Mengapa Pilkada Langsung?

Oleh Asrudin Azwar (Analisis politik ini dimuat kolom opini pakar koran Pikiran Rakyat, Rabu, 6 Agustus 2025, hal. 11)

“Pilkada mesti diadakan secara langsung, sebab hanya dengan sistem itu, publik bisa lebih terlibat dan terinformasi, serta dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan setiap orang dipertimbangkan. Dengan memungkinkan masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung, hal ini mendorong transparansi dan publik bisa menaksir dan mengontrol kinerja pemimpin yang menjadi pilihannya”

Setelah upaya gagal dilakukan oleh sejumlah partai politik pada 2014 silam, kini gagasan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung kembali diwacanakan. Pemikiran itu datang dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Menurut Muhaimin (23/7), pelaksanaan pilkada mesti dievaluasi. Dalam penilaiannya kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Muhaimin yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini mengklaim, usul tersebut sudah pernah ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Baginya hal ini penting dilakukan karena perlu ada penyempurnaan tata kelola politik nasional agar benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional.

Usul Muhaimin ini diamini oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyebut partainya sudah lebih dulu mengusulkan pilkada tidak langsung. Menurut Bahlil (28/7), pilkada langsung hanya menimbulkan perkelahian di masyarakat karena perbedaan pilihan.

Gayung bersambut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (29/7) menilai, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 membuka pintu agar pilkada dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD dan tetap bersifat demokratis. Tito beralasan, Pasal 18B Ayat (4) UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis: bisa dipilih langsung oleh rakyat, bisa dipilih oleh perwakilan. Meski begitu, Tito menilai pemilihan langsung bisa memiliki dampak negatif karena menimbulkan biaya politik yang mahal dan potensi konflik yang tinggi. Tito mengklaim Presiden Prabowo memiliki pandangan serupa.

Intinya, mereka yang mendukung pilkada tidak langsung ini mengacu pada kekhawatiran mahalnya ongkos untuk membiayai demokrasi jika diadakan secara langsung dan potensi konflik yang mungkin akan terjadi di akar rumput. Dalam kaitan itu, artikel ini ditulis untuk memberikan penilaian kritis atas semua argumentasi di atas karena bersifat irasional dan bisa menghambat bekerjanya demokrasi.

Pedagogi Humanisme Mendikdasmen Abdul Mu’ti

Oleh Asrudin Azwar (Artikel dimuat kolom opini pakar Rakyat Merdeka, Senin, 21 Juli 2025)

Pendidik yang baik akan selalu mencari cara meningkatkan metode guna membantu siswa berkembang di kelas. Berbagai teori dan teknik pengajaran bisa membantu guru terhubung dengan siswa yang beragam berdasarkan kemampuan belajar mereka.

Gagasan pengajaran yang berpusat pada siswa dan yang banyak membantu siswa belajar merupakan pendekatan dari pedagogi humanisme.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menyadari pentingnya pedagogi humanisme atau sistem pemikiran yang berfokus pada siswa dan juga guru (manusia).

Untuk itu, Mu’ti merancang sistem Pendidikan Bermutu untuk Semua — sistem yang menekankan pemerataan pada akses pendidikan dan jaminan mutu pendidikan.

Menurut Mu’ti, semua warga negara Indonesia berhak mendapat layanan pendidikan. Mu’ti menggunakan kata ‘layanan’ karena negara berkewajiban memberikan pelayanan bermutu kepada waga negaranya agar dapat melahirkan generasi yang cerdas, terampil, kritis, dan berakhlak mulia.

Di sini, sangat jelas terlihat gagasan pedagogi humanisme Mu’ti. Artikel pendek ini akan mengelaborasi lebih jauh gagasan pedagogi humanisme dan menghubungkannya dengan kebijakan pendidikan Mu’ti.

Napak Tilas KAA

Oleh Asrudin Azwar (Analisis politik internasional ini dimuat kolom opini pakar koran Pikiran Rakyat, Rabu, 23 April 2025, hal. 11)

Pada 18-24 April 2025 ini, Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 genap berusia 70 tahun. Ini adalah peristiwa paling penting dan bersejarah bagi negara-negara dunia ketiga (bangsa Asia Afrika). Bulat dan lonjongnya sejarah dunia ketiga dimulai dari konferensi tersebut.

Akan tetapi, sayangnya, tidak ada kegiatan resmi yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memperingati konferensi itu. Praktis kegiatan ini hanya dilakukan oleh pemerintah kota Bandung serta dua lembaga think tank Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Padahal peringatan tersebut menjadi penting di tengah krisis global seperti sekarang ini: perang tarif Trump, perang Ukraina-Rusia, genosida Israel atas bangsa Palestina, dan banyak persoalan internasional lainnya, yang memiliki dampak langsung ke negara-negara Selatan.

Meski begitu, walaupun ulang tahun KAA ini tanpa diikuti dengan kegiatan resmi, semangat Bandung tetap perlu digelorakan sebagai cara untuk menghormati jasa para pemimpin 29 negara Asia Afrika yang merdeka dan berkumpul saat itu.  Para pemimpin tersebut, kata Bung Karno, merupakan hasil dari pengorbanan yang dilakukan oleh para pendahulu mereka dan oleh rakyat dari generasi mereka sendiri dan generasi yang lebih muda.

Kita semua, generasi sekarang, juga merupakan hasil dari pengorbanan mereka. Melalui tulisan ini, saya ingin melakukan napak tilas, mengingat kembali sejarah KAA 1955 dan apa yang telah dicapai semangat Bandung dalam 70 tahun terakhir ini.

The End Of The American Liberal International Order

Oleh Asrudin Azwar (analisis politik internasional ini dimuat kolom pakar koran Independent Observer, Jumat, 21 Maret 2025)

When Donald Trump was first elected President of the United States in November 2016, “America’s Liberal International Order” (ALIO) – an ad hoc category which refers to the system of institutions, norms, and rules established by the victorious powers after the end of World War II – was already facing significant challenges. Much like the massive and unstoppable shifting of tectonic plates, ALIO discovered to its chagrin that it lacked the support needed to forestall this political upheaval.

It is 2024, eight years later. Against all the odds and in the face of Deep State opposition, Donald Trump, like a bad penny, turned up again and was reelected by a resounding majority.

His determined return to the White House, while still committed to his original foreign policy vision and mission to curtail the impossible extravagance of ALIO, confirms that it was deemed clearly detrimental to the national interests of the United States of America.

Trump made significant changes in U.S. policy by dramatically withdrawing from the Paris Climate Agreement, pulling out of the World Health Organization (WHO), imposing high tariffs on trading partners, threatening to arrest and deport millions of undocumented immigrants, and cutting foreign aid. These actions have fundamentally altered the political landscape over the most powerful country in the world.

What is meant by “ALIO”, and why do many international experts consider Trump’s foreign policy alarmingly destructive and a threat to the existing order?