Hannah Arendt: Filsuf yang Lugu

hannah-arendt

Oleh Asrudin Azwar

Setelah sekian kali menonton film Hannah Arendt (2012, download film), filsuf Yahudi dan teoretikus politik jenius yang menjadi tersohor karena salah satu bukunya yang paling berpengaruh di abad 20 dan begitu saya kagumi, The Origins of Totalitarianism (1951), akhirnya saya tergerak untuk menuliskannya.

Film itu bertemakan biografi: mengupas Arendt, mulai dari yang ringan (kehidupan rumahtangganya) hingga sampai ke persoalan yang berat (politik). Namun bukan persoalan ringan itu yang ingin dikupas dalam tulisan ini, melainkan pembelaan Arendt atas Adolf Eichmann. Sebagaimana diketahui pada 1961, Arendt bersama Majalah The New Yorker pergi ke Yerusalem untuk meliput pengadilan atas Adolf Eichmann, birokrat Nazi yang didakwa mengarahkan pengiriman orang Yahudi ke kamp-kamp konsentrasi dalam Perang Dunia II. Liputan (artikel) itu kemudian diperluas dan diterbitkan menjadi buku pada 1963 dengan judul Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil.

Dalam liputannya itu, Arendt mengamati bahwa pada dasarnya Eichmann tidak punya motif apa pun untuk membunuh Yahudi. Hannah menemukan fakta bahwa Eichmaan bukanlah seorang anti-Semitis. Dia tidak pernah membenci apalagi membunuh seseorang karena keyahudian-nya. Alasan Eichmann untuk “merestui” pembunuhan massal itu murni alasan birokratis. Dia melakukan itu karena hukum memerintahkan demikian dan peraturan yang berlaku ketika itu. Continue reading

Demokrasi Kebablasan?

screenshot_2017-03-05-14-16-46

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan kontroversial. Katanya, demokrasi kita sudah kebablasan. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berpidato dalam pengukuhan pengurus DPP Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).

Bagi Jokowi, demokrasi yang kebablasan itu telah membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sebutnya lagi, penyimpangan praktik itu mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA, saling memaki dan menghujat, serta menjurus pada memecah belah bangsa kita. Karenanya, Jokowi kemudian memberikan solusi untuk menghadapi demokrasi yang kebablasan itu dengan penegakan hukum. Ia meminta aparat hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Hemat saya, istilah ini adalah sebuah penghianatan politik atas publik. Mengapa? Karena sasaran tembak Jokowi atas istilah politik barunya itu ditujukan kepada publik. Padahal Jokowi telah berutang budi banyak kepada demokrasi. Melalui demokrasi, publik telah membuat Jokowi terpilih menjadi Presiden. Itulah sebab, saya menggunakan tanda tanya (?) dalam tulisan ini setelah kalimat “demokrasi kebablasan”. Continue reading

Mencermati Kebijakan Luar Negeri Donald Trump

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan tidak pernah dimuat media manapun)

Ada yang menarik untuk dicermati dalam pidato pelatikan presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 20 Januari 2017. Dalam pidato yang berdurasi sekitar 17 menit, pria berusia 70 tahun itu berjanji kepada 800 ribu warga AS yang menyaksikan secara langsung, bahwa mereka akan selalu menjadi prioritas utama kebijakan yang dibuatnya, termasuk kebijakan di bidang perdagangan, pemberlakukan tarif pajak, imigrasi, hingga kebijakan luar negeri yang akan dibuat untuk memberikan manfaat bagi pekerja dan keluarga di AS.

Di antara kebijakan-kebijakan itu, hanya kebijakan luar negeri saja yang tidak disinggung Trump secara rinci. Padahal, kalau boleh saya istilahkan, presiden AS adalah presiden kebijakan luar negeri.

Dalam konteks ini, Trump hanya menyebut bahwa negeri Paman Sam akan tetap menjalin persahabatan dan niat baik dengan seluruh negara di dunia. Tetapi pada praktiknya, Trump menambahkan, hal itu harus dilakukan dengan menempatkan kepentingan AS sebagai prioritas. Continue reading

All Men Are Brothers

51uizoqihyl-_sy344_bo1204203200_51yepxom2zl-_sy344_bo1204203200_

Oleh Asrudin Azwar

Agama, kata Karen Armstrong dalam bukunya Twelve Steps to a Compassionate Life, adalah belas kasih. Yang dimaksud Armstrong dengan belas kasih adalah menanggungkan [sesuatu] bersama orang lain, menempatkan diri kita dalam posisi orang lain, untuk merasakan penderitaannya seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri, dan secara murah hati masuk ke dalam sudut pandangnya.

Itulah sebabnya Armstrong mamaknai belas kasih dalam istilah Konfusius: Kaidah Emas, yang meminta kita untuk melihat ke dalam hati kita sendiri, menemukan apa yang membuat kita tersakiti, dan kemudian menolak, dalam keadaan apa pun, untuk menimbulkan rasa sakit itu pada orang lain. Belas kasih, oleh karena itu, dapat didefinisikan sebagai sikap altruisme konsisten yang berprinsip.

Namun ironisnya, kini yang berkembang justru adalah apa yang penulis sebut sebagai “Kaidah Lumpur”. Kaidah ini bukannya membuat orang menjadi peka dalam melihat penderitaan orang lain. Tetapi sebaliknya, merasa bahagia jika melihat orang lain menderita. Bahkan kaidah ini telah membuat orang menjadi lebih destruktif dan senang menimbulkan rasa sakit pada diri orang lain: memukul dan membunuh. Continue reading

Diplomasi Indonesia Soal Papua/Papua Barat

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Perdebatan mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat kembali disinggung pada Sidang Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ke-71.

Pada sidang yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, dari 13-26 September tersebut, 7 pimpinan negara-negara Pasifik PBB yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) mendesak Indonesia agar melakukan dialog konstruktif. PBB pun diminta negara-negara MSG ikut turun tangan untuk memulai penyelidikan yang kredibel dan independen terkait pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Ketujuh negara yang angkat bicara tersebut adalah Republik Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Tonga, dan Palau, pada 23 September.

Mengenai desakan 7 negara tersebut, Indonesia melalui delegasinya, Nara Rakhmatia, langsung menggunakan hak jawabnya sehari kemudian (24 September). Dalam hak jawabnya itu, Nara dengan tegas meminta kepada kelompok negara-negara kecil itu untuk tidak menggunakan Sidang Umum PBB untuk melanggar kedaulatan negara lain. Bagi Nara, ketujuh negara Pasifik itu tidak memahami sejarah, situasi terkini, dan perkembangan HAM di Indonesia yang progresif. Untuk itu, Nara menuduh pernyataan ketujuh negara tersebut bernuansa politis dan mendukung gerakan separatis, yang akan bisa mengganggu ketertiban umum. Continue reading

Menolak Argumentasi HT/HTI

hizb1-530-300-1

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Pada Minggu 4 September 2016, ribuan massa dari Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas Islam lainnya, menggelar aksi menolak cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka mengimbau masyarakat untuk tidak memilih kembali Ahok pada Pilgub DKI yang akan berlangsung pada 2017 mendatang.

Massa yang beraksi tersebut juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Haram menentukan Pemimpin Kafir’. Jubir HTI, Muhammad Ismail Yusanto, dalam orasinya di depan seribuan massa pada Bundaran Patung Kuda Indosat bahkan menegaskan, “Kita menolak pemimpin kafir. Hal ini telah termuat pada Alquran. Ini bukan masalah SARA.” Selain itu, mereka juga mengkritik kebijakan Ahok, “kebijakan yang didesain Ahok itu tajam ke bawah akan tetapi tumpul ke atas. Yaitu melakukan penggusuran-penggusuran terhadap masyarakat mungil. Jika beliau konsisten kenapa Pulau G yang berdiri tanpa IMB tidak digusur”.

Untuk kritik HTI atas kebijakan Ahok, tentu ini bisa dibenarkan karena demokrasi sendiri menuntut publik untuk tetap bersikap kritis terhadap pemimpinnya agar bekerja sesuai dengan yang diamanatkan rakyat. Namun, sikap politik HTI untuk menolak pemimpin yang terpilih secara demokratis (Ahok) atas alasan kafir, tentu ini menjadi problematis. Tulisan ini dibuat sebagai respons penulis atas HT (HTI), dan ditujukan untuk mendekonstruksi tujuan politik HT (HTI) yang sangat problematis tersebut. Continue reading

Pesan untuk Aung San Suu Kyi

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Belum lama ini, tokoh demokrasi Myanmar dan juga peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi kembali mendapat sorotan dunia internasional. Sebabnya adalah karena pernyataannya yang menyebut “No one told me I’m going to be interviewed by a Muslim.”

Pernyataan yang tertulis di buku biografi berjudul “The Lady and The Generals: Aung San Suu Kyi and Burma’s Struggle for Freedom” yang ditulis oleh Peter Popham, jurnalis The Independent tersebut, dikeluarkan Suu Kyi karena ‘kehilangan kesabaran’ usai diwawancara presenter acara BBC Today, Mishal Husain.yang berdarah Pakistan, pada 2013 silam.

Dalam wawancara dengan Suu Kyi, Husain sebelumnya mempertanyakan sikap presiden Partai NLD tersebut, yang menolak mengecam sentimen anti-Islam dan pembantaian umat Muslim di Myanmar. Padahal sudah tiga tahun terakhir ini (2013-2016) etnis tersebut hidup sengsara dikamp pengungsi di Myanmar dan di berbagai negara. Itulah sebab, isu Rohingya menjadi sorotan ASEAN dan dunia internasional, apalagi sejak ribuan pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh sampai bisa terdampar di Aceh, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

Karena alasan itulah, menjadi wajar apabila ratusan aktivis di Indonesia melalui wadah Change.org mengeluarkan petisi kepada komite Nobel Perdamaian untuk mencabut hadiah Nobel yang diterima oleh Suu Kyi, pada tahun 2012. Continue reading