengan menolak hadir dalam konferensi tersebut. Padahal IAEA beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan laporan tentang nuklir Iran, dan hasilnya menunjukkan bahwa Iran telah melakukan aktivitas yang mengarah pada pengembangan senjata nuklir. Akan tetapi, Iran selalu membantah dengan mengatakan aktivitas nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai seperti membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.

Pastinya, dengan tidak adanya iktikad baik dari Israel dan Iran untuk secara bersama-sama mengurangi atau meniadakan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah pada konferensi tersebut. Hal ini berdampak pada situasi yang justru menimbulkan dilema keamanan di sekitar kawasan Timur Tengah.

Penyebab

Dalam dunia yang tidak aman, ketika satu negara merasa terancam oleh nuklir negara lain, maka kepemilikan senjata nuklir adalah suatu keniscayaan sebagai cara untuk melindungi diri. Kawasan Timur Tengah saat ini berada pada situasi yang mirip seperti itu karena terdapatnya ancaman senjata nuklir yang ditimbulkan Israel dan Iran. Bahkan Duta besar Suriah, Bassam al-Sabbagh, mengatakan dalam konferensi bahwa kemampuan senjata nuklir Israel telah menimbulkan ancaman serius dan berkesinambungan.

Hal yang sama juga berlaku pada Iran. Pertanyaannya adalah, benarkah ancaman nuklir Israel terhadap Iran, dan Iran terhadap Israel, itu nyata (real). Para penganut konstruktivis hubungan internasional menjelaskan bahwa realitas senjata nuklir itu bukannya pada kemampuan membunuhnya yang menjadi masalah, namun konteks sosial yang telah memberi makna pada kemampuan senjata itu (Eby Hara, 2011), dan ini biasanya diciptakan oleh para pembuat kebijakan melalui peran pemikiran dan pengetahuan bersama atas realitas sosial. Continue reading