News

 Situs Islam Moderat Ikut Jadi Sasaran, Pemerintah Diminta Tidak Asal Blokir

(Selasa, 31 Maret 2015 | 20:38 WIB, kompas.com)

untitled

JAKARTA, KOMPAS.com  Pengamat hubungan internasional Asrudin Azwar meminta agar pemerintah tidak asal memblokir situs yang dianggap mengandung paham radikalisme. Menurut Azwar, tidak semua situs yang diblokir tersebut mengandung paham radikal.

“Saya sayangkan pemerintah memblokir semua situs itu. Seharusnya pemerintah mengkaji lebih dulu satu per satu situs sebelum diblokir,” ujar Azwar saat ditemui seusai diskusi di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).

Menurut Azwar, Muslimdaily.net, salah satu situs yang ikut diblokir oleh pemerintah, sebenarnya adalah situs dengan paham Islam moderat. Bahkan, menurut dia, situs tersebut sampai-sampai mengunggah semua artikelnya melalui jejaring sosial Twitter. Menurut Azwar, hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa situs tersebut tidak mengandung paham radikal.

“Ini catatan bagi pemerintah agar tidak serampangan. Seolah-olah pemerintah seperti mengalami fobia, atau ketakutan yang berlebihan terhadap paham radikalisme,” kata Azwar.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, saat ditemui, Senin (30/3/2015), membenarkan adanya pemblokiran situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme. Pemblokiran dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Ia mengatakan, apabila permintaan disampaikan langsung oleh BNPT maka hampir pasti situs-situs itu terkait dengan radikalisme dan terorisme. Berikut 19 situs yang dipermasalahkan:

1. Arrahmah.com
2. Voa-islam.com
3. Ghur4ba.blogspot.com
4. Panjimas.com
5. Thoriquna.com
6. Dakwatuna.com
7. Kalifahmujahid.com
8. An-najah.net
9. Muslimdaily.net
10. Hidayatullah.com
11. Salam-online.com
12. Aqlislamiccenter.com
13. Kiblat.net
14. Dakwahmedia.com
15. Muqawamah.com
16. Lasdipo.com
17. Gemaislam.com
18. Eramuslim.com
19. Daulahislam.com

_______________

Paham Radikalisme di Indonesia Dinilai Berkembang di Masa Pemerintahan SBY

(Selasa, 31 Maret 2015 | 17:19 WIB, Kompas.Com)

JAKARTA, KOMPAS.com – Berkembangnya paham-paham radikal seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia, dinilai tumbuh pesat sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sikap pemerintah yang dianggap salah dalam menyikapi kelompok yang dianggap sesat, dianggap memberikan pembenaran untuk melakukan kekerasan.

“ISIS di Tanah Air adalah akumulasi dari gerakan radikalisme sebelumnya. Di pemerintahan SBY, melalui Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan bahwa kelompok Ahmadiyah dan Syiah sebagai kelompok sesat,” ujar pengamat hubungan internasional Asrudin Azwar dalam sebuah diskusi di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).

Menurut Azwar, pemerintah yang terus-menerus menekan kelompok Ahmadiyah dan Syiah, secara tidak langsung membangkitkan semangat organisasi militan untuk membasmi kelompok minoritas tersebut. Menurut dia, semangat militan yang semakin tumbuh tersebut menyebabkan munculnya kembali keinginan untuk membentuk negara Islam di Indonesia.

Atas alasan itulah, paham ISIS untuk mendirikan negara Islam dapat diterima beberapa kelompok radikal yang sudah ada sebelumnya di Indonesia.

“Bisa jadi, anggota Hizbut Tahrir dan NII ingin cepat wujudkan negara Islam. Mereka melihat ada harapan untuk mendirikan negara Islam melalui ISIS, maka mereka berangkat ke sana,” kata Azwar.

Pengamat sosial Karyono Wibowo mengatakan, sekecil apa pun, gerakan radikalisme yang tidak sesuai asas dan ideologi negara memang harus ditumpas. Namun, menurut dia, caranya tidak bisa sekadar represif, atau secara militeristik. Menurut Karyono, cara-cara militeristik memang cukup berhasil digunakan pada zaman orde baru. Namun, cara tersebut rawan digunakan penguasa untuk mematikan lawan-lawan politik.

“Cara yang paling bisa untuk dilakukan adalah dengan memperkuat sistem ketahanan nasional dan ideologi bangsa. Selain itu, melalui pendekatan-pendekatan yang lebih sistematis,” ujar Karyono.

_______________

Ini Penyebab Berkembangnya Radikalisasi ISIS di Indonesia

 SELASA, 31 MARET 2015 , 16:17:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN | rmol.co

RMOL. Perkembangan kelompok radikal Indonesia sudah ada sejak dulu. Namun, dalam perkembangannya jaringan tersebut kadang hilang dan timbul kembali.

Begitu dikatakan pengamat Hubungan Internasional, Asrudin Azwar dalam diskusi di Gedung Joang 45, jalan Menteng 31, Jakarta Pusat, Selasa (31/3).

Diera Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kelompok fundamentalis islam di indonesia mendapat angin segar tatkala menteri agama Suryadharma Ali mengumkan kelompok Syiah dan Ahmadiah merupakan aliran sesat.

“Ini memicu kelompok lain menyingkirkan kelompok minoritas Ahmadiyah dan Syiah. Apalagi di Indonesia ada gerakan islam fundamentalis yang menginginkan berdirinya negara islam misal Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) dan Negara Islam Indonesia (NII),” jelasnya.

Menurut dia, dengan adanya kelompok yang mendirikan negara islam di Suriah dan Irak, para fundamental tersebut mendapat tempat untuk melanjutkan perjuangannya.

Disamping itu, berkembangnya radikalisasi ISIS di indonesia, dan ikut berjuang bersama kelompok tersebut dikarenakan absennya peran negara dalam pencegahan munculnya idiologi pendirian negara islam

“Mereka melihat ada harapan dirikan negara islam melalui isis, maka mereka berangkat ke sana (Suriah dan Irak)” pungkas Azwar. [sam]

_______________

Pengamat: Asal-usul ISIS di Indonesia Masih Misteri

(Selasa, 31 Maret 2015 | 17:43 WIB, viva.co.id)

VIVA.co.id – Pengamat hubungan internasional, Asrudin Azwar, menilai asal-usul kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia masih teka-teki. Belum diketahui pasti bagaimana mereka masuk ke Indonesia, begitu juga orang atau kelompok yang mendanai.

“ISIS ibarat puzzle (permainan bongkar-pasang/teka-teki) yang sangat sulit dipecahkan. Di Google tidak ditemukan jawaban memuaskan dan objektif,” kata Asrudin dalam sebuah forum diskusi tentang bahaya ISIS di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2015.

Namun, berkembangnya ISIS di Irak dan Suriah, kata Asrudin, karena ada dua peristiwa politik besar di kawasan Timur Tengah. Pertama, invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Invasi itu dilatarbelakangi tuduhan Amerika bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal.

Latar belakang kedua ialah peristiwa politik Arab Spring. Arab Spring adalah istilah untuk kebangkitan dunia Arab atau pemberontakan yang dimulai di Tunisia pada Desember 2010.

Arab Spring menjalar ke Libya, Aljazair, Mesir, Lebanon, Yordania, Mauritania, Sudan, Oman, Arab Saudi, Maroko, Yaman, Irak, Bahrain, Kuwait, Sahara Barat, dan Suriah.

Pemberontakan itu untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan berkuasa sebelumnya. Beberapa pemimpinnya digulingkan dengan cara kudeta berdarah, yang lain sedang berlangsung dan beberapa sudah berhenti.

Menurut Asrudin, berkembangnya ISIS tak lepas dari kegagalan negara-negara itu menciptakan kemakmuran untuk rakyatnya. Rakyat kemudian mencari cara sendiri untuk menciptakan kemakmuran.

“ISIS berkembang di Irak dan Suriah karena kegagalan negara. Karena ada iming-iming uang yang besar kalau gabung ke ISIS,” ujar Asrudin. (ase)

_______________

Pengamat: ISIS Jadi Alternatif Anggota NII untuk Mendirikan Negara Islam

(Rabu, 1 April 2015 07:37 WIB, tribunnews.com)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik internasional Asrudin Azwar menilai, adanya Islamic State Irak and
Syiriah (ISIS) dimanfaatkan oleh anggota Negara Islam Indonesia (NII). Menurutnya, melalui ISIS membuat anggota
NII dapat mempercepat cita-cita mendirikan negara Islam.

“Di Indonesia ada gerakan Islam fundamentalis yang menginginkan berdirinya negara Islam misal HTI dan NII. Mereka
melihat ada harapan mendirikan negara Islam melalui ISIS,” kata Asrudin dalam diskusi bertema ‘Meningkatkan
Ketahanan Nasional Dalam Menangkal Bahaya ISIS‘ di Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Asrudin menuturkan, tentu anggota NII maupun HTI melihat momentum dengan adanya ISIS tersebut. Karena menurutnya
baik NII maupun HTI memiliki kesepahaman sama-sama ingin mendirikan negara Islam.

“Apalagi ada berita simpatisan ISIS yang diimingi uang besar jika mau berjuang di sana,” tuturnya.

Menurut Asrudin, berkembangnya ISIS tak lepas dari kegagalan negara menciptakan kemakmuran untuk rakyatnya. Hal
itu membuat rakyat mencari-cari cara sendiri untuk menciptakan kemakmuran tersebut.

“ISIS berkembang di Irak dan Suriah karena kegagalan negara. Karena ada iming-iming kesejahteraan untuk mereka
yang gabung ke ISIS,” tandasnya.

_______________

Kelompok Radikal Bertambah Sejak Zaman SBY

(01 April 2015 18:10, sinarharapan.co)

JAKARTA – Kelompok radikal, terutama ?Islamic State Iraq and Syria (ISIS), menjadi isu yang bergulir hebat. Padahal, masuknya kelompok Islam radikal semacam itu muncul akibat negara acuh tak acuh terhadap perkembangan mereka.
Menurut pengamat hubungan internasional, Asrudin Azwar, kelompok Islam radikal muncul pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ?Kelompok ini tumbuh saat Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan berulang-ulang, bahwa Ahmadiyah dan Syiah adalah organisasi Islam sesat. Hal ini memberi justifikasi bagi kelompok radikal melakukan tindakan keras.
“Pernyataan pemerintah kala itu seolah memberikan justifikasi atau pembenaran kepada kelompok Islam radikal, untuk melakukan aksi kekerasan. Ini menumbuhkan semangat militan di benak pengikut Islam radikal. Pengikut ISIS di Indonesia merupakan wujud dari akumulasi rentetan aksi radikalisme yang sebelumnya pernah terjadi itu,” tuturnya saat diskusi di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Selasa (31/3).
Akibat kecerobohan itu, muncul gerakan-gerakan Islam garis keras di Indonesia yang tertarik bergabung dengan ISIS. Mereka melihat adanya peluang mendirikan negara Islam melalui organisasi tersebut. “Oleh karena itu, ISIS harus menjadi masalah nasional,” katanya.
Ia melanjutkan, ISIS akan dijadikan jalan pintas kelompok-kelompok di Tanah Air yang ingin mendirikan negara islam. Di Indonesia, terdapat gerakan Islam radikal yang menginginkan berdirinya negara islam seperti, Hizbutahrir Indonesia dan Negara Islam Indonesia (NII).
Oleh karena itu, menurut pengamat sosial Karyono Wibowo, sekecil apa pun gerakan radikalisme harus segera dibatasi pemerintah. Penanganan masalah tersebut tidak bisa sekadar menggunakan cara-cara represif.
Ia menilai, cara represif sejatinya pernah berhasil saat Orde Baru. Pemerintah saat itu mengandalkan kekuatan aparat. Ini dinilai cukup membuat pemerintahan Soeharto terbebas dari kelompok-kelompok radikal.
“Tapi, pendekatan dengan cara represif yang menggunakan kekuatan militeristik juga punya kelemahan. Cara-cara tersebut rawan digunakan para penguasa sebagai alat untuk mematikan lawan-lawan politik,” ujarnya.
Menurutnya, ada cara lain yang dapat dimanfaatkan pemerintah guna menangkal paham radikal. ?Salah satunya dengan memperkuat sistem ketahanan dan ideologi nasional. Pendidikan ideologi dan pemahaman publik terhadap ancaman berkembangnya paham radikal seharusnya dapat ditanamkan sejak dini.
“Sikap pemerintah dalam mengambil tindakan terhadap kelompok radikal juga berpengaruh terhadap masyarakat. Pemerintah harus tegas. Kalau sistem ketahanan nasional kita lemah, dapat dengan mudah gerakan ISIS itu masuk ke Indonesia,” tuturnya.
Blokir
Sebanyak 19 website atau laman, yang diduga penyebar paham radikalisme atau yang terindikasi kelompok ISIS, telah diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Namun, saat ini pihak Kemenkominfo belum menjelaskan ke publik alasan pemblokiran tersebut.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, meminta Kemenkominfo menjelaskan hal itu ke publik agar tak dianggap melanggar hak kebebasan dalam berekspresi. “Menurut saya, ini adalah masalah yang jelas jangan sampai ganggu kebebasan berekspresi,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/3).
Menurutnya, Kemenkominfo menyelidiki terlebih dahulu laman-laman tersebut sebelum melakukan pemblokiran. Ini agar tidak ada pihak yang dirugikan apalagi jika situs yang diblokir tersebut tidak berisikan paham radikalisme.
“Penyelidikannya harus jelas. Kalau tidak, ada masalah karena berpotensi melanggar kepentingan nasional kita,” ucapnya.
Ketua Komisi VIII dari fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, belum ada standar untuk mengidentifikasi sejumlah laman yang diduga menyebar paham radikalisme. Tanpa standar dan pengertian yang jelas, dikhawatirkan akan banyak sistus yang akan diblokir.
Saleh menilai, penutupan secara sepihak website yang dicurigai menyebarkan paham radikalisme terkesan terburu-buru. Ini berpotensi menumbuhkan sikap saling curiga di tengah masyarakat. Langkah itu juga dilaksanakan tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu.
“Setidaknya, sebelum ditutup para pemilik situs mesti dipanggil dan dimintai keterangan. Jika ditemukan sesuatu yang menyimpang dan membahayakan, barulah kemudian dilakukan tindakan pemblokiran. Kalau langsung ditutup, kesannya pemerintah sangat otoriter. Tidak ada ruang diskusi dan klarifikasi. Sedikit berbeda, langsung dibungkam,” tutur Saleh.
Di sisi lain, pemblokiran situs tersebut menimbulkan kesan adanya sikap prejudice terhadap satu agama tertentu. Mestinya pemerintah bersifat arif, bijaksana, dan proporsional dalam memperlakukan semua anak bangsa.

Sumber : Sinar Harapan

_______________

 Di Era SBY, Radikalisme Dapat Angin Segar

(1 April 2015, 12.00 am, beritasatu.com)

Jakarta, beritaasatu.com – Pengamat Hubungan Internasional, Asrudin Azwar mengaku perkembangan kelompok radikalisme Indonesia sudah ada sejak dulu. Namun, dalam perkembangannya jaringan tersebut kadang hilang dan timbul kembali.

Menurut Asrudin, diera Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kelompok fundamentalis Islam di indonesia mendapat angin segar tatkala menteri agama Suryadharma Ali mengumkan kelompok Syiah dan Ahmadiah merupakan aliran sesat.

“Ini memicu kelompok lain menyingkirkan kelompok minoritas Ahmadiyah dan Syiah. Apalagi di Indonesia ada gerakan islam fundamentalis yang menginginkan berdirinya negara islam misal Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) dan Negara Islam Indonesia (NII),” kata Asrudin saat diskusi di Gedung Joeang 45, Menteng Jakpus, Selasa (31/3/2015).

Dikatakannya, dengan adanya kelompok yang mendirikan negara islam di Suriah dan Irak, para fundamental tersebut mendapat tempat untuk melanjutkan perjuangannya. Berkembangnya radikalisasi ISIS di indonesia, dan ikut berjuang bersama kelompok tersebut dikarenakan absennya peran negara dalam pencegahan munculnya idiologi pendirian negara islam

“Mereka melihat ada harapan dirikan negara islam melalui isis, maka mereka berangkat ke Irak dan Suriah,” tandas Azwar.

_______________

Radikalisme dapat Angin Segar di Era SBY, Kata Pengamat

(31 Maret 2015, 18.36, rimanews.com)

Rimanews – Pengamat Hubungan Internasional, Asrudin Azwar mengaku perkembangan kelompok radikalisme Indonesia sudah ada sejak dulu. Namun, dalam perkembangannya jaringan tersebut kadang hilang dan timbul kembali.

Menurut Asrudin, di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kelompok fundamentalis Islam di Indonesia mendapat angin segar tatkala menteri agama Suryadharma Ali mengumumkan kelompok Syiah dan Ahmadiah merupakan aliran sesat.

“Ini memicu kelompok lain menyingkirkan kelompok minoritas Ahmadiyah dan Syiah. Apalagi di Indonesia ada gerakan islam fundamentalis yang menginginkan berdirinya negara islam misal Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) dan Negara Islam Indonesia (NII),” kata Asrudin, saat diskusi di Gedung Joeang 45, Menteng Jakpus, Selasa (31/3/2015).

Asrudin menambahkan dengan adanya kelompok yang mendirikan negara islam di Suriah dan Irak, para fundamental tersebut mendapat tempat untuk melanjutkan perjuangannya mengembangkan radikalisasi ISIS di indonesia.

Mereka bergabung dalam kelompok radikal itu, lanjut Asrudin, dikarenakan absennya peran negara dalam pencegahan munculnya idiologi pendirian negara Islam. “Mereka melihat ada harapan dirikan negara islam melalui isis, maka mereka berangkat ke Irak dan Suriah,” tandas dia.

_______________

 Bisa Direkrut ISIS, Karena Rakyat Miskin Banyak di Indonesia