Mencermati Kebijakan Luar Negeri Donald Trump

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan tidak pernah dimuat media manapun)

Ada yang menarik untuk dicermati dalam pidato pelatikan presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 20 Januari 2017. Dalam pidato yang berdurasi sekitar 17 menit, pria berusia 70 tahun itu berjanji kepada 800 ribu warga AS yang menyaksikan secara langsung, bahwa mereka akan selalu menjadi prioritas utama kebijakan yang dibuatnya, termasuk kebijakan di bidang perdagangan, pemberlakukan tarif pajak, imigrasi, hingga kebijakan luar negeri yang akan dibuat untuk memberikan manfaat bagi pekerja dan keluarga di AS.

Di antara kebijakan-kebijakan itu, hanya kebijakan luar negeri saja yang tidak disinggung Trump secara rinci. Padahal, kalau boleh saya istilahkan, presiden AS adalah presiden kebijakan luar negeri.

Dalam konteks ini, Trump hanya menyebut bahwa negeri Paman Sam akan tetap menjalin persahabatan dan niat baik dengan seluruh negara di dunia. Tetapi pada praktiknya, Trump menambahkan, hal itu harus dilakukan dengan menempatkan kepentingan AS sebagai prioritas. Continue reading

President Obama’s Farewell Speech: Sebuah Catatan

Oleh Asrudin Azwar (catatan saya atas Pidato Perpisahan Presiden Barack Obama)

Pidato perpisahan PRESIDEN Barack Obama sebagai pemimpin negeri Paman Sam, pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu (11/1) WIB di Chicago, menurut hemat saya, sangat menggugah. Apalagi pidato perpisahan Obama itu telah disusun bersama stafnya selama berbulan-bulan. Ibarat masakan, pidato Obama ini telah disiapkan dengan matang.

Jadi wajar saja jika Obama berhasil membuat para pecintanya terkesima. Dalam pidato yang hampir satu jam lamanya itu Obama mengawalinya dengan ucapan terima kasih atas kesempatan berkomunikasi dengan rakyat yang telah membuat dirinya jujur dan terilhami. Ini adalah pembuka pidato yang sangat baik, mengingat Obama bisa menjadi presiden karena peran besar rakyatnya. Continue reading

Sisi Paradoks Intervensi AS

Syrian War Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat kolom opini Koran Media Indonesia, Sabtu 31 Agustus 2013, hal.6)

RENCANA Amerika Serikat (AS) untuk melakukan intervensi militer ke Suriah kian mendekati kenyataan. Keseriusan itu ditunjukkan AS dengan mengirimkan empat kapal perang perusak mereka ke perairan Suriah. Militer AS bahkan telah menentukan 50 target serangan. Serangan itu akan melibatkan rudal Tomahawk, yang dipersiapkan dari kapal perang yang ditempatkan di Laut Mediterania (Reuters, 28/8).

Rencana mengenai intervensi AS ke Suriah itu mengemuka setelah keluar kabar bahwa rezim Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia dalam konflik melawan oposisi pada 21 Agustus lalu. Akibat serangan senjata kimia itu sekitar 1.729 warga sipil tewas dan 6.000 lainnya mengalami gangguan pernapasan.
Untuk memuluskan rencana intervensi militer AS tersebut, Presiden Barack Obama mulai menghubungi sekutunya untuk menjaring dukungan. Hasilnya Turki, Inggris, dan Prancis menyatakan siap membantu menyerang Suriah.

Jika merujuk ke niatan intervensi militer ke Suriah, tampak jelas terlihat alasan humanitarian di dalamnya. Namun, isu intervensi militer untuk kemanusiaan itu sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan oleh para ahli dan praktisi hubungan internasional. Perdebatan itu menyangkut absah atau tidaknya sebuah intervensi dilakukan karena sifatnya yang melanggar kedaulatan.

Penerapan R2P

Ide untuk melakukan intervensi militer untuk kemanusiaan oleh AS bukanlah hal baru. Sebelumnya intervensi NATO yang dipimpin AS pernah dilakukan di Kosovo (1999), Irak (2003), dan Libia (2011). Namun, di antara ketiga aksi intervensi itu, Libia dinilai yang paling absah. Continue reading

Merkantilisme Obama

Obama2012_sotu Oleh Asrudin (Tulisan dimuat Kolom Opini Koran Sinar Harapan, 21 Februari 2013, h. 4)

Dalam state of the union address (12/2), Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menyampaikan sejumlah persoalan krusial AS yang harus diselesaikan pemerintahannya.

Sesuai prediksi para pengamat politik dan seperti yang pernah disampaikan Obama pada pelantikan dirinya sebagai presiden AS yang kedua kali pada 21 Januari, persoalan ekonomi dan pengangguran yang menjadi keprihatinan kebanyakan warga AS, akan menjadi agenda kerja utama pemerintahannya.

Untuk mengatasinya, Obama mendesak anggota Kongres dari Partai Republik dan Partai Demokrat agar ikut bekerja sama, mendorong ekonomi dengan memperkuat dan memperbesar jumlah kelas menengah, membangun kembali infrastruktur Amerika, serta meningkatkan sektor manufaktur.

Dalam menjalankan kebijakan luar negeri pun, masalah ekonomi tetap dijadikan perhatian utama. Obama akan melakukan pengetatan anggaran dalam hal penempatan pasukan AS di luar negeri sebagai cara mengurangi beban pengeluaran negara.

Untuk merealisasikannya, Obama mempercepat proses penarikan mundur pasukan AS dari Afghanistan, dan menyerahkan sepenuhnya masalah keamanan pada pasukan Afghanistan, yang rencananya akan diselesaikan secara menyeluruh di wilayah tersebut pada 2014.

Hal serupa berlaku pula pada kebijakan luar negeri lain seperti isu Korea Utara. Meskipun Obama dalam pidatonya menyinggung tentang program pelucutan senjata nuklir Korut, sesungguhnya hal itu merupakan strategi untuk mengalihkan kepentingan Amerika dari kawasan Timur Tengah ke kawasan Asia-Pasifik. Hal itu dilakukan Obama karena kawasan Asia Pasifik saat ini dinilai sangat vital bagi kepentingan ekonomi AS.

Dengan disinergikannya kepentingan ekonomi dalam negeri dengan masalah kebijakan luar negeri AS, sebagaimana dikatakan Obama dalam pidatonya hal ini menunjukkan Obama telah menerapkan sebuah kebijakan yang oleh Daniel Drezner (Profesor Politik Internasional dari Tufts University) disebut sebagai “Obama’s Mercantilist” dalam tulisannya di blog Foreign Policy (14/2).

Negara Kuat

Dalam literatur ekonomi politik internasional, merkantilisme adalah sebuah mazhab pemikiran yang menggambarkan pandangan dunia pemimpin politik dalam membangun negara modern. Mereka berpendapat aktivitas ekonomi seharusnya tunduk dan memiliki tujuan utama membangun negara yang kuat. Dengan kata lain, ekonomi adalah alat politik dasar bagi kekuasaan politik.

Merkantilisme cenderung melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang saling bertentangan, daripada sebagai wilayah kerja sama dan saling menguntungkan. Singkatnya, persaingan ekonomi antarnegara adalah permainan zero-sum di mana keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain (Jackson & Sorensen, 1999). Continue reading

Politik Luar Negeri Obama Periode 2

Asrudin2 Oleh Asrudin (Tulisan ini muat Kolom Opini Koran Jurnal Nasional, Jum’at 25 Jan 2013, hlm. 6).

ADA yang menarik untuk disorot dalam pidato inaugurasi pelatikan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, untuk yang kedua kali, 21 Januari 2013, terkait agenda politik luar negerinya. Dalam pidatonya itu, Obama menjanjikan aliansi yang kuat bagi seluruh negara di dunia. Obama pun berkomitmen menjamin keamanan tanpa memicu peperangan.

Terkait komitmen yang dimaksud, Obama menyinggung isu berakhirnya Perang Irak dan penarikan mundur pasukan Afganistan adalah bentuk kebijakan menghindari peperangan yang abadi. Sebelumnya, saat bertemu Presiden Afganistan, Hamdi Karzai, di Gedung Putih (11/1), Obama mengumumkan bahwa dirinya akan mempercepat penarikan mundur seluruh pasukan AS dari Afganistan. Setidaknya terdapat 66 ribu pasukan AS yang akan ditarik dari Afganistan, 2014 mendatang. Setelah itu, Obama hanya akan memfungsikan pasukan AS sebagai pelatih militer Afganistan.

Selain ingin mengakhiri peperangan, Obama beralasan percepatan penarikan pasukan AS dilakukan karena kemampuan militer Afganistan dinilai telah mengalami kemajuan signifikan. Ia juga mengklaim kelompok militan Taliban di Afganistan telah berhasil dipukul mundur oleh gabungan pasukan koalisi NATO dan militer Afganistan.

Merujuk pada hal itu, Obama tampaknya sudah mulai melepaskan ambisi kekuasaan regional di kawasan Timur Tengah dan kembali ke strategi lama, yakni offshore balancing. Strategi ini pernah diterapkan sebagai salah satu unsur pokok kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah selama sebagian besar periode Perang Dingin.

Offshore Balancing

Sejak peristiwa serangan teroris 11 September 2001, AS di era pemerintahan George W Bush telah menempatkan tentaranya dalam jumlah sangat besar di kawasan Timur Tengah, termasuk di Afganistan. Langkah ini dinilai banyak pakar kebijakan luar negeri AS sebagai salah arah. Dampaknya justru bukan mengurangi efek terorisme, malah membesarkannya.

Selain itu, kebijakan tersebut juga telah membuat hubungan AS dengan sekutu-sekutunya, Eropa dan Arab, terganggu. Dan alasan penempatan pasukan di Timur Tengah untuk mengamankan Israel pun sudah tidak relevan mengingat militer Israel yang cukup kuat dan deterensi nuklirnya yang kokoh sehingga tidak ada satu negara pun, termasuk Iran, berani menyerang Israel secara terbuka. Continue reading

Mencermati Politik Luar Negeri Obama di Asia Pasifik

barack-obama-darwin Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat Kolom Opini Koran Tempo, Rabu 23 November 2011, hlm. A11).

Ada yang menarik untuk dianalisis dari hasil kunjungan Presiden Barack Obama ke Australia, yakni tentang komitmen politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Di Darwin, Australia, pada Kamis, 17 November lalu, Obama dalam pidatonya mengatakan, “Amerika adalah kekuatan Asia-Pasifik, dan kami di sini untuk tinggal. ”Komitmen ini dikatakan Obama sehari setelah Amerika-Australia sepakat untuk menempatkan 2.500 marinir AS mulai tahun depan (2012) di pangkalan militer Darwin.

Penempatan pasukan di Darwin adalah yang ketiga di kawasan Pasifik setelah pangkalan militer AS di Guam dan Okinawa, Jepang. Mengingat ketiga kawasan ini secara geografis melingkari wilayah Cina, wajarlah bila banyak pihak pada umumnya, dan Cina pada khususnya, menganggap hal ini sebagai taktik politik luar negeri AS untuk mengisolasi Cina di kawasan Asia-Pasifik.

Tapi Obama menyangkal tuduhan-tuduhan tersebut dengan mengatakan, “Kami tidak takut dan tidak mengisolasi Cina.” Sangkalan Obama ini seakan ingin menegaskan politik luar negeri AS yang lebih mengedepankan pendekatan idealisme politik daripada realisme politik di kawasan Asia-Pasifik. Artinya, AS tidak bermaksud melakukan politik isolasi terhadap Cina (realisme politik). Karena, selain marinir, kata Obama, Angkatan Udara AS juga secara rutin akan melakukan penerbangan di Australia untuk merespons bencana alam dan masalah kemanusiaan secara efektif (idealisme politik).

Politik Luar Negeri Obama

Ciri utama politik luar negeri AS sejak 1940-an hingga kini dibentuk oleh dua tradisi besar dalam ilmu hubungan internasional, yaitu realisme politik dan idealisme politik.

Tradisi realisme politik berkembang di era Perang Dingin, di mana tujuan utamanya adalah untuk melakukan politik pembendungan terhadap Uni Soviet, yang dinilai membahayakan supremasi kekuasaan AS di dunia. Sementara itu, tradisi idealism politik berkembang pada era pasca-Perang Dingin, di mana tujuan utama politik luar negeri AS diarahkan untuk melakukan ekspansi kebebasan/demokrasi ke seluruh penjuru dunia. Continue reading