“Blunder” Trump Tentang Yerusalem

Screenshot_2017-12-09-18-39-53-1

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini dimuat dalam kolom opini Koran Suara Pembaruan, Sabtu-Minggu/9-10 Desember 2017, hal. 16-17)

Pada Rabu (6/12) siang waktu Amerika Serikat (AS), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Diplomatic Reception Room, Gedung Putih, Washington DC, telah memberikan pidato yang kontroversial. Dalam pidatonya itu, Trump memberikan pengakuan resmi bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Trump juga menegaskan bahwa pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem akan segera diproses.

Sontak saja masyarakat internasional memberikan respons miring terhadap Trump. Trump dinilai banyak pihak telah melanggar sejumlah resolusi PBB, Trump juga dituding telah menyulut perang di Timur Tengah dan perang terhadap 1,5 miliar umat Muslim di dunia yang tentu saja tak akan menerima kota suci itu berada di bawah hegemoni Israel. Uni Eropa sendiri, yang merupakan sekutu tradisional Amerika, menentang keras langkah Trump tersebut dengan meminta, “dimulainya kembali proses perdamaian menuju solusi dua negara” dan “harus ditemukan suatu cara, melalui negosiasi, untuk menyelesaikan status Yerusalem sebagai ibukota masa depan kedua negara, sehingga aspirasi dari kedua belah pihak bisa terpenuhi”.

Dengan merujuk pada respons miring masyarakat internasional itu, maka langkah Trump ini dapat disebut sebagai blunder terbesar kebijakan luar negeri Amerika. Continue reading

Advertisements

Mencermati Kebijakan Trump

Screenshot_2017-10-31-20-45-49-1-1

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini pernah dimuat dalam opini Koran Republika, 26 Januari 2017, hal. 6)

Ada yang menarik untuk dicermati dalam pidato pelatikan presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 20 Januari 2017. Dalam pidato yang berdurasi sekitar 17 menit, pria berusia 70 tahun itu berjanji kepada 800 ribu warga AS yang menyaksikan secara langsung, bahwa mereka akan selalu menjadi prioritas utama kebijakan yang dibuatnya, termasuk kebijakan di bidang perdagangan, pemberlakukan tarif pajak, imigrasi, hingga kebijakan luar negeri yang akan dibuat untuk memberikan manfaat bagi pekerja dan keluarga di AS.

Di antara kebijakan-kebijakan itu, hanya kebijakan luar negeri saja yang tidak disinggung Trump secara rinci. Padahal, kalau boleh saya istilahkan, presiden AS adalah presiden kebijakan luar negeri.

Dalam konteks ini, Trump hanya menyebut bahwa negeri Paman Sam akan tetap menjalin persahabatan dan niat baik dengan seluruh negara di dunia. Tetapi pada praktiknya, Trump menambahkan, hal itu harus dilakukan dengan menempatkan kepentingan AS sebagai prioritas. Continue reading

Diplomasi Indonesia Soal Papua/Papua Barat

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Perdebatan mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat kembali disinggung pada Sidang Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ke-71.

Pada sidang yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, dari 13-26 September tersebut, 7 pimpinan negara-negara Pasifik PBB yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) mendesak Indonesia agar melakukan dialog konstruktif. PBB pun diminta negara-negara MSG ikut turun tangan untuk memulai penyelidikan yang kredibel dan independen terkait pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Ketujuh negara yang angkat bicara tersebut adalah Republik Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Tonga, dan Palau, pada 23 September.

Mengenai desakan 7 negara tersebut, Indonesia melalui delegasinya, Nara Rakhmatia, langsung menggunakan hak jawabnya sehari kemudian (24 September). Dalam hak jawabnya itu, Nara dengan tegas meminta kepada kelompok negara-negara kecil itu untuk tidak menggunakan Sidang Umum PBB untuk melanggar kedaulatan negara lain. Bagi Nara, ketujuh negara Pasifik itu tidak memahami sejarah, situasi terkini, dan perkembangan HAM di Indonesia yang progresif. Untuk itu, Nara menuduh pernyataan ketujuh negara tersebut bernuansa politis dan mendukung gerakan separatis, yang akan bisa mengganggu ketertiban umum. Continue reading

A Closer Look at President Joko Widodo’s First 100 Days in Office

viewpoint28-740x1024

Oleh Asrudin Azwar & Yohanes Sulaiman (Tulisan ini pernah dimuat koran The Jakarta Globe)  (JG Graphics/Josep Tri Ronggo).

When President Joko “Jokowi” Widodo was inaugurated, on Oct. 20, 2014, he was sworn in with high expectations. One hundred days on, however, a majority those who voted for him feel disappointed and betrayed with what his administration has so far accomplished.

Granted, it is very difficult — and unfair — to evaluate a government’s first 100 days in office, because such a short time frame makes it difficult for any president to accomplish a great deal. At the same time, the milestone is a good time to evaluate a newly appointed leader based on the decisions he has so far made. Continue reading