Nalar Kritik Politik Publik

20190412_191302-1-1

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini dimuat kolom pakar koran Sindo, Jumat 12 April 2019, hal. 7)

Saya memiliki kosakata baru di musim Pemilu Presiden (Pilpres ) 2019 ini, yaitu benturan antar fanatikus. Kosakata ini merujuk pada benturan antar pendukung fanatik poli-tikus yang kerap terjadi di ruang media sosial (medsos).

Benturan tersebut tentu saja berbeda dengan benturan antar poli-tikus itu sendiri. Benturan antar poli-tikus sudah lazim di dunia politik, karena mereka memang sedang berjuang untuk memeroleh kekuasaan (struggle for power). Tetapi kalau benturan itu terjadi antar fanatikus, ini akan menjadi suatu anomali. Mengapa? karena para fanatikus tidak akan mendapat keuntungan apapun dari benturan tersebut.

Namun situasi itu kini sudah menjadi sebuah fenomena politik di negeri ini. Sebab aktivitas politik publik yang begitu intens di medsos tidak dibarengi dengan nalar kritis publik dalam menyikapi kom­petisi politik yang begitu keras pada Pilpres 2019.

Politik Medsos

Sejak lahirnya facebook (2004), twitter (2006), Youtube, Instagram, WhatsApp, dan banyak lagi, medsos telah menjadi ruang aktivitas keseharian hidup masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Warga biasa, aktivis, NGO, konsultan politik, partai politik, perusahaan telekomunikasi, penyedia perangkat lunak, pemerintah, semuanya kini menggunakan medsos sebagai sarana penyebarluasan gagasan-gagasan mereka. Continue reading

Advertisements

Menyoal Lembaga Survei

20190404_101332-1

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini dimuat dalam kolom pakar Koran Pikiran Rakyat, Selasa 2 April 2019, hal. 18).

Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya (2004, 2009, 2014), menjelang pemilu 2019 ini lembaga survei kembali mendapat sorotan. Sebabnya karena publikasi hasil survei pra-pemilu dan Quick Count (QC) yang dilakukan lembaga survei dinilai bisa memberikan efek psikologis kepada perilaku pemilih.

Itulah mengapa pemerintah (dan DPR) membuat regulasi dengan menghidupkan kembali sejumlah pasal di UU Pemilu yang sebelumnya pernah dua kali dibatalkan Mahkamah Konstitusi (2009 dan 2012), melalui Undang-Undang sejenis Nomor 7/2017 tentang Pemilu, baik dalam Pasal 449 ayat (2), (5), (6), Pasal 509 dan Pasal 540, terkait larangan rilis hasil survei pada masa tenang dan waktu penayangan hitung cepat (QC).

Hal ini yang kemudian membuat sejumlah lembaga survei berkeberatan dengan regulasi tersebut. Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) sebagai asosiasi lembaga survei langsung mendaftarkan permohonan pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ke MK, pada Jumat (15/3/2019) lalu.

Dalam kajian survei politik, apa yang dikhawatirkan pemerintah (dan DPR) itu sesungguhnya berhubungan dengan dugaan pengaruh survei pra-pemilu dan QC yang mungkin terjadi pada perilaku pemilih.

Terkait survei pra-pemilu, salah satu hipotesa klasik yang sering disebut adalah bandwagon effect dan underdog effect (Wolfgang Donsbach, 2001), yakni argumen yang mengatakan bahwa hasil survei pra-pemilu dapat memberikan tekanan sosial kepada masyarakat untuk memberikan suaranya pada kandidat yang diprediksi menang (bandwagon) dan kandidat yang diprediksi kalah (underdog).

Begitu pula dengan QC. Ini terkait dengan perbedaan waktu antara Waktu Indonesia Timur (WIT) dan Waktu Indonesia Barat (WIB). Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, kalau QC diumumkan dua jam di WIT tentu di WIB masih jam 11. Itu berarti belum selesai dan ini bisa memengaruhi. Untuk itu, Riza berharap idealnya hasil QC diumumkan setelah dua jam dari pencoblosan di WIB, atau pukul 15.00.

Pertanyaan besarnya adalah apakah benar argumen bahwa survei pra-pemilu bisa memberikan efek  bandwagon dan efek underdog, sebagaimana yang ditakutkan pemerintah (dan DPR)? Kemudian apakah juga benar bahwa karena perbedaan waktu, QC dapat memberikan pengaruh pada perilaku pemilih?

Survei Pra-Pemilu

Untuk mengetahui apakah survei pra-pemilu (termasuk dimasa tenang) bisa memengaruhi perilaku pemilih atau tidak, hanya dapat dibuktikan melalui studi empirik. Wolfgang Donsbach (Pakar survei opini publik terkemuka dari Dresden University of Technology, Germany) pernah melakukan pengujian penting terkait topik tersebut.

Dalam riset empiriknya yang berjudul Who’s Afraid of Election Polls: Normative and Empirical Arguments for the Freedom of Pre-Election Surveys (FI: 2001), Wolfgang menemukan temuan-temuan empirik yang menunjukkan bahwa mengumumkan hasil survei pra-pemilu tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap perilaku pemilih. Continue reading

Diplomasi Indonesia Pasca-Siti Aisyah

Siti Aisyah

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini dimuat Kolom Detik, Jumat 22 Maret 2019. Ilustrasi foto: Luthfy Syahban/detikcom)

Setelah melalui proses yang cukup panjang (2 tahun 23 hari), pemerintah Indonesia akhirnya berhasil membebaskan Siti Aisyah – tersangka kasus pembunuhan Kim Jong Nam (adik seayah pemimpin Korut Kim Jong Un) – dari ancaman hukuman mati di Malaysia

Pengadilan Tinggi Selangor, Malaysia, Senin (11/3) lalu memutuskan membebaskan Siti karena jaksa menilai tidak punya cukup bukti untuk menjerat perempuan 29 tahun itu.

Dalam konteks ini, kita patut bersyukur dan apresiatif atas peran pemerintahan Jokowi membebaskan Siti. Meski begitu, kita juga tak boleh lupa bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan diplomasi lainnya, mengingat masih ada kasus-kasus Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya yang terancam terkena hukuman mati di negara lain, sebut saja di Arab Saudi.

Untuk itu, yang penting sekarang adalah bagaimana kesuksesan diplomasi Indonesia dalam membebaskan Siti juga bisa dilakukan untuk WNI lainnya yang terancam hukuman mati di Saudi, yang kebanyakan dari mereka adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Tulisan ini ingin menggarisbawahi kasus TKI di Saudi sebagai tantangan diplomasi Indonesia ke depan dan menyoroti diplomasi seperti apakah yang mesti dilakukan Indonesia agar kasus yang menimpa TKI di Saudi bisa dibebaskan atau minimal terbebas dari hukuman mati.

Kasus TKI

Kita tentu boleh larut dalam euforia terkait keberhasilan diplomasi Indonesia dalam membebaskan Siti. Namun, Malaysia berbeda dengan Saudi. Di Malaysia, pemerintah Indonesia lebih mudah mendapat ruang untuk memberikan pendampingan atas WNI yang terkena kasus hukum serius. Sementara untuk kasus TKI di Saudi, persoalannya tidak sesederhana itu. Continue reading

Green Book dan Frantz Fanon

Green_Book_Home

Oleh Asrudin Azwar (Resensi film ini dimuat dalam Qureta, 11 Maret 2019).

Saya menonton film Green Book bersama istri pada awal Februari 2019. Kemudian saya bilang ke istri, film ini akan memenangkan Oscar 2019 untuk kategori film terbaik, meneruskan keberhasilannya memenangkan Golden Globe Awards untuk Best Motion Picture, Musical atau Comedy.

Benar saja, 25 Februari lalu, The Academy of Motion Pictures Arts and Science (AMPAS) selaku penyelenggara ajang Academy Awards ke-91 mengumumkan film garapan sutradara Peter Farelly ini memenangkan untuk tiga kategori sekaligus: Film Terbaik, Pemain Pendukung Terbaik, dan Skenario Asli Terbaik.

Meski sempat menjadi kontroversi, Green Book tetap berhasil terpilih sebagai film terbaik Oscar 2019 mengalahkan Bohemian RhapsodyThe FavoriteBlack Panther,  BlacKkKlansmanRomaA Star is Born, dan Vice.

Tentang Film

Menjadi warga negara Amerika Serikat di tahun 60-an, identitas ras sedikit banyak masih kental melekat, baik dari luar ataupun dalam diri mereka. Film berjudul Green Book menceritakan tentang konsep tersebut dengan narasi persahabatan yang sangat memukau (thedisplay.net). Continue reading

Propaganda Rusia dan Pilpres 2019

11902221

Oleh Asrudin Azwar (Tulisan ini dimuat kolom opini pakar Pikiran Rakyat, 22 Februari 2019)

Sejak terbongkarnya kasus hoaks Ratna Sarumpaet pada awal Oktober 2018 lalu, istilah Firehose of Falsehood (FoF) atau operasi semburan fitnah kini dijadikan acuan banyak pemerhati dan praktisi politik di negeri ini untuk bisa memahami kontestasi politik 2019.

Istilah tersebut semakin populer sejak Presiden Jokowi dan timsesnya, belum lama ini, menuduh lawan politiknya memakai propaganda ala Rusia (konsultan asing) untuk menyemburkan dusta sebanyak-banyaknya, kebohongan sebanyak-banyaknya, dan hoaks sebanyak-banyaknya, sehingga rakyat, masyarakat menjadi ragu pada pilihannya.

Meski sempat mendapat respons dari kedutaan besar Rusia di Jakarta, Presiden Jokowi mengklaim pernyataannya mengenai ‘propaganda Rusia’ tidak ada sangkut pautnya dengan negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin. Istilah itu ia kutip dari sebuah artikel yang diterbitkan RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir (think tank) dan analis kebijakan global bergengsi di Amerika Serikat.

Walau begitu, gayung bersambut. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi langsung mempertanyakan maksud dari ucapan Jokowi soal kelompok yang mengunakan konsultan asing. Timses mana yang Pak Jokowi maksud? Wakil Ketua BPN, Priyo Budi Santoso menegaskan kalau tim pemenangan Prabowo-Sandi selalu mengedepankan kampanye yang santun, sesuai aturan, dan tidak setuju dengan kampanye hitam.

Apa sesungguhnya yang dimaksud Jokowi dengan propaganda Rusia dan mengapa ia merasa perlu untuk meresponsnya.

Propaganda Rusia

Artikel yang dimaksud Jokowi di atas tentu saja merujuk pada riset yang dituliskan oleh dua ilmuwan sosial terkemuka dari Rand Corporation, Christopher Paul dan Miriam Matthews, pada 3 tahun yang lalu (2016) berjudul The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model: Why It Might Work and Options to Counter It. Continue reading

Motif Intervensi Amerika di Venezuela

9126e96b-7456-494d-b292-2fbac5c588ca_169

Oleh Asrudin Azwar (tulisan ini dimuat dalam Qureta, 14 Februari 2019)

Dalam sebuah wawancara pada program ‘Face the Nation’ di stasiun televisi CBS pada Minggu (3/2) lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ada opsi untuk melakukan intervensi militer ke Venezuela.

Pertimbangan intervensi militer dilakukan Trump sebagai respons atas krisruh politik Venezuela yang tak kunjung usai. Kisruh politik negara itu semakin pelik setelah Presiden Majelis Nasional, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai pemimpin interim Venezuela dan menantang rezim Nicolas Maduro.

Trump sendiri mengakui pemimpin oposisi Guaido sebagai presiden sah Venezuela. Meski dukungan Amerika terhadap Guaido ini menimbulkan kontroversi internasional, Trump tetap pada pendiriannya. Apalagi langkah Trump tersebut telah didukung empat negara utama Uni Eropa (Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol) dan beberapa negara Amerika Selatan.

Trump menilai, Majelis Nasional pimpinan Guiado adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang demokratis pilihan rakyat Venezuela.

Menariknya di sini adalah bagaimana Trump menjadikan dermokrasi sebagai alasan pembenar Amerika untuk melakukan intervensi terhadap Venezuela. Untuk itu, tulisan ini tidak hendak mengupas persoalan internal Venezuela, melainkan mengulas apa yang menjadi tujuan utama dari kebijakan luar negeri (KLN) Amerika tersebut. Continue reading

Menyoal Golongan Putih

50862043_2081199155291549_7542419521936556032_n

Oleh Asrudian Azwar (Pengamat Politik/Hubungan Internasional dari The Asrudian Center). Tulisan ini dimuat dalam Koran Sindo, Senin 28 Januari 2019).

Lembaga Indikator Politik dalam surveinya di awal Januari 2019 menemukan bahwa sebagian warga tidak akan menggunakan hak pilihnya di pemilu mendatang alias golput. Meski angka golput disebut hanya 1,1%, namun ini berpotensi bias sebab ada responden yang tak berterus terang mengatakan dirinya golput.

Itu berarti angka golput berpotensi jauh lebih besar dari itu. Apalagi, total swing voters dan undecided voters dalam survei Indikator berada di kisaran 25%. Jadi, faktualnya angka golput akan lebih tinggi dibanding yang ada di survei. Indikator memprediksi angka golput pada Pilpres 2019 ini berada di kisaran 20%.

Pemilih golput ini pun kembali memancing polemik. Sejumlah argumen dimunculkan untuk memberikan penilaian terhadap mereka yang memilih golput di pemilu. Ada yang mengatakan bahwa preposisi golput adalah abstain pada pilihan politik antara calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto. Ini dinilai bermasalah karena itu sama saja menarik diri dari ajang pertarungan dan kita tidak punya jawaban soal siapa yang akan jadi pemimpin kita ke depan dan siapa yang kurang buruk risikonya bagi demokrasi. Sementara yang lain menyebutkan bahwa menyalahkan golput dalam demokrasi itu ibarat menyalahkan orang Asmat atas kelangkaan bensin di Jakarta.

Untuk menyoal golput yang menimbulkan pro-kontra ini, maka penilaian atas laku elite menjadi suatu keharusan. Laku elite inilah nantinya yang akan menentukan laku publik: akan memilih atau golput.

Laku Elite

Pascadua kubu capres (Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo/Sandiaga Uno) mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Agustus 2018, berbagai peristiwa politik negatif ikut menyertai dua pasangan tersebut. Karena itu, menjadi penting untuk menyoroti laku dari dua capres ini. Continue reading