Demokrasi Kebablasan?

screenshot_2017-03-05-14-16-46

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan kontroversial. Katanya, demokrasi kita sudah kebablasan. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berpidato dalam pengukuhan pengurus DPP Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).

Bagi Jokowi, demokrasi yang kebablasan itu telah membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sebutnya lagi, penyimpangan praktik itu mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA, saling memaki dan menghujat, serta menjurus pada memecah belah bangsa kita. Karenanya, Jokowi kemudian memberikan solusi untuk menghadapi demokrasi yang kebablasan itu dengan penegakan hukum. Ia meminta aparat hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Hemat saya, istilah ini adalah sebuah penghianatan politik atas publik. Mengapa? Karena sasaran tembak Jokowi atas istilah politik barunya itu ditujukan kepada publik. Padahal Jokowi telah berutang budi banyak kepada demokrasi. Melalui demokrasi, publik telah membuat Jokowi terpilih menjadi Presiden. Itulah sebab, saya menggunakan tanda tanya (?) dalam tulisan ini setelah kalimat “demokrasi kebablasan”. Continue reading

Diplomasi Indonesia Soal Papua/Papua Barat

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Perdebatan mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat kembali disinggung pada Sidang Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ke-71.

Pada sidang yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, dari 13-26 September tersebut, 7 pimpinan negara-negara Pasifik PBB yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) mendesak Indonesia agar melakukan dialog konstruktif. PBB pun diminta negara-negara MSG ikut turun tangan untuk memulai penyelidikan yang kredibel dan independen terkait pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Ketujuh negara yang angkat bicara tersebut adalah Republik Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Tonga, dan Palau, pada 23 September.

Mengenai desakan 7 negara tersebut, Indonesia melalui delegasinya, Nara Rakhmatia, langsung menggunakan hak jawabnya sehari kemudian (24 September). Dalam hak jawabnya itu, Nara dengan tegas meminta kepada kelompok negara-negara kecil itu untuk tidak menggunakan Sidang Umum PBB untuk melanggar kedaulatan negara lain. Bagi Nara, ketujuh negara Pasifik itu tidak memahami sejarah, situasi terkini, dan perkembangan HAM di Indonesia yang progresif. Untuk itu, Nara menuduh pernyataan ketujuh negara tersebut bernuansa politis dan mendukung gerakan separatis, yang akan bisa mengganggu ketertiban umum. Continue reading

Menolak Argumentasi HT/HTI

hizb1-530-300-1

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun)

Pada Minggu 4 September 2016, ribuan massa dari Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas Islam lainnya, menggelar aksi menolak cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka mengimbau masyarakat untuk tidak memilih kembali Ahok pada Pilgub DKI yang akan berlangsung pada 2017 mendatang.

Massa yang beraksi tersebut juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Haram menentukan Pemimpin Kafir’. Jubir HTI, Muhammad Ismail Yusanto, dalam orasinya di depan seribuan massa pada Bundaran Patung Kuda Indosat bahkan menegaskan, “Kita menolak pemimpin kafir. Hal ini telah termuat pada Alquran. Ini bukan masalah SARA.” Selain itu, mereka juga mengkritik kebijakan Ahok, “kebijakan yang didesain Ahok itu tajam ke bawah akan tetapi tumpul ke atas. Yaitu melakukan penggusuran-penggusuran terhadap masyarakat mungil. Jika beliau konsisten kenapa Pulau G yang berdiri tanpa IMB tidak digusur”.

Untuk kritik HTI atas kebijakan Ahok, tentu ini bisa dibenarkan karena demokrasi sendiri menuntut publik untuk tetap bersikap kritis terhadap pemimpinnya agar bekerja sesuai dengan yang diamanatkan rakyat. Namun, sikap politik HTI untuk menolak pemimpin yang terpilih secara demokratis (Ahok) atas alasan kafir, tentu ini menjadi problematis. Tulisan ini dibuat sebagai respons penulis atas HT (HTI), dan ditujukan untuk mendekonstruksi tujuan politik HT (HTI) yang sangat problematis tersebut. Continue reading

Menstabilkan Krisis di Semenanjung Korea

korut

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini tidak pernah dimuat media manapun).

Pada Kamis 20 Agustus 2015, dunia sempat digemparkan dengan kabar bahwa Pemerintah Korea Utara (Korut) menembakkan sebuah roket ke wilayah perbatasan Korea Selatan (Korsel). Merespons serangan tersebut, Pemerintah Korsel juga langsung membalasnya dengan menembakkan puluhan roket ke wilayah perbatasan Korut.

Pemerintah Korut beralasan bahwa penembakan itu mesti dilakukan lantaran merasa terganggu dengan digelarnya latihan gabungan antara militer Korsel dan Amerika Serikat (AS). Oleh sebab itu, Korut menebar ancaman dengan menembakkan sebuah roket ke perbatasan Korsel. Tak hanya itu, Korut juga mengancam akan melakukan serangan ke Korsel dengan mempersiapkan pasukan khususnya untuk dikerahkan menuju garis depan dengan menggunakan kapal-kapal amfibi.

Beruntung, Korut-Korsel akhirnya bisa menahan diri dengan mengirim delegasinya satu sama lain untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Hasilnya, kedua Negara sepakat untuk meredakan ketegangan menyusul hasil yang didapatkan dari dialog damai yang dilakukan delegasi kedua Negara, sejak tanggal 22 Agustus. Korsel melalui presidennya Park Geun-hye berjanji akan berhenti menyiarkan propaganda anti-Korut. Sementara itu, Korut juga meminta maaf atas peluncuran serangan roket pertama. Negeri pimpinan Kim Jong-un itu juga bersedia minta maaf atas penanaman ranjau darat di Zona Demiliterisasi Korea (DMZ) yang melukai dua prajurit Korsel. Dengan kesepakatan yang demikian, maka kedua Korea batal untuk berperang.

Tapi apakah krisis di semenanjung Korea tak akan terjadi lagi ke depannya hanya dengan kesepakatan yang demikian. Jawabannya tentu saja tidak. Kita tahu, bahwa sejak Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada 1953, perjanjian yang secara resmi mengakhiri perang itu tidak pernah ditandatangani. Itulah sebabnya mengapa semenanjung Korea sampai sekarang tetap menjadi salah satu titik panas paling berbahaya di dunia. Itu artinya, krisis di semenanjung Korea akan terus berlangsung. Continue reading