Tariq Ramadan

Tariq

Oleh Asrudin Azwar

Saya adalah seorang pemercaya yang kuat bahwa hanya orang-orang yang baik yang dapat menghasilkan karya-karya yang baik. Baik dalam arti memiliki nilai kemanusiaan dan moralitas yang tinggi. Baik dalam arti manfaatnya bagi umat.

Buat saya Tariq Ramadan memiliki kualifikasi sebabai figur Islam yang demikian. Penilaian saya ini tentu punya dasar. Itu bisa dilihat dari sejumlah karya dan aktivismenya.

Di lihat dari segi karyanya, seperti Islam: The Essentials; Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation; dan banyak lagi, Tariq nampak terlihat sebagai seorang yang lembut, manusiawi, dan memiliki bobot moral yang tinggi. Melalui pena-nya, Islam berhasil digambarkan sebagai agama yang jauh dari kesan gahar di tengah maraknya aksi fundamentalisme Islam.

Bahkan kalau boleh jujur karyanya tentang Nabi Muhammad, In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad, sempat membuat saya meneteskan air mata ketika membacanya. Di buku yang terbilang singkat itu, Tariq berhasil melukiskan sosok nabi dengan sangat indah. Jauh lebih indah dari cara Martin Lings melukiskan nabi dalam Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources. Tariq  menuntun kita untuk bercermin pada kemanusiaan dan keteladanan nabi mengenai persoalan-persoalan etika, sosial, dan pandangan hidup.

Karenanya menjadi tak heran, apabila sikap guru besar kajian Islam kontemporer di St Antony’s College, Oxford, Inggris, dan cucu dari pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hassan al-Banna, ini terhadap Barat dan pemikirannya, ia tetap bisa bersikap terbuka. Dengan lugas Tariq mengatakan, “tak semua yang berasal dari Arab itu Islamic, sebaliknya, tidak semua yang berasal dari Barat itu satanic”. Tariq pun menganjurkan ketika diwawancara The Guardian, “Islam and the west shouldn’t be at odds”.

Terkait tentang pemikiran, Tariq bahkan memasukkan kosakata kebebasan –kosakata yang kental dengan pemikiran Barat – sebagai agenda Islam, tetapi tidak melupakan pesan untuk melindungi diri dari permisiveness (serba boleh). Itulah sebab, ia menegaskan, “rasionalitas itu Islami, tapi rasionalisasi ekstrem tidak Islami”. Continue reading

Advertisements

“Blunder” Trump Tentang Yerusalem

Screenshot_2017-12-09-18-39-53-1

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini dimuat dalam kolom opini Koran Suara Pembaruan, Sabtu-Minggu/9-10 Desember 2017, hal. 16-17)

Pada Rabu (6/12) siang waktu Amerika Serikat (AS), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Diplomatic Reception Room, Gedung Putih, Washington DC, telah memberikan pidato yang kontroversial. Dalam pidatonya itu, Trump memberikan pengakuan resmi bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Trump juga menegaskan bahwa pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem akan segera diproses.

Sontak saja masyarakat internasional memberikan respons miring terhadap Trump. Trump dinilai banyak pihak telah melanggar sejumlah resolusi PBB, Trump juga dituding telah menyulut perang di Timur Tengah dan perang terhadap 1,5 miliar umat Muslim di dunia yang tentu saja tak akan menerima kota suci itu berada di bawah hegemoni Israel. Uni Eropa sendiri, yang merupakan sekutu tradisional Amerika, menentang keras langkah Trump tersebut dengan meminta, “dimulainya kembali proses perdamaian menuju solusi dua negara” dan “harus ditemukan suatu cara, melalui negosiasi, untuk menyelesaikan status Yerusalem sebagai ibukota masa depan kedua negara, sehingga aspirasi dari kedua belah pihak bisa terpenuhi”.

Dengan merujuk pada respons miring masyarakat internasional itu, maka langkah Trump ini dapat disebut sebagai blunder terbesar kebijakan luar negeri Amerika. Continue reading

Pesan untuk Suu Kyi

Pesan untuk Suu Kyi

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini pernah dimuat koran Suara Pembaruan, “Pesan untuk Suu Kyi”, Senin, 4 September 2017, hal. 12-13 )

Dunia internasional kembali mendapat kabar pedih tentang penderitaan warga Muslim Rohingya di Myanmar. Sekira 2.625 rumah telah dibakar di kawasan-kawasan mayoritas yang dihuni warga Muslim Rohingya di bagian barat laut Myanmar, pada pekan lalu. Serangan itu – merujuk data Lembaga Pengungsi PBB (UNHCR) – membuat 58.600 warga Muslim Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.

Data jumlah rumah yang dibakar itu telah diakui pemerintah negara tersebut pada hari Sabtu (2/9/2017). Meskipun pemerintah Myanmar menyalahkan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di balik pembakaran ribuan rumah, namun Human Rights Watch yang berbasis di New York, telah merilis citra satelit yang menunjukkan penghancuran total sebuah desa Muslim secara meluas dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar. Kebrutalan itu dilakukan sebagai upaya untuk memaksa warga Muslim Rohingya keluar dari Rakhine.

Meski kabar tentang kejahatan kemanusiaan terhadap warga Muslim Rohingya terus mendapat sorotan internasional, namun pemimpin de facto Myanmar yang juga peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi tetap tidak melakukan upaya apapun untuk menghentikannya. Ia bahkan membisu, diam seribu bahasa.

Karena alasan itulah, menjadi wajar apabila ratusan ribu rakyat Indonesia melalui wadah Change.org mengeluarkan petisi kepada komite Nobel Perdamaian untuk mencabut hadiah Nobel yang diterima oleh Suu Kyi tersebut. Continue reading

Bersatu dan Merdeka

image-32

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

17 Agustus 2017 ini, Indonesia merayakan ulang tahun (ultah) kemerdekaannya yang ke 72. Angka ini menunjukkan Indonesia telah merdeka lebih dari setengah abad. Tetapi lamanya kemerdekaan ini mengundang tanya besar? Dulu Bung Karno dalam pidatonya, “Lahirnya Pancasila”, pada 1 Juni 1945 pernah menanyakan, kita ini berani merdeka atau tidak?

Pertanyaan serupa seharusnya kita ajukan juga pada hari kemerdekaan yang ke 72 ini. Dan kalau mau jujur, semestinya kita semua bersepakat untuk menjawab tidak atas pertanyaan Bung Karno tersebut. Mengapa? Karena kemerdekaan menuntut rakyat dan tempatnya (tanah air) untuk bersatu. Perjuangan melawan kolonial tak akan membuahkan kemerdekaan, jika tak ada persatuan manusia dan tempatnya! Bung Karno sendiri pernah menegaskan, “dalam soal kebangsaan, orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. 

Tetapi kini yang terjadi justru sebaliknya. Kita bisa lihat itu pada Pilgub Jakarta 2017. Dalam pesta demokrasi di Jakarta itu, gesekan di antara masyarakat begitu mengakar. Masyarakat terpecah-belah. Enggan bersatu. Hal ini terjadi lantaran isu SARA kerap dijadikan senjata politik oleh aktor politik tertentu untuk memukul aktor politik lain yang menjadi lawan politiknya. Bahkan anggapan tentang pemimpin non-muslim sebagai kafir telah dijadikan dogma yang tak terbantahkan bagi sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia. Ahok bisa dijadikan contoh bagus tentang pengkafiran yang dimaksud itu.
Continue reading

Hannah Arendt: Filsuf yang Lugu

hannah-arendt

Oleh Asrudin Azwar

Setelah sekian kali menonton film Hannah Arendt (2012, download film), filsuf Yahudi dan teoretikus politik jenius yang menjadi tersohor karena salah satu bukunya yang paling berpengaruh di abad 20 dan begitu saya kagumi, The Origins of Totalitarianism (1951), akhirnya saya tergerak untuk menuliskannya.

Film itu bertemakan biografi: mengupas Arendt, mulai dari yang ringan (kehidupan rumahtangganya) hingga sampai ke persoalan yang berat (politik). Namun bukan persoalan ringan itu yang ingin dikupas dalam tulisan ini, melainkan pembelaan Arendt atas Adolf Eichmann. Sebagaimana diketahui pada 1961, Arendt bersama Majalah The New Yorker pergi ke Yerusalem untuk meliput pengadilan atas Adolf Eichmann, birokrat Nazi yang didakwa mengarahkan pengiriman orang Yahudi ke kamp-kamp konsentrasi dalam Perang Dunia II. Liputan (artikel) itu kemudian diperluas dan diterbitkan menjadi buku pada 1963 dengan judul Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil.

Dalam liputannya itu, Arendt mengamati bahwa pada dasarnya Eichmann tidak punya motif apa pun untuk membunuh Yahudi. Hannah menemukan fakta bahwa Eichmaan bukanlah seorang anti-Semitis. Dia tidak pernah membenci apalagi membunuh seseorang karena keyahudian-nya. Alasan Eichmann untuk “merestui” pembunuhan massal itu murni alasan birokratis. Dia melakukan itu karena hukum memerintahkan demikian dan peraturan yang berlaku ketika itu. Continue reading

Demokrasi Kebablasan?

screenshot_2017-03-05-14-16-46

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan kontroversial. Katanya, demokrasi kita sudah kebablasan. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berpidato dalam pengukuhan pengurus DPP Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).

Bagi Jokowi, demokrasi yang kebablasan itu telah membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sebutnya lagi, penyimpangan praktik itu mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA, saling memaki dan menghujat, serta menjurus pada memecah belah bangsa kita. Karenanya, Jokowi kemudian memberikan solusi untuk menghadapi demokrasi yang kebablasan itu dengan penegakan hukum. Ia meminta aparat hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Hemat saya, istilah ini adalah sebuah penghianatan politik atas publik. Mengapa? Karena sasaran tembak Jokowi atas istilah politik barunya itu ditujukan kepada publik. Padahal Jokowi telah berutang budi banyak kepada demokrasi. Melalui demokrasi, publik telah membuat Jokowi terpilih menjadi Presiden. Itulah sebab, saya menggunakan tanda tanya (?) dalam tulisan ini setelah kalimat “demokrasi kebablasan”. Continue reading

Mencermati Kebijakan Trump

Screenshot_2017-10-31-20-45-49-1-1

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini pernah dimuat dalam opini Koran Republika, 26 Januari 2017, hal. 6)

Ada yang menarik untuk dicermati dalam pidato pelatikan presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 20 Januari 2017. Dalam pidato yang berdurasi sekitar 17 menit, pria berusia 70 tahun itu berjanji kepada 800 ribu warga AS yang menyaksikan secara langsung, bahwa mereka akan selalu menjadi prioritas utama kebijakan yang dibuatnya, termasuk kebijakan di bidang perdagangan, pemberlakukan tarif pajak, imigrasi, hingga kebijakan luar negeri yang akan dibuat untuk memberikan manfaat bagi pekerja dan keluarga di AS.

Di antara kebijakan-kebijakan itu, hanya kebijakan luar negeri saja yang tidak disinggung Trump secara rinci. Padahal, kalau boleh saya istilahkan, presiden AS adalah presiden kebijakan luar negeri.

Dalam konteks ini, Trump hanya menyebut bahwa negeri Paman Sam akan tetap menjalin persahabatan dan niat baik dengan seluruh negara di dunia. Tetapi pada praktiknya, Trump menambahkan, hal itu harus dilakukan dengan menempatkan kepentingan AS sebagai prioritas. Continue reading